Idrus Marham Divonis 3 Tahun Penjara

Selasa, 23 April 2019  17:10

Idrus Marham Divonis 3 Tahun Penjara

Jakarta (BM) – Mantan Menteri Sosial Idrus Marham divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti terlibat kasus suap. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, menyatakan Idrus Marham terbukti telah menerima suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Uang itu diterima Idrus melalui mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih.

"Menimbang bahwa total jumlah uang yang diterima Eni Maulani Saragih dari Johanes Budisutrisno Kotjo adalah sebesar Rp 4,750 miliar dan Rp 2,250 miliar diterima oleh Eni Maulani Saragih dengan sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dan uang tersebut direncanakan untuk pelaksanaan Munaslub Partai Golkar yang akan mengusung terdakwa Idrus Marham untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto," ujar hakim anggota Titi Sansiwi saat membacakan pertimbangan dalam vonisnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Pemberian uang itu disebut majelis hakim berawal dari perkenalan Eni dengan Kotjo atas perintah Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Namun belakangan setelah Novanto terjerat kasus proyek e-KTP, Eni berkomunikasi dengan Idrus yang menjabat Plt Ketum Golkar.

"Eni Maulani Saragih minta bantuan terdakwa (Idrus Marham) berkomunikasi Kotjo, 'Bang tolong dibantu ya'," kata hakim.

Setelah itu, hakim menyebut Kotjo mengirimkan uang Rp 2 miliar kepada Eni Maulani Saragih melalui anak buahnya Tahta Maharaya. Eni kemudian meminta uang kembali pada Kotjo sebesar Rp 10 miliar untuk keperluan suaminya M Al Khadziq di Pilkada Temanggung.

Namun Kotjo menolak permintaan Eni karena terlalu besar dan perusahaan belum ada uang. Tapi Eni meminta bantuan Idrus agar berkomunikasi dengan Kotjo hingga pada akhirnya pemberian uang terealisasi.

"Idrus minta Kotjo memenuhinya, 'Tolong adik saya untuk kebutuhan pilkada'," kata hakim.

Hakim juga menyebut Idrus secara aktif meminta uang pada Kotjo yang merupakan pengusaha yang meminta bantuan Eni untuk mendapatkan proyek di PLN. Idrus disebut lebih dulu kenal dengan Kotjo dibanding Eni.

"Menimbang dengan diterimanya uang sebesar Rp 2,250 miliar oleh Eni Maulani Saragih dari Johanes Budisutrisno Kotjo di mana penerimaan tersebut sepengetahuan dan diketahui terdakwa Idrus Marham dan terdakwa Idrus Marham ikut aktif meminta uang pada Johanes Budisutrisno Kotjo karena memang terdakwa Idrus Marham lebih dulu kenal dan dekat dengna Johanes Budisutrisno Kotjo," ucap hakim.

"Maka dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi menurut hukum dan ada dalam perbuatan terdakwa," imbuh hakim.

Idrus sebelumnya dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Idrus diyakini jaksa pada KPK bersalah menerima suap Rp 2,250 miliar dari Kotjo.

Dalam perkara ini sebelumnya Eni dan Kotjo telah divonis. Eni dihukum 6 tahun penjara, sedangkan Kotjo hukumannya menjadi 4,5 tahun penjara di tingkat banding.

Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan juga hal meringankan dalam putusannya.

"Perbuatan terdakwa berrtentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarya memberantas korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, terdakwa tidak mengakui perbuatan," kata hakim membacakan putusan Idrus Marham di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Raya, Jakpus, Selasa (23/4/2019).

Sedangkan hal yang meringankan, Idrus Marham menurut majelis hakim berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum.

"Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi," kata hakim.

Idrus Marham dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham menyatakan pikir-pikir atas vonis ini.

"Seperti yang dikatakan penasihat hukum saya tadi, kita akan memanfaatkan waktu yang diberikan UU kepada saya selama 7 hari ini. Ada saatnya kita akan menentukan sikap lebih lanjut semuanya tetap ada dalam koridor aturan," ujar Idrus Marham menanggapi vonis majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Sementara itu, jaksa pada KPK juga menyatakan pikir-pikir atas vonis yang lebih ringan dibanding tuntutan 5 tahun penjara ke Idrus Marham. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>