Tiga Pimpinan DPRD Kota Mojokerto Divonis 4 Tahun

Selasa, 05 Desember 2017  18:35

Tiga Pimpinan DPRD Kota Mojokerto Divonis 4 Tahun

Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (5/12/).

SURABAYA (BM) - Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto dijatuhi vonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Ketiganya dinyatakan terbukti menerima suap pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto.

Ketiga anggota DPRD Kota Mojokerto yang dijatuhi vonis 4 tahun adalah, Purnomo, Ketua DPRD Kota Mojokerto dan dua wakil ketua yakni Umar Faruq dan Abdullah Fanani. Dalam amar putusannya, ketua majelis hakim Unggul Warso Mukti menyatakan, ketiga terdakwa sebagai wakil rakyat telah terbukti menerima suap Rp 470 juta dari Wiwiet Febrianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PPUR) Kota Mojokerto.

Dari nilai tersebut, uang senilai Rp 300 juta di antaranya merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto untuk memuluskan anggaran jasmas. Sedangkan untuk sisa Rp 170 juta diduga terkait dengan komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya dengan DPRD Kota Mojokerto.

Atas dasar itulah, perbuatan itu ketiga terdakwa dianggap terbukti secara sah menerima suap sesuai pasal 12 huruf a atau pasal 11, dan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor. Mereka juga dikenai pasal 55 ayat 1 dan 2 dan pasal 64 ayat 1 UU Tipikor. “Mengadili, menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada masing-masing terdakwa,” kata hakim Unggul pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (5/12/2017).

Selain hukuman badan, ketiga terdakwa juga diganjar hukuman denda sebesar Rp 300 juta, subsider tiga bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK selama 5 tahun penjara.

Seperti diketahui, kasus ini terungkap berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap tiga anggota DPRD Kota Mojokerto pada Juni 2017. Dalam kasus ini Wiwiet Febryanto, Kadis PUPR memberi suap kepada anggota DPRD Kota Mojokerto.

Suap ini terkait pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017 senilai Rp 13 miliar. Pada OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang sebsar Rp 470 juta.

 

Walikota Diperiksa

Sebelumnya, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus diperiksa pertama kali sejak menjadi tersangka suap pembahasan APBD 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkot Mojokerto. Dalam pemeriksaan itu, ia membantah memberikan instruksi untuk suap darinya.

"Nggak (beri instruksi suap)," ucap Mas'ud usai diperiksa di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/12/2017), pukul 16.17 WIB.

Namun, lelaki berkemeja batik dan berpeci ini enggan menjawab lebih detail soal suap yang diduga diterimanya. Dalam pemeriksaannya selama 7,5 jam, dia berkata menjawab 14 pertanyaan dari penyidik.

Hingga saat ini Mas'ud menyatakan masih belum akan mengajukan praperadilan atas statusnya. Sejauh ini dia berkomitmen untuk mengikuti prosedur hukum. Yang jelas, dia menegaskan statusnya saat ini masih tersangka, belum terbukti bersalah.

"Saya malah, prosedur hukum saya lakukan," kata dia sambil menuju ke mobil yang sudah terparkir di jalur keluar lobi KPK.

Mas’ud juga sempat tertawa ketika ditanya apakah dirinya yang memberi arahan untuk menyuap pimpinan DPRD Kota Mojokerto. "Oh hahaha..ya tanyakan ke penyidik aja," ujar Masud.

Masud belum mau mengakui dirinya bersalah dalam kasus ini. "Lo, kan belum tentu, masih diduga," ujar Masud.

Adapun hari ini dirinya dicecar 14 pertanyaan oleh penyidik KPK. "Ada 14 pertanyaan, sudah saya jawab sesuai apa yang saya tahu, apa yang saya dengar, apa yang saya alami," ujar dia.

KPK menetapkan Mas'ud Yunus sebagai tersangka penerima suap suap terkait pembahasan APBD tahun anggaran 2017 di Dinas PUPR Pemkot Mojokerto. Penetapan ini merupakan pengembangan kasus dari persidangan mantan Kadis PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto.

Wiwiet terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK bersama mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, serta mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq.

Dalam kasus ini Yunus sebagai Wali Kota Mojokerto diduga bersama Wiwiet memberi janji atau hadiah kepada pimpinan DPRD Mojokerto. Pemberian janji atau hadiah tersebut terkait pembahasan perubahan APBD 2017.

Mas’ud disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  (arf/dok/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>