Sidang Perdana Buni Yani, Dituduh Timbulkan Kebencian

Selasa, 13 Juni 2017  19:45

Sidang Perdana Buni Yani, Dituduh Timbulkan Kebencian

Buni Yani

Bandung (BM) – Buni Yani dianggap jaksa penuntut umum (JPU) telah mengurangi durasi video yang diunggah Dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik (Diskominfomas) Provinsi DKI Jakarta dan menghapus kata 'pakai' yang diucapkan Basuki Tjahaja Purnama.
 
"Terdakwa telah mengurangi durasi rekaman video Pemprov DKI, sehingga hanya tinggal berdurasi 30 detik saja yaitu yang terjadi diantara menit ke-24 sampai dengan menit ke-25. Selanjutnya terdakwa mengunggah hasil pengurangan durasi video tersebut ke akun facebook terdakwa," ujar JPU Andi Muh. Taufik saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa.
 
Andi mengatakan, terdakwa dalam mengunggah rekaman video pidato, mengetahui ada kata 'pakai' yang diucapkan Ahok saat berada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Buni Yani kemudian memotongnya dan mengunggah ke akun Facebook miliknya.
 
"Dengan menghilangkan kata 'pakai' dan menambahkan caption 'penistaan terhadap agama" '(pemilih muslim) dan (juga bapak-ibu) serta kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini, tanpa seizin Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfomas) Pemprov DKI Jakarta'," kata dia.
 
Atas perbuatannya, jaksa Andi mendakwa Buni Yani dengan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selain itu, JPU mendakwa Buni Yani yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
 
Buni Yani kembali didakwa JPU dengan melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 
"Sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kebencian atau permusuhan umat Islam terhadap saksi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok," kata dia.
 
Ajukan Eksepsi
Sementara itu, Buni Yani akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait Pasal 32 ayat 1 juncto Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  "Saya mengatakan saya tidak mengerti dakwaan tersebut oleh karena saya belum pernah diperiksa itu untuk pasal 32," ujar Buni Yani di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa.
 
Buni Yani mengatakan, dirinya hanya mengerti isi dakwaan Pasal 28 Ayat 2. Bahkan menurutnya, Forensik Mabes Polri sudah menyatakan bahwa video tersebut tidak diutak-atik Buni Yani dan hanya mengunggah ulang video tersebut di akun Facebooknya.
 
"Saya hanya diperiksa untuk pasal 28 ayat 2 jadi saya tidak mengerti. Saya belum pernah diperiksa untuk pasal 32 makanya saya tidak mengerti itu poinnya," katanya.
 
Oleh karena itu, pihaknya akan mengajukan eksepsi dalam persidangan lanjutan yang rencananya akan digelar tanggal 20 Juni 2017.
 
Sementara itu, salah satu kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian mengatakan atas hasil sidang perdana, pihaknya mengkritisi enam poin yang didakwakan JPU.
 
Menurutnya, salahsatu poin yang dikritisinya yakni Pasal 32 Ayat 1 yang secara tiba-tiba didakwakan saat masuk proses pengadilan. Padahal, kata dia, saat proses penyidikan kliennya tidak pernah sekalipun diperiksa atas tuduhan pasal tersebut.
 
"Oleh penuntut umum kepada Pak Buni ada kurang lebih enam poin yang kita kritisi dan mungkin ini kita ke depan akan jadikan sebagai Eksepsi," katanya.
 
Sebelumnya, jaksa penuntut umum Andi Muh. Taufik membacakan dakwaan Pasal 32 Ayat 1 yang dengan sengaja menghilangkan kata 'pakai' yang diucapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.
 
"Dengan menghilangkan kata 'pakai' dan menambahkan caption 'penistaan terhadap agama? '(pemilih muslim) dan (juga bapak-ibu) serta kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini, tanpa seizin Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfomas) Pemprov DKI Jakarta'," kata dia. 
 
Unjuk Rasa
 
Sidang perdana  dengan tersangka Buni Yani ini sempat diwarnai aksi unjuk rasa oleh elemen massa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat.  Massa yang berkumpul di halaman depan Pengadilan Negeri (PN) Bandung sejak pukul 08.00 WIB, berorasi untuk memberi dukungan terhadap Buni Yani serta mendesak agar kasusnya dihentikan.
 
Usai menjalani sidang perdananya, Buni Yani kemudian mendatangi massa dan menyampaikan orasi dengan didampingi kuasa hukumnya.  
 
"Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah melawan kedzaliman, kita akan selalu mengawal NKRI untuk menuntut keadilan setegak-tegaknya," ujar Buni Yani. (sep/ant/nii)
 
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>