Vonis 13 Tahun Bui, Eks Ketua BPPN Banding

Senin, 24 September 2018  18:00

Vonis 13 Tahun Bui, Eks Ketua BPPN Banding

Eks Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani persidangan.

Jakarta (BM) – Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta serta subsider 3 kurungan bulan kepada mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Yanto saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Syafruddin terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hakim menyebutkan Syafruddin melakukan perbuatan haram itu bersama-sama Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih S Nursalim, serta Dorodjatun Kuntjoro-Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dalam penerbitan SKL itu. Syafruddin juga menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira serta surat pemenuhan kewajiban pemegang saham, meski Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya yang seolah-olah piutang lancar atau misrepresentasi.

"Sjamsul kemudian diwajibkan mengikut Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA)," ujar hakim.

BDNI disebut hakim ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO), yang pengelolaannya dilakukan oleh Tim Pemberesan yang ditunjuk BPPN dan didampingi Group Head Bank Restrukturisasi. BDNI pun dikategorikan sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum atau transaksi yang tidak wajar yang menguntungkan Sjamsul Nursalim.

Atas penetapan itu, BDNI mendapatkan kucuran BLBI sebesar Rp 37.039.767.000.000 pada 29 Januari 1999. Selain itu, ada BLBI yang disalurkan ke BDNI dalam periode sesudah 29 Januari 1999 sampai 30 Juni 2001 berupa saldo debet dan bunga fasilitas saldo debet sebesar Rp 5.492.697.000.000.

"Namun penggunaan dana BLBI oleh BDNI ditemukan berbagai penyimpangan," kata hakim.

Hakim menyatakan Sjamsul akan membayar Rp 1 triliun secara tunai dan sisanya, yaitu Rp 27,4 triliun, melalui penyerahan aset. Namun rupanya ada kredit macet, yaitu kredit petambak plasma atas piutang Rp 4,7 triliun kepada BDNI. Kesimpulan itu merupakan hasil dari audit Financial Due Dilligence (FDD) oleh kantor akuntan publik Prasetio Utomo & CO (Arthur Andersen).

Untuk penyelesaiannya, BPPN mengadakan rapat dengan KKSK.

"Syafruddin tidak memberikan laporan rinci mengenai penyelesaian permasalahan PT DCD, khususnya mengenai misrepresentasi yang dilakukan oleh Sjamsul Nursalim atas nilai utang petambak plasma PT DCD dan PT WM sebesar Rp 4,8 triliun," ucap hakim.

Atas perbuatan itu, Syafruddin merugikan negara sebesar Rp 4,5 triliun terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) karena menguntungkan Sjamsul sebesar Rp 4,5 triliun.

 

Banding

Syafruddin Arsyad Temenggung mengaku keberatan terhadap vonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim. Atas vonis tersebut, Syafruddin mengajukan banding atas vonis terkait penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu.

"Kami meminta kepada tim penasihat hukum kami, saat ini juga, setelah selesai ini kami minta untuk segera mendaftarkan untuk kita melakukan banding," ujar Syafruddin dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

Syafruddin mengaku sudah berkonsultasi dengan penasihat hukum. Menurut dia, jika dihukum satu hari akan mengajukan banding.

"Yang mulia, 1 hari pun saya dihukum, kami akan melawan yang mulia dan kami menolak yang mulia," kata Syafruddin.

Di sisi lain, jaksa KPK mengaku sedang mempertimbangkan vonis itu sehingga belum memutuskan untuk banding.

"Kami pikir-pikir, yang mulia," tutur jaksa. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>