Handang: Rp 6 M Urus Uji Materi Amnesti Pajak

Rabu, 14 Juni 2017  19:44

Handang: Rp 6 M Urus Uji Materi Amnesti Pajak

Terdakwa kasus dugaan suap kepengurusan pajak, Handang Soekarno, memberikan keterangan dalam sidang lanjutan

Jakarta (BM)  - Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno mengakui Rp 6 miliar akan diterimanya, digunakan mengurus uji materi UU Amnesti Pajak dan diberikan kepada Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv.
 
Uang Rp 6 miliar tersebut adalah komitmen yang akan diterima Handang dari "Country Director" PT EK Prima Ekspor (EKP) Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair yaitu 10 persen dari total nilai Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) tahun 2014 sebesar Rp52,36 miliar ditambah denda sehingga dibulatkan menjadi Rp6 miliar.
 
"Saya mau terima janji Rp 6 miliar itu karena ada kebutuhan untuk disampaikan atasan. Pak Dirjen minta saya ikut membantu terkait uji materi UU Tax Amensty di MK," kata Handang dalam sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
 
Uji materi tersebut adalah uji materi UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty). Pada 14 Desember 2016, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak uji materi yang diajukan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia tersebut.
 
Dalam pemahaman saya uji materi ini ada tim di luar tim formal yang dibentuk karena pada periode kedua 'tax amensty' ini perkembangan keikutsertaan wajib pajak lambat karena setiap sidang di MK, ada gerakan massa dan media sehingga kepastian hukum terhadap wajib pajak berpengaruh.
 
Handang mengaku sudah merintis kegiatan, bekerja sama dengan ormas namanya Indonesia Kerja untuk melakukan kajian hukum dan seminar.  "Dana itu bukan saya berikan ke majelis hakim, tapi untuk seminar hanya saya belum bisa melakukan kegiatan (seminar) itu karena saya belum dana," ungkap Handang.
 
"Kedua, ada sahabat saya pada saat itu juga membutuhkan uang yaitu saudara Andreas pernah menyampaikan ke saya 'Mas, saya perlu uang, saya perlu dana'," ungkap Handang.
 
Andreas Setiawan alias Gondres dalam sidang 31 Mei 2017 lalu mengaku ingin meminjam Rp 50 juta kepada Handang untuk keperluan orang tuanya yang sakit.
 
"Ketiga, saya ada kebutuhan pribadi dan keempat muncul saat pertemuan itu ada permintaan dari Rajamohanan untuk diberikan ke Haniv, jadi uang itu untuk keempat hal itu," tambah Handang.
 
Menurut Handang, pemberian uang itu merupakan permintaan Rajamohanan.
 
"Apa yang disampaikan ke saya adalah agar uang itu juga diberikan ke Haniv, ada dalam bukti chatting tanggal 20 Oktober, karena Haniv ikut berjasa, jadi saya ingin ingin membagi amanat Rajamohanan kepada Haniv" ungkap Handang.
 
Pada 20 Oktober 2016 memang terjadi di antara Rajamohanan, Chief Accounting PT EKP Siswanto dan Handang di Nippon Khan Hotel Sultan untuk menyepakati nominal Rp6 miliar untuk Handang.
 
Uang rencananya akan diserahkan secara bertahap, tahap pertama adalah Rp2 miliar dalam bentuk 148.500 dolar AS pada 21 November 2016 yang diambil di rumah Rajamohanan. Namun saat penyerahan uang itu Handang dan Rajamohanan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. (del/ant/nii)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>