Kasus Suap Proyek Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Korporasi

Senin, 05 November 2018  17:09

Kasus Suap Proyek Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Korporasi

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (tengah) tiba di Gedung KPK Jakarta, Senin (6/11).

JAKARTA (BM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterkaitan PT Lippo Group dalam kasus suap proyek pembangunan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Tak menutup kemungkinan KPK bakal menjerat perusahaan besar itu sebagai tersangka korporasi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, saat ini pihaknya tengah memeriksa Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Hartono. Pemeriksaan dilakukan untuk menelisik aliran uang suap yang berasal dari tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro kepada sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi.

"Proyek itu (Meikarta) sangat besar dan ada beberapa perusahaan yang terlibat. Jadi semua informasi apakah proses suap menyuap itu bagian dari perusahaan atau individu, uang berasal dari mana, itu yang akan kami rinci," ujar Syarief di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

PT MSU merupakan anak perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk dan sebagai penggarap proyek Meikarta. Jika nanti terbukti suap yang dilakukan Billy berasal dari PT Lippo Group, maka tak menutup kemungkinan KPK bakal menjerat perusahaan tersebut sebagai tersangka korporasi.

"Kami akan tetapkan langkah berikutnya. Semua ada kemungkinan untuk itu (jerat Koorporasi Lippo Group)," ucap Laode

Laode belum bisa menjelaskan lebih rinci aliran uang suap dari Billy tersebut. Penyidik KPK masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Kemudian, tersangka lain dalam kasus suap Meikarta ini, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Seperti diketahui, KPK memanggil Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Hartono terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Dia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro.

"Dipanggil sebagai saksi untuk BS (Billy Sindoro)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (5/11/2018).

Selain itu, KPK juga memanggil Kabag Hukum Pemkab Bekasi, Alex Satudy dan PNS Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi, Kasimin. Mereka juga dipanggil sebagai sebagai saksi untuk Billy Sindoro.

Sebagai informasi, PT MSU merupakan anak usaha Lippo Group. Perusahaan ini merupakan pengembang yang menggarap proyek Meikarta.

 

Justice Collaborator

Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap proyek Meikarta. Pengajuan dilakukan saat pemeriksaan tadi sebagai tersangka.

"Barusan mengajukan JC kepada penyidik," ujar Penasihat Hukum Neneng, Ilham Gultom di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/11).

Ilham mengatakan, Neneng akan membongkar keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Menurut Ilham, menjadi JC alias pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum adalah keinginan pribadi Neneng.

"Bu Neneng ingin kasusnya terang benderang. Terbuka. Itu kan keinginan pribadi beliau," kata Ilham.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan. (mer/det/rmo)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>