Yusril: Kasus BLBI Tanggung Jawab Sri Mulyani dan PT PPA

Rabu, 18 April 2018  19:32

Yusril: Kasus BLBI Tanggung Jawab Sri Mulyani dan PT PPA

Yusril Ihza Mahendra mendampingi Syafruddin Arsyad Temenggung, di Gedung KPK Jakarta, Rabu (18/4)

JAKARTA (BM) - Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum tersangka kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) menyebut, seharusnya Menteri Keuangan tahun 2007 dan PT PPA (PT Perusahaan Pengelolaan Aset) bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp 4,58 triliun.

Yusril beralasan, kliennya sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai kepala Badan Perbankan Penyehatan Nasional (BPPN).

Ia juga menyebut kliennya itu menjalankan segala tanggung jawabnya sesuai dengan keputusan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu.

Begitu pula Sjamsul Nursalim selaku stakeholder Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sudah melakukan segala kewajibannya untuk melunasi sangkutan.

Namun karena BPPN bubar pada tahun 2004 akhirnya kewajiban, tugas serta hak tagih dilimpahkan kepada Kementerian Keuangan. Dimana saat itu diterima oleh Menteri Keuangan yang menjabat yakni Boediono.

"Yang menerima Menkeu tahun 2004. Jadi tahun 2004 hak tagih yang 4,8 Triliun itu diserahkan dari BPPN kepada Depkeu, dan diterima oleh Menkeu pada waktu itu tahun 2004. Kemudian BPPNnya bubar. Sampai di situ nggak ada kerugian apa-apa," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/4)

Lebih lanjut Yusril menjelaskan bahwa kerugian negara disebabkan keputusan Menteri Keuangan tahun 2007, Sri Mulyani menjual hak tagih dengan harga yang sangat rendah.

"Tahun 2007 hak tagih itu dijual oleh Menkeu dan PT PPA. Dijual PT PPA, tentu dengan persetujuan Menkeu ya kan. Dijual dengan harga 220 miliar. Jadi terjadi kerugian negara 4,8 Triliun dikurangi 220 Miliar," lanjutnya.

Yusril sekali lagi menegaskan  bahwa seharusnya yang diadili KPK itu adalah Sri Mulyani dan PT PPA, bukan Syafruddin.

"Kenapa Pak Syafruddin ini yang diadili? Kan PPA dan Menkeu tahun 2007 itu yang harusnya diadili," tukasnya.

Syafruddin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 25 April 2017. Ia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Salah Proses Orang

Yusril Ihza Mahendra menyebut KPK salah memproses hukum kliennya dalam kasus BLBI. Yusril mengatakan KPK salah memahami alur permasalahan perkara itu.

"Jadi kami ingin menegaskan bahwa sebenarnya tuntutan terhadap Pak Syafruddin Temenggung ini error in persona. Jadi salah orang sebenarnya, dan ini sangat penting diketahui oleh masyarakat. Yang seharusnya dibawa ke pemeriksaan, tahanan, dan penuntutan itu sebenarnya bukan beliau, bukan Pak Syafruddin," ujar Yusril di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

Syafruddin merupakan mantan Kepala BPPN yang dijerat terkait kasus BLBI. Yusril mengatakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dari kliennya--selaku Kepala BPPN saat itu--kepada obligor pengendali saham BDNI pada tahun 1999, hanya menjalankan keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Sjamsul Nursalim juga, selaku share holder BDNI sudah melunasi kewajibannya terhadap BPPN ssbesar Rp 4,8 triliun.

"Ini kan persoalan adalah utang dari petani tambak, jadi ya dia sebagai petani plasma yang dijamin oleh PT Dipasena. Dan karena itu ada suatu perjanjian antara PT Dipasena, dengan para petani tambak dan BDNI. Jadi kalau misalnya petani tidak dapat terbayar utang-utangnya kepada BDNI maka yang membayar adalah PT Dipasena sebagai penjamin, bukan Sjamsul Nursalim sebagai share holder dari BDNI," kata Yusril memberi penjelasan.

Saat BPPN dibubarkan, lanjut Yusril, kliennya juga sudah menyerahkan hak tagih BPPN--terhadap para petani tambak tersebut--kepada Menteri Keuangan yang menjabat tahun 2004. Selanjutnya aset itu dijual pada 2007.

Inilah yang disebut Yusril kemudian menjadi kerugian negara. Menurutnya yang diadili seharusnya menteri keuangan yang menjabat saat itu.

"Tahun 2007 hak tagih itu dijual oleh Menteri Keuangan dan PT PPA. Dijual PT PPA, tentu dengan persetujuan Menteri Keuangan ya kan. Dijual dengan harga Rp 220 miliar. Jadi terjadi kerugian negara Rp 4,8 triliun dikurangi Rp 220 miliar. Kenapa pak Syafruddin ini yang diadili? Kan PPA dan Menteri Keuangan tahun 2007 itu yang harusnya diadili," ucap Yusril.

Namun, Yusril enggan menuding langsung, siapa yang dimaksud olehnya. Hanya saja, sebagai informasi, jabatan Menteri Keuangan tersebut saat itu diduduki oleh Sri Mulyani.

Akibat kasus ini, negara disebut KPK menderita kerugian hingga Rp 4,58 triliun. Tetapi, tersangka dalam kasus ini, Syafruddin, bersikeras tidak menyebabkan kerugian akibat penjualan aset tersebut.

"Oh saya nggak tahu kerugian negaranya. Yang menjual bukan saya. Itu yang Profesor Yusril bilang error in persona, menunjuk saya sebagai (tersangka), yang jual bukan saya kok. BPPN sudah bubar," kata Syafruddin di tempat yang sama.

Hari ini juga KPK telah melimpahkan berkas perkara Syafruddin ke penuntutan. Tak lama lagi, kasus ini akan segera disidangkan.

Dalam kasus ini, KPK menyebut Syafruddin mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Dari audit terbaru BPK, KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini menjadi Rp 4,58 triliun. Nilai itu disebabkan Rp 1,1 triliun yang dinilai sustainable, kemudian dilelang dan didapatkan hanya Rp 220 miliar. Sisanya, Rp 4,58 triliun, menjadi kerugian negara. (rmo/mer/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>