Kasus e-KTP, Ponakan Novanto Dituntut 12 Tahun Penjara

Selasa, 06 November 2018  18:00

Kasus e-KTP, Ponakan Novanto Dituntut 12 Tahun Penjara

Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dituntut hukuman 12 tahun penjara terkait kasus e-KTP

Jakarta (BM) - Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang tak lain adalah keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto,  dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa KPK meyakini Irvanto terlibat dalam pusaran korupsi pada proyek e-KTP.

Selain Irvanto, orang dekat Novanto bernama Made Oka Masagung dituntut serupa. Jaksa menyebut Irvanto dan Made Oka melakukan perbuatan itu secara bersama-sama.

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa KPK saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Jaksa menyebut Irvanto sebagai Direktur Operasional PT Murakabi, salah satu konsorsium perusahaan yang akan mengerjakan proyek e-KTP. Sementara itu, Made Oka Masagung adalah Direktur Utama PT Delta Energy Pte Ltd dan OEM Investment.

Irvanto menerima USD 3,5 juta dan Made Oka juga menerima USD 1,8 juta serta USD 2 juta. Keduanya menerima uang dari konsorsium perusahaan yang mengerjakan proyek e-KTP.

"Perbuatan para terdakwa tersebut sebagai perantara yang uang diterima ditujukan kepada Setya Novanto," kata jaksa KPK.

Irvanto disebut jaksa menerima uang tersebut melalui perusahaan penukaran uang atau money changer. Sebab, uang yang diterima Irvanto dari luar negeri tempat Direktur Biomorf Mauritius, Johannes Marliem, ditransfer ke Indonesia.

Sementara itu, Made Oka menerima uang tersebut dari Johannes Marliem dan eks bos PT Quadra Solution, Anang Sugiana, dengan menyamarkan perjanjian penjualan saham sebanyak 100.000 lembar milik Delta Energy Pte Ltd.

"Perbuatan para terdakwa telah memperkaya atau menguntungkan Setya Novanto sejumlah USD 7,3 juta," ucap jaksa KPK.

"Maka dapat disimpulkan uang-uang yang diterima oleh para terdakwa merupakan dari hasil kejahatan karena cara memasukkannya ke wilayah Indonesia tidak menggunakan sarana perbankan yang lazim dipergunakan (transfer), melainkan dengan menggunakan barter (set off) dan para terdakwa menerima uang tunainya di Jakarta sebagaimana diterangkan oleh saksi Riswan alias Iwan Barala dan Hery Hermawan. Berdasarkan keterangan Riswan alias Iwan Barala dan Hery Hermawan, para terdakwa mempunyai uang di luar negeri dan ingin mengambil uang tersebut, akan tetapi tidak mau transfer secara langsung karena ribet," ujar jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Atas perbuatan kedua terdakwa itu, jaksa mengutip slogan anti-pencucian uang 'kalau bersih kenapa risi'. Menurut jaksa, para terdakwa mengetahui uang diterima dari hasil kejahatan, sehingga uang yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia tidak lazim untuk menghindari aparat penegak hukum.

"Ditempuh dengan cara-cara yang tidak lazim, guna menghindari terdeteksi oleh aparat penegak hukum atau PPATK Indonesia," jelas jaksa.

Jaksa KPK juga membeberkan uang SGD 383 ribu yang diterima Made Oka melalui rekening Delta Enegry tidak terbukti sebagai penjualan saham perusahaan. Justru uang tersebut ditransfer kepada Irvanto melalui rekening pinjaman Muda Ikhsan Harahap di Singapura. Uang tersebut berasal dari dana proyek e-KTP diserahkan Irvanto dari Muda Ikhsan Harahap.

"Berdasarkan pola penarikan dan pemberian uang sebesar SGD 383 ribu menurut jaksa identik dengan pola 'hawalah' dalam tindak pidana pencucian uang, di mana fakta ini juga memperkuat bahwasanya uang yang diterima terdakwa (Made Oka Masagung) adalah uang hasil kejahatan," kata jaksa.

"Penuntut umum berpendapat transaksi semacam itu pada dasarnya bertujuan untuk memisahkan atau menjauhkan para pelakunya dari kejahatan yang menghasilkan 'dana kotor' tersebut, sehingga diharapkan kejahatan yang telah dilakukan tidak teridentifikasi," ujar jaksa.

Jaksa KPK juga menolak permohonan justice collaborator (JC) keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera itu dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai JC.

"Penuntut umum berpendapat terdakwa (Irvanto Hendra Pambudi) tidak memenuhi kualifikasi sebagai justice collaborator," ujar jaksa KPK saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Irvanto dan Made Oka diyakini melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>