Kasus Meikarta, KPK Kantongi Identitas 'Tina Toon' - 'Babe'

Rabu, 07 November 2018  19:10

Kasus Meikarta, KPK Kantongi Identitas 'Tina Toon' - 'Babe'

Febri Diansyah

Jakarta (BM) – KPK mengingatkan pihak Lippo Group dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersikap kooperatif dalam proses peyidikan kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Diketahui, proyek Meikarta digarap oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.

"Kami mengingatkan pihak Lippo ataupun Pemkab Bekasi kooperatif dan tidak menyembunyikan informasi yang sebenarnya," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Rabu (7/11).

"Sikap koperatif tersebut akan lebih membantu dan meringankan baik bagi perorangan ataupun korporasi," tegas Febri.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK telah mengantongi identitas yang disamarkan lewat kode-kode dalam kasus dugaan suap Meikarta. Namun KPK masih enggan menyebut nama-nama yang dimaksud.

"Sudah. Kami sudah mengetahui 'Babe' itu siapa, 'Tina Toon' itu siapa, penyanyi dan beberapa lain itu sudah kami ketahui," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (7/11/2018).

Febri mengatakan bukti terkait identitas yang disamarkan dengan kode-kode itu sudah dimiliki KPK. Dia hanya memberi bocoran soal kode 'Babe' yang disebutnya sebagai salah satu pemberi suap.

"Orang yang gunakan kode 'Babe' ini adalah salah satu pihak pemberi yang memiliki peran cukup penting," ucapnya.

Penggunaan kode dalam kasus ini sebelumnya dibeberkan KPK, seperti 'Tina Toon', 'Melvin', 'Windu', dan 'Penyanyi'. Kemudian, KPK kembali menemukan tambahan kode, yaitu 'Babe', saat penyidikan sedang berjalan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka. Dua di antara sembilan tersangka adalah Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro.

‎Pada 30 Oktober, penyidik KPK memeriksa CEO Lippo Group, James Riady selama sembilan jam dengan mencecar 59 pertanyaan. Usai diperiksa, James menegaskan tak terlibat dalam kasus suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Izikan saya menyampaikan saya pribadi tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan kasus suap yang di Bekasi yang sedang dibicarakan. Itu saja saya bisa memberikan pernyataan dan selanjutnya silahkan bertanya dengan KPK," kata James di Gedung KPK Jakarta, Selasa (30/10).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan, menjelaskan alasan pihaknya memeriksa CEO Lippo Group, James Riady. James diperiksa sebagai saksi untuk sembilan tersangka skandal suap perizinan proyek Meikarta, di Bekasi, Jawa Barat.

"Kalau penyidik memanggil saksi pasti untuk menguatkan penyidikan dari keterangan saksi tersebut. Menguatkan tuduhan yang diberikan kepada tersangka, dan kedua itu kemungikinan pengembangan penyidikan," kata Basaria.

Apalagi, tegas Basaria, James Riady menjabat CEO Lippo Group, induk perusahaan yang menggawangi proyek Meikarta. Ditambah sebelumnya, KPK telah menggeledah kediaman James Riady.

Terkait kasus ini, KPK mengambil sampel suara Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Pengambilan contoh suara itu untuk keperluan pembuktian kasus dugaan suap Meikarta.

"Untuk kebutuhan pembuktian, dilakukan pengambilan contoh suara," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (7/11/2018).

Namun, Febri tak menjelaskan detail pengambilan contoh suara itu untuk dicocokkan dengan rekaman apa. Dia juga tak menjelaskan apakah Neneng dimintai keterangan lainnya dalam pemeriksaan hari ini.

KPK mengatakan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin mengembalikan duit Rp 3 miliar ke KPK. Duit itu disebut merupakan jumlah yang diterima Neneng Hassanah dalam kasus dugaan suap Meikarta.

"Yang bersangkutan telah mengembalikan uang pada KPK sektiar Rp 3 miliar," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (7/11/2018).

Menurut Febri, jumlah itu baru sebagian dari total uang yang diterimanya. Febri menyebut Neneng Hassanah akan mengembalikan sisanya di kemudian hari.

Selain itu, KPK sebelumnya juga menerima duit SGD 90 ribu yang dikembalikan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi. "Tersangka NR (Neneng Rahmi) juga telah mengembalikan uang yang pernah diterima pada tanggal 15 Oktober 2018 sebelum peristiwa OTT dilakukan, yaitu sejumlah SGD 90 ribu. Kami hargai sikap koperatif tersebut," imbuhnya. (rep/rmo/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>