KPK Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Suap Pamekasan

Selasa, 08 Agustus 2017  19:41

KPK Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Suap Pamekasan

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Jawa Timur, Rudi Indra Prasetya saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/8).

JAKARTA (BM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga tersangka kasus suap Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan dalam pemeriksaan perdana hari ini (Selasa, 8/8).

"Hari ini (kemarin, red) pemeriksaan saksi perdana dalam kasus suap Kejari Pamekasan setelah sebelumnya kami melakukan operasi tangkap tangan di Pamekasan pada Rabu, 2 Agustus lalu," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Kuningan, Jakarta.

Dua tersangka yakni Kabag Administrasi Inspektorat Pamekasan, Noer Salehhoeddin dan Kepala Inspektorat Pemerintah Pamekasan Sutjipto Utomo akan diperiksa untuk tersangka Agus Mulyadi selaku Kepala desa Dassok.

"Tersangka AGM (Agus Mulyadi) juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUT (Sutjipto Utomo)," imbuh Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Selain tiga tersebut di atas, dua lainnya yaitu Bupati Pamekasan Ahmad Syafii dan Kepala Kejari Pamekasan Rudy Indera Prasetya.

Kelimanya ditetapkan tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengawasan pengadaan dana desa di Kabupaten Pamekasan. KPK menduga Bupati Pamekasan Ahmad Syafii sebagai pihak yang menganjurkan suap tersebut.

Sementara Sutjipto Utomo, Agus Mulyadi dan Noer Solehuddin selaku pemberi. Pihak yang menerima suap diduga Rudy Indera Prasetya.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK tengah fokus melakukan analisa dari hasil penggeledahan oleh penyidik.

“Pekan ini penyidik fokus melakukan analisa dari hasil penggeledahan dan rencananya pemeriksaan kasus ini akan diawali dengan pemeriksaan terhadap para tersangka hingga akhir pekan ini untuk mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan,” tutur Febri.

Febri menjelaskan bahwa KPK pada Jumat (4/8) pukul 15.00-21.00 WIB menggeledah empat lokasi terkait kasus tersebut antara lain di Kantor Bupati Pamekasan, Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Kantor Kajaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan.

 

Ganti Nomor Ponsel

Sementara itu, beberapa pejabat penting di Kabupaten Pamekasan dikabarkan mengganti nomor ponsel. Ditengarai Ia ketakutan disadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Para pejabat yang nomor ponsel pribadinya tidak aktif itu yakni milik sejumlah kepala desa (kades) dan kepala dinas (kadis) di Kabupaten berslogan Gerbang Salam, kemungkinan ketakutan disadap. Mereka langsung mengganti nomor ponsel (telepon seluler) miliknya.

"Benar. Para kader di sejumlah desa mengabarkan kalau ponsel milik beberapa kades tak bisa dihubungi lagi. Agaknya mereka ketakutan disadap KPK, setelah ada OTT di kejaksaan," kata ketua DPC Partai Gerindra, Agus Sujarwadi, Rabu (8/8/2017).

Dari itu, Agus mencoba menghubungi ponsel milik beberapa kepala dinas Pemkab Pamekasan yang biasa ia hububungi, Rupanya, beberapa kali mencoba menghubungi namun ponselnya sudah tidak aktif.

"Terdengar pesan ponsel yang anda hubungi sedang tidak aktif. Pesan serupa saya dengar lagi sejam kemudian saat saya hubungi kembali," tambahnya. (rmo/kum/akt/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>