Eksepsi Bos Toko Emas Ditolak

Selasa, 10 April 2018  17:03

Eksepsi Bos Toko Emas Ditolak

Djie Kian Sioe, terdakwa kasus pemalsuan surat saat menjalani sidang di PN Surabaya, Selasa (10/4/2018).

SURABAYA (BM) - Majelis hakim yang diketuai Pujo Saksono menolak eksepsi atau keberatan Djie Kian Sioe, terdakwa kasus pemalsuan surat. Dalam amar putusan selanya, hakim Pujo menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan terdakwa melalui kuasa hukumnya telah memasuki pokok perkara.

“Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah disusun secara cermat dan lengkap. Serta secara jelas menguraikan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa,” ujar hakim Pujo saat membacakan amar putusan selanya pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (10/4/2018).

Selain itu dalam pertimbangannya, hakim Pujo juga menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan terdakwa melalui kuasa hukumnya telah masuk ke pokok perkara. “Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum juga sudah tepat,” tegasnya.

Atas pertimbangan itulah, hakim Pujo memutuskan untuk menolak eksepsi terdakwa. “Menolak eksepsi terdakwa dan menerima surat dakwaan untuk dapat dilanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan sidang ke pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya,” kata hakim Pujo.

Usai putusan sela dibacakan, hakim Pujo langsung menutup persidangan. “Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (2/5/2018) mendatang,” tegas hakim Pujo sembari mengetuk palu pertanda sidang ditutup.

Perlu diketahui, dalam dakwaan dijelaskan bahwa kasus ini berawal dari kesepakatan jual beli sebidang tanah di Jalan Agus Salim antara Ferry Soetanto (pembeli) dan Sinjaya pada April 2004. Dari kesepakatan itu, dibuatlah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 43 dan Akta Kuasa Nomor 44 dengan alas hak SHM Nomor 2064.

Namun akhirnya muncul terdakwa mengklaim tanah yang dibeli Ferry merupakan miliknya. Terdakwa mengklaim tanah tersebut dengan dasar kwitansi tertanggal 8 Desember 1995 yang ditandatangani oleh Suherman. Dalam kwitansi tersebut tertulis bahwa Suherman telah menerima Rp 70 juta dari terdakwa untuk pembayaran tanah dengan SHM Nomor 2064.

Namun terdapat kejanggalan dalam kwitansi tersebut. Kejanggalannya yaitu SHM Nomor 2064 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun tanggal 8 Juli 1998 tetapi ditulis pada kwitansi tertanggal 8 Desember 1995. Sehingga tidak mungkin SHM Nomor 2064 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun tanggal 8 Juli 1998 dapat ditulis pada kwitansi tertanggal 8 Desember 1995 atau tiga tahun sebelum terbit SHM tersebut.

Kejanggalan tersebut diperkuat dengan keterangan Suherman yang mengaku tidak pernah membuat surat pernyataan dalam kwitansi jual beli tertanggal 8 Desember 1995. Namun anehnya pada 22 Februari 2017, Churniawan selaku kuasa hukum terdakwa pada sidang perdata di Pengadilan Negeri Madiun mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy kwitansi tersebut. Akibat perbuatannya, terdakwa diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP. (arf/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>