Kasus Pembakaran Bendera, Tiga Terdakwa Diganjar 10 Hari Bui

Senin, 05 November 2018  18:17

Kasus Pembakaran Bendera, Tiga Terdakwa Diganjar 10 Hari Bui

Suasana sidang kasus pembakaran bendera di PN Garut, Jawa Barat, Senin (5/11/2018).

GARUT (BM) - Majelis hakim Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat, memvonis tiga terdakwa pembawa bendera dan pembakar bendera bertuliskan kalimat tauhid dengan 10 hari kurungan. Peristiwa itu terjadi saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, 22 Oktober 2018.

"Terdakwa telah terbukti dan sah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 174 KUHP karena mengganggu ketertiban umum," kata Hakim Hasanuddin pada sidang vonis terhadap tiga terdakwa di Pengadilan Negeri Garut. Demikian dikutip dari Antara, Senin (5/11).

Hakim menilai, ketiga terdakwa terbukti melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum sehingga mendapatkan hukuman selama 10 hari dan harus membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00.

Pada sidang pertama, hakim lebih dulu memutuskan untuk kasus pembakaran bendera dengan terdakwa Faisal Mubaroq dan Mafhudin. Kemudian sidang kedua memutuskan terdakwa Uus Sukmana sebagai orang yang membawa bendera.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa yang membakar dan membawa bendera terbukti melakukan tindakan dengan sengaja mengganggu ketertiban umum.

Hakim menyampaikan hal yang memberatkan terdakwa adalah telah mengganggu ketertiban umum pada peringatan Hari Santri Nasional. Sedangkan yang meringankan karena terdakwa berterus terang, dan belum pernah berurusan dengan hukum.

"Yang meringankan karena terdakwa terus terang dalam memberi keterangan, dan belum pernah dihukum," katanya.

Humas Pengadilan Negeri Garut, Endratno Rajamai, menambahkan ketiga terdakwa telah menerima putusan majelis hakim. Selanjutnya, mereka menjalani masa hukumannya.

"Ketiganya sudah menerima putusan hakim dengan pidana penjara selama 10 hari," katanya.

 

Mengaku Spontan

Terdakwa Faisal Mubaroq dan Mafhudin dalam persidangan mengakui telah membakar bendera saat peringatan Hari Santri Nasional (HSN) pada 22 Oktober 2018.

Kedua terdakwa mengatakan jika pembakaran tersebut dilakukan karena menganggap sebagai bendera terlarang.

"Saya sebagai keamanan waktu HSN. Lalu lihat saudara Uus mengibarkan bendera. Sesuai kesepakatan panitia, tak boleh ada bendera lain, selain bendera merah putih," ujar Faisal kepada majelis hakim, Senin (5/11/2018).

Faisal yang mengenakan peci, kemeja berwarna hijau, dan celana jeans itu mengaku spontan melakukan pembakaran.

Ia bersama Mafhudin membakar bendera setelah upacara HSN berlangsung.

"Saat ada yang kibarkan bendera, kami spontan amankan. Bendera kami bakar saat kreasi seni. Dibakar karena takut disalahgunakan," katanya.

Bendera dibakar menggunakan korek gas milik Faisal. Bendera dibakar sampai tak tersisa.

Hal yang sama diungkapkan Mafhudin. Menurutnya, pembakaran bendera agar tak disalahgunakan. Ia pun menyadari pembakaran bendera telah membuat gaduh seluruh umat Muslim.

"Yang kami tahu itu adalah bendera HTI. Makanya kami bakar agar tak disalahgunakan kembali," ucap Mafhudin.

Kedua terdakwa itu juga meminta maaf atas perbuatannya yang telah membuat suasana menjadi gaduh.

Ada 10 saksi yang didatangkan dalam kedua sidang itu.

Sebelumnya, Uus Sukmana, terdakwa kasus pembawa bendera menolak untuk didampingi penasihat hukum, padahal tujuh orang penasihat hukum sudah siap mendampingi Uus di persidangan.

Sebanyak empat pengacara sudah memasuki ruang persidangan. Mereka bahkan telah membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Uus untuk menjadi penasihat hukum.

"Saudara didampingi penasihat hukum," ujar Majelis Hakim, Hasanuddin kepada Uus di ruang sidang PN Garut, Senin (5/11/2018).

Pertanyaan Hakim itu lantas dijawab oleh Uus. Ia mengatakan tak akan didampingi penasihat hukum.

Sontak jawaban Uus itu membuat pengacara di ruang sidang terkejut.

Beberapa kali, hakim kembali menanyakan apakah Uus akan didampingi atau tidak oleh penasihat hukum. Uus tetap yakin untuk menjalani persidangan seorang diri.

Hakim bahkan sempat mengadakan musyawarah antara terdakwa Uus, pengacara, dan penuntut umum. Pengacara sempat menanyakan alasan Uus menolak untuk didampingi.

Namun Uus hanya menjawab tak ingin didampingi.

Penuntut umum yang berasal dari penyidik Polda Jabar pun mengaku belum menerima surat kuasa tentang penasihat hukum Uus.

"Tidak didampingi penasihat hukum. Ingin sendiri saja," kata Uus.

Mendengar keinginan Uus itu, empat pengacara yang asalnya akan membela Uus pun keluar dari ruang sidang.

Sidang kasus pembakaran bendera dibagi dalam dua persidangan. Sidang pertama mendengarkan jawaban dari terdakwa Faisal Mubaroq dan Mahfudin sebagai pembakar bendera.

Sedangkan dalam sidang kedua, mendengarkan keterangan dari Uus selaku pembawa bendera.

Sidang kasus tindak pidana ringan itu hanya dipimpin oleh seorang hakim. Sidang pertama telah ditunda oleh hakim untuk menunggu putusan.

Sebanyak 595 personel gabungan Polri dan TNI melakukan penjagaan sidang perdana kasus pembakaran bendera di Pengadilan Negeri (PN) Garut.

Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, mengatakan pengamanan tersebut sesuai dengan prosedur.

Pihaknya membagi tiga ring pengamanan di sekitar PN Garut.

"Kami tempatkan personil di tiga ring. Di dalam (PN Garut), di luar, dan radius beberapa ratus meter dari PN Garut," ucap AKBP Budi Satria Wiguna di PN Garut, Senin (5/11/2018).

Penjagaan oleh ratusan personel itu, kata AKBP Budi Satria Wiguna, untuk mengantisipasi pergerakan massa yang akan menyaksikan jalannya persidangan.

Meski penjagaan cukup ketat, AKBP Budi Satria Wiguna mengatakan situasi di sekitar PN Garut sangat kondusif.

"Mudah-mudahan semua pihak bisa menyikapi bijaksana proses sidang ini (kasus pembakaran bendera," kata AKBP Budi Satria Wiguna.(tri/mer/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>