Kasus BLBI, KPK Usut Nama-Nama Baru

Selasa, 25 September 2018  18:40

Kasus BLBI, KPK Usut Nama-Nama Baru

Febri Diansyah

PADANG (BM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berusaha mengungkap kasus BLBI yang merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun. Saat ini, KPK tengah mempelajari proses dan fakta persidangan mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, proses persidangan yang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara terhadap Syafruddin bisa menjadi amunisi KPK untuk menggali pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Proses pengembangan perkara menjadi salah satu tindak lanjut dalam mencari siapa pelaku lain agar Rp 4,58 triliun bisa kembali ke negara sesuai hukum acara yang berlaku. "Saya tentu tak bisa menyebutkan namanya sekarang,” kata dia di Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (25/9).

Febri mengingatkan, penanganan kasus tindak pidana korupsi bukan hanya perkara memproses orang per orang. Namun, ia mengatakan, ada langkah untuk melakukan pemulihan aset (asset recovery) dengan maksimal.

Artinya dalam kasus ini, KPK telah menjalankan penyelidikan hingga empat tahun untuk memastikan siapa saja yang terlibat dan menyusun strategi agar uang Rp 4,58 triliun bisa kembali. "Namun, ada pembuktian yang perlu kami lakukan secara hati-hati," kata dia.

Perihal langkah Syafruddin yang memilih mengajukan banding, Febri menegaskan, KPK tetap akan menghadapinya. Hakim, lanjut Febri, juga sudah memastikan bahwa perkara ini masuk ranah pidana.

"Jadi argumen yang disampaikan terdakwa bahwa misalnya ini di ranah perdata dan audit BPK dipertanyakan, semua sudah clear di putusan hakim," kata Febri.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan.

Vonis terhadap Syafruddin ini lebih ringan dari tuntutannya. Sebelumnya, tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Syafruddin adalah 15  tahun penjara serta denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dalam putusan Majelis Hakim, Syafruddin terbukti telah ikut merugikan negara Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Majelis Hakim menyatakan Syafruddin terbukti merugikan negara Rp 4,58 triliun dalam penerbitan SKL BLBI untuk pemilik saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

 

Ada 30 Bank

Sebelumnya, Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung mengatakan ada 30 Bank yang belum melunasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Namun, dia tidak menyebutkan nama-nama bank tersebut.

"Ada kira-kira 30 bank yang belum bayar BLBI, sampai sekarang belum diapa-apain," kata dia usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 24 September 2018.

Syafruddin menjadi terdakwa dalam salah satu kasus pengucuran dana BLBI. Dia divonis 13 tahun penjara karena merugikan negara Rp 4,58 triliun dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI bagi pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

BDNI merupakan salah satu dari 48 bank sekarat yang mendapat suntikan BLBI sekitar Rp 144,5 triliun ketika krisis moneter melanda Indonesia 1997-1998. Selain BDNI, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Umum Nasional dan Bank Indonesia Raya menjadi lima besar bank penerima dana BLBI.

BDNI mendapat kucuran dana sekitar Rp 30,9 triliun. Namun, aset yang dimiliki BDNI hanya mampu sedikit membayar porsi utang itu. Untuk mengembalikan uang BLBI, Sjamsul menyerahkan 12 perusahaannya yang ditaksir seharga Rp 22,6 triliun. Sjamsul masih memiliki tunggakan sebesar Rp 4,8 triliun.

Untuk membayar sisa utangnya, Sjamsul menyerahkan aset berupa piutang petambak Dipasena senilai Rp 4,8 triliun. Namun, Sjamsul dituding melakukan misrepresentasi sebab sebagian piutang tersebut merupakan kredit macet.

Dalam vonis yang dibacakan hakim, Syafruddin disebut mengetahui Sjamsul telah melakukan misrepresentasi terkait piutang tersebut. Namun, Syafruddin mengabaikannya dan tetap menerbitkan SKL untuk Sjamsul. Tindakannya itu mengakibatkan negara kehilangan hak tagih kepada Sjamsul. Syafruddin dianggap telah memperkaya Sjamsul dari penerbitan SKL tersebut.

Syafruddin bersikukuh keputusannya mengeluarkan SKL sudah melalui prosedur yang benar. Dia mengatakan keluarnya SKL itu telah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 dan keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). "Jadi, bukan saya. Saya hanya melaksanakan keputusan pemerintah," kata dia.

Karena itu, Syafruddin beranggapan kasus penerbitan SKL untuk BDNI sebenarnya sudah selesai. Pada 2008, kata dia, pemerintah telah menyampaikan itu ke DPR. Namun, dalam kesempatan yang sama juga dilaporkan ada sejumlah bank yang belum menyelesaikan kewajibannya di BLBI. "Yang sudah selesai malah diutak-atik sekarang ini, yang belum bayar malah sama sekali tidak," kata dia. (rep/tem/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>