Bupati Hj.Haryanti Lantik Pejabat Eselon III dan IV

Rabu, 06 Desember 2017  23:20

Bupati Hj.Haryanti Lantik Pejabat Eselon III dan IV

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno melantik 25 pejabat Struktural Eselon III dan IV

Kediri(BM)-Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno melantik dan mengambil sumpah janji jabatan kepada 25 pejabat Struktural Eselon III dan IV. Acara pelantikan digelar di ruang Kilisuci Pemda Kabupaten Kediri, disaksikan oleh Sekretaris Kabuoaten Kediri H. Supoyo dan seluruh Kepala OPD se Kabupaten Kediri. Dalam sambutannya Bupati Kediri mengatakan birokrasi pemerintahan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan baik internal maupun eksternal guna memperkuat eksistensinya dalam mewujudkan good governance. Sebagai upaya memperkuat daya adaptive organisasi birokrasi terhadap perubahan lingkungan tersebut perlu kiranya dilakukan penataan dan penguatan baik dari sisi kelembagaan maupun SDM Aparatur.

Secara kelembagaan penguatan dan penataan organisasi birokrasi telah dilaksanakan dengan terbitnya PP No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah meskipun sampai saat ini belum semuanya tuntas khususnya terkait dengan pembentukan unit pelaksanaan teknis Dinas.

Disisi lain penataan dan penguatan SDM aparatur terus dilakukan melalui proses mutasi dan promosi guna mendapatkan posisi ideal dari segi kuantitas dan kualitas, karena itu saya lantik pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri, sebagai upaya penguatan dan penataan SDM birokrasi. “Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa pelantikan ini tidak semata-mata untuk mengisi kekosongan jabatan akan tetapi yang lebih penting adalah dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi sehingga organisasi lebih cepat dalam bergerak dan merespon berbagai kebijakan serta perubahan lingkungan guna mencapai tujuan,”terangnya

Selain melalui proses promosi, mutasi dan rotasi diharapkan mampu menumbuhkan semangat kerja dan inovasi baru guna memperkuat kompetensi dan kapasitas SDM aparatur dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah dan sosial kemasyarakatan. Perubahan paradigma managemen pemerintah ke arah menagemen berbasis kinerja mensyaratkan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatan serta pelaksanaan program dan kegiatan.

“Dalam kerangka ini tidak hanya semata-mata berapa besar dana yang telah diserap/direalisasikan, namun lebih kepada manfaat yang mampu dihasilkan dan berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, olehkarena itu setiap pejabat harus dapat menjamin akuntabilitas jabatan dengan baik sesuai norma SOP  demi terselenggaranya kinerja secara berkesinambungan,”tandasnya

Seperti dalam hal pertanian tidak hanya menanamnya saja akan tetapi harus sampai ketingkat pemasaran produk pertanian tersebut. Untuk para kepala Satker perlu saya ingatkan bahwa saat ini sudah pada penghujung tahun 2017, saya berharap agar saudara mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan harus mencapai target yang sudah ditetapkan. tambahnya (HMS/ ADV)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>