Kasus Gelora Pancasila Naik ke Penyidikan

Selasa, 06 Februari 2018  20:07

Kasus Gelora Pancasila Naik ke Penyidikan

Tri Rismaharini

Surabaya (BM) - Kejaksaan Tinggi Jatim menaikkan status ke penyidikan terkait kasus dugaan penyalahgunaan aset Pemkot Surabaya, Gelora Pancasila, yang merugikan negara sekitar Rp 183 Miliar. "Setelah melakukan tahap penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan data, penyidik menaikkan statusnya menjadi penyidikan," kata Kasi Penkum Kejati Jatim Richard Marpaung, Selasa (6/2/2018).

Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Richard, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan saksi terkait. "Minggu ini sudah mulai kami panggil saksi untuk diperiksa," ungkapnya.

Kasus ini bermula dari laporan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke beberapa penegak hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga KPK. Risma melaporkan 11 aset pemkot yang terus berusaha dipertahankan. Adapun 11 aset itu diantaranya adalah Gelora Pancasila, Waduk Wiyung, Jalan Upa Jiwa yang diklaim Marvell City, PDAM Surya Sembada di Jalan Basuki Rahmat, dan Kolam Renang Brantas.

Sementara Asisten Pidana Khusus Didik Farkhan mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa semua pihak terkait termasuk Pemkot Surabaya. "Minggu ini sudah mulai melakukan pemeriksaan saksi. Tapi semua pihak sudah kami periksa termasuk meminta keterangan dari Pemkot serta pihak terkait dalam kasus ini," kata Didik.

Didik juga berharap dengan dinaikkannya ke penyidikan, kasus dugaan penyalahgunaan aset Pemkot Surabaya bisa segera tuntas. "InsyaAllah segera, mohon doanya. Minggu ini lah pokoknya kami periksa saksi meski saat penyelidikan sudah kami mintai keterangan," pungkas Didik.

 

Minta Bantuan KPK 

Sebelumnya, pada 20 Maret 2017, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini melakukan pelaporan terkait aset milik pemerintah Kota Surabaya ke Gedung Merah Putih KPK. Atas pelaporan itu, KPK masih mempelajari lebih lanjut ihwal penyelamatan aset tersebut.

"Wali Kota Surabaya datang ke KPK. Kami memiliki tim penyelamatan barang milik negara. Kami juga sudah melakukan kerja sama dengan berbagai institusi atas aset-aset negara yang berisiko hilang pindah tangan atau bentuk-bentuk penyimpangan lain," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta.

Febri menuturkan, dalam konteks kasus di Surabaya, pemkot sangat yakin aset tersebut adalah asetnya karena sudah dimiliki bahkan sebelum Indonesia merdeka.

"Karena manfaat aset tersebut untuk masyarakat. Salah satunya waduk di Kota Surabaya yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik atau pengaliran banjir atau ketersediaan air di lokasi setempat. Kami akan mempelajari itu lebih lanjut," tuturnya.

Terkait dengan beberapa aset bermasalah, di mana Pemkot Surabaya kalah di pengadilan, Febri menyatakan KPK akan memeriksa lebih lanjut apakah ini murni persoalan hukum di pengadilan atau ada persoalan nonteknis lain.

"Fokus KPK tentunya adalah aset negara atau aset daerah tidak berpindah tangan secara tidak sah dan merugikan keuangan negara. Itu permintaan yang juga diajukan Pemerintah Kota Surabaya," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta beberapa aset yang telah dilaporkan kepada KPK diselamatkan. "Ada Gelora Pancasila, Waduk Wiyung, dua tanah PDAM, sengketa aset di Jalan Upajiwa, dan sengketa aset, masing-masing di PT STAR dan PT Abu Tohir," katanya.

Selain melapor ke KPK, Risma mengatakan, Pemkot Surabaya meminta bantuan ke Kejaksaan Agung. "Saya harus berbicara bahwa secara data itu milik kami, bukan kemudian kami mengaku-aku," ucapnya.

Menurut Risma, Kejagung akan membantu pemkot. Langkah lain adalah meminta bantuan KPK. "Saya ingin aset ini tetap bisa dipertahankan menjadi milik pemkot," tuturnya.

Risma menambahkan, ada beberapa aset yang dalam proses peninjauan kembali (PK) di pengadilan, seperti kasus Waduk Wiyung dan Gelora Pancasila. Namun dia tidak menyebutkan berapa nilai aset-aset yang disengketakan tersebut.

"Saya tidak bisa nilai karena harus dihitung, ada yang luasnya dua hektare, ada yang cuma 1.500 meter persegi, ada yang 2.600 meter persegi," kata Risma. (det/kom/ant/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>