KLHK Gebuk Perusak Hutan Total Rp 18,3 Triliun!

Rabu, 02 Januari 2019  19:22

KLHK Gebuk Perusak Hutan Total Rp 18,3 Triliun!

Rasio Ridho Sani

Jakarta (BM) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memenangkan gugatan melawan perusak lingkungan di berbagai kasus dalam kurun waktu tiga tahun lebih. Total nilai kemenangan lewat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai Rp 18,3 triliun.

Ujung tombak penegakan hukum itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) yang dibentuk pada 2015.

"Kami telah menyelesaikan 567 kasus pidana masuk ke pengadilan, 18 gugatan terhadap perusahaan (inkrah) dengan nilai Rp 18,3 triliun, dan 132 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan," kata Dirjen Gakkum Rasio Ridho Sani, Rabu (2/1/2019).

Sepanjang 3,5 tahun, Ditjen Gakkum telah menangani 2.677 pengaduan, 3.135 pengawasan izin, dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan dan peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.

"Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan berdampak pada kepatuhan warga negara, terutama pemilik izin usaha kehutanan atau usaha lainnya pada ketentuan peraturan lingkungan hidup. Ketegasan dalam penegakan hukum menunjukkan kewibawaan negara," kata Rasio Ridho Sani.

Keberhasilan Ditjen Gakkum saat ini karena dukungan yang kuat dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Putusan perdata dari hakim agung dengan mengabulkan gugatan yang mencapai triliunan merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi putusan-putusan ini. Putusan ini akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan," tandasnya.

Kemenangan terakhir adalah ketika KLHK memenangkan gugatan melawan PT National Sago Prima (NSP). Sebelumnya, PT NSP dimenangkan di tingkat banding. Tapi MA menjatuhkan hukuman kepada PT NSP.

"Kabul kasasi KLHK. Membebani biaya pemulihan/rehabilitasi dan menghukum pula perusahaan berupa ganti rugi. Pada pokoknya bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kebakaran a quo sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability)," cetus juru bicara MA, Andi Samsan Nganro.

 

Gugatan Rp 1 Triliun

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menang melawan pembakar hutan Riau, PT National Sago Prima (NSP). KLHK memenangkan gugatan senilai Rp 1 triliun.

Kasus bermula saat terjadi kebakaran hebat di Riau pada 2015. Akibatnya, asap membuat aktivitas warga lumpuh.

Mengetahui hal itu, KLHK tidak diam dan mencari sumber asap. Ternyata asap itu berasal dari kebun milik PT NSP. Gugatan pun dilayangkan ke PN Jaksel untuk kantor PT NSP yang berlokasi di Jakarta Selatan.

Pada 11 Agustus 2018, majelis PN Jaksel yang diketuai Effendi Mukhtar menyatakan PT NSP terbukti lalai dalam peristiwa kebakaran hutan di Pulau Meranti, Riau. PT NSP dihukum membayar sekitar Rp 1,040 triliun.

"Kami sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya yang akan kami tempuh, termasuk kemungkinan naik banding," kata Ketua Tim Pengacara PT NSP, dari Lubis Ganie Surowidjojo, Harjon Sinaga menanggapi putusan tersebut beberapa saat setelah kalah.

Siapa nyana, banding PT NSP dikabulkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Pada 4 Desember 2017, majelis banding yang diketuai Abid Saleh Mendrofa dengan anggota Hidayat dan Sri Andini menyatakan gugatan KLHK tidak dapat diterima.

Giliran KLHK yang tidak terima dan mengajukan permohonan kasasi. Gayung bersambut. Kasasi dikabulkan.

"Kabul," demikian dilansir panitera MA sebagaimana dikutip dari situs MA, Rabu (2/1/2019).

Perkara Nomor 3067 K/PDT/2018 itu diadili oleh Soltoni Mohdally dengan anggota Hamdi Yunus Wahab. Juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, membenarkan hal tersebut.

"Kabul kasasi KLHK. Membebani biaya pemulihan/rehabilitasi dan menghukum pula perusahaan berupa ganti rugi," ujar Andi.

Majelis menyatakan PN NSP bertanggung jawab mutlak atas kebakaran yang ada di atas lahannya.

"Pada pokoknya bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kebakaran a quo sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability)," cetus Andi.

Dihukum berapa rupiah PT NSP?

"Saya belum datanya," jawab Andi.

Sementara itu, KLHK belum mendapatkan salinan putusan/rangkuman putusan tersebut.

"Kami belum dapat relase (putusan singkat), detailnya kami belum tahu," ujar Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani.

 

Kawal Eksekusi

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali diminta mengawal eksekusi denda triliunan rupiah ke pembakar hutan. Terbaru, MA memenangkan KLHK atas gugatan Rp 1 triliun ke pembakar hutan PT National Sago Prima (NSP).

"Ketua Mahkamah Agung RI seharusnya mengingatkan atau bahkan menegur para Ketua Pengadilan Negeri tersebut apabila terbukti lalai untuk menjalankan eksekusi yang tentu akan berdampak buruk pada citra pengadilan," kata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, dalam siaran persnya, Rabu (2/1/2019).

Menurut Henri, saat ini sudah ada sekitar 9 perkara yang sudah dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap dengan total kerugian yang dikabulkan kurang lebih Rp 18,5 triliun.

"Sayangnya, belum satu pun yang dieksekusi oleh pengadilan setempat di mana gugatan tersebut dimasukkan," cetus Henri.

Beberapa perusahaan yang sudah dinyatakan harus bertanggungjawab antara lain PT Kalista Alam, PT Merbau Palelawan Lestari, PT. Bumi Mekar Hijau, PT Waimusi Agroindah, PT Waringin Agro Jaya, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Ricky Kurniawan Kertapersada, PT Surya Panen Subur, dan yang terakhir PT National Sago Prima.

Adapun Ketua Pengadilan (PN) Negeri yang bertanggungjawab melakukan eksekusi antara lain Meulaboh, Pekanbaru, Palembang, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jambi.

"Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan langkah langkah koordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung RI agar eksekusi tidak berlarut-larut. Publik tentu sangat berharap putusan-putusan tersebut berdampak positif bagi lingkungan hidup setempat sebagaimana dimandatkan oleh UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta konstitusi," papar Henri.

Terlepas dari eksekusi tersebut, ICEL menyambut baik putusan MA atas gugatan ganti rugi atas kebakaran hutan yang dilakukan PT NSP.

"Putusan ini menambah deret keberhasilan pemerintah kita atas para pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat Karhutla. Salut untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, tentu juga pengadilan," pungkas Henri. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>