KPK Geledah 8 Lokasi di Pasuruan

Rabu, 07 Oktober 2018  17:33

KPK Geledah 8 Lokasi di Pasuruan

Suasana saat penggeledahan KPK di Kota Pasuruan.

JAKARTA (BM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 8 lokasi di Pasuruan, Jawa Timur, terkait OTT Wali Kota. Sejumlah uang pecahan rupiah diamankan dalam penggeledahan tersebut.

"Dari lokasi tim menyita sejumlah dokumen terkait proyek dan pengadaan di lingkungan Pemkot Pasuruan dan uang dalam pecahan rupiah," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Minggu (7/10/2018).

"Belum dapat dipastikan, sedang dihitung dan akan diinfo pada waktunya nanti," jelasnya.

Delapan lokasi yang digeledah KPK antara lain 4 kantor di kompleks Pemda, 2 kediaman Wali Kota, 1 kantor Dinas Koperasi, dan 1 rumah seorang saksi. Penggeledahan dilakukan pada Sabtu (6/10) mulai pukul 09.00-18.00 WIB.

KPK menetapkan Setiyono sebagai tersangka dugaan suap proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

Selain Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto selaku staf kelurahan Purutrejo, serta seorang dari pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir, juga ditetapkan tersangka.

KPK menyebut komitmen yang disepakati untuk walikota dari proyek PLUT-KUMKM ini adalah sebesar 10 persen dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yaitu sebesar Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk Pokja.

 

Proyek Lain

Sebelumnya, KPK menyatakan terus mendalami kasus suap proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan, Jawa Timur, yang menjerat Wali Kota Pasuruan Setiyono. KPK menduga ada proyek lain dalam kasus yang melibatkan Setiyono tersebut

"Ada identifikasi juga yang dilakukan terhadap sejumlah proyek lain," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018).

Febri mengatakan indikasi itu berdasarkan temuan dokumen berisi daftar sejumlah proyek dengan terdapat kode 'apel' yang dialokasikan ke pihak-pihak tertentu. Febri menduga kode 'apel' itu adalah fee yang diberikan kepada pihak-pihak itu.

"Kami temukan bukti adanya kode 'apel' tersebut, itu nanti akan didalami dalam proses penyidikan," ujar dia.

Dalam perkara ini, Setiyono diduga menerima suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan, yaitu proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

Setiyono diduga menggunakan tangan Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto selaku staf Kelurahan Purutrejo untuk penerimaan uang dari seorang dari pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir. Keempatnya ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Untuk proyek itu, Setiyono mendapatkan jatah 10 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 2.210.266.000. Selain itu, ada permintaan 1 persen untuk Pokja sebagai tanda jadi. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>