Terima Konsultasi, Peradi Berikan Solusi PTSL

Senin, 11 Februari 2019  20:08

Terima Konsultasi, Peradi Berikan Solusi PTSL

Peradi Kediri saat terima konsultasi dari warga terkait PTSL, Senin (11/2)

Kediri (BM) - Program Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang gencar dilakukan Pemerintah rawan menuai masalah. Program sertifikasi gratis ini meskipun menjadi harapan warga, tetapi fakta di lapangan banyak kelompok masyarakat (pokmas) yang ditunjuk sebagai panitia berkeluh kesah. Tak jarang dari mereka, seperti kelompok masyarakat (pokmas) Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri akhirnya berkonsultasi kepada DPC Peradi Kediri Raya.


Dalam diskusi bersama tim dari Peradi Kediri Raya, mereka mengungkapkan jumlah pendaftaran tanah yang dikerjakan cukup banyak, dalam satu desa bisa mencapai 3 ribu bidang dan rentang waktu terbatas. Sedangkan sesuai SKB tiga menteri mengisyaratkan penarikan tambahan biaya hanya sebatas nilai Rp 150 ribu rupiah dengan rincian untuk biaya pembelian patok, meterai, foto kopi pemberkasan dan biaya transport panitia ke BPN. Padahal jumlah tersebut tidak mencukupi untuk biaya operasional.


Menyikapi hal tersebut Ketua DPC Perhimpunan advokat Indonesia (Peradi) Kediri Raya Budiarjo Setiawan mengatakan program ini bertujuan mulia karena sangat membantu masyarakat dalam meringankan proses sertifikasi tanah. Untuk itu Peradi sebagai organisasi advokat berkewajiban membantu program pemerintah terkait pencegahan tindak pidana korupsi.


"Jangan sampai program PTSL yang bertujuan mulia ternodai dengan pembuatan tindak pidana korupsi oleh pelaksananya di lapangan" Tegas Lawyer asal Mrican tersebut.


Lebih lanjut menurut Budiarjo terkait tambahan biaya operasional pelaksanaan di lapangan, maka panitia pelaksana harus memperhatikan sesuai ketentuan SKB tiga menteri, karena jika melakukan pungutan di luar itu rawan masuk perkara korupsi. Selain itu proses realisasi pungutan sesuai SKB sebanyak Rp 150 Ribu harus ada payung hukum berupa perbup. Begitu juga harus ada persesuaian antara rencana anggaran belanja (RAB) dengan SPJ.


"Jadi kesepakatan tambahan biaya dari masyarakat/ pemohon sertifikat dengan panitia di luar yang digariskan dalam SKB tidak otomatis menggugurkan pidana korupsinya. Begitu juga yang harus diperhatikan terkait dengan legal standing para panitia harus ada. Jangan sampai mereka menjalankan tugas tanpa SK yang jelas" Ungkap Budi.


Untuk diketahui, PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. (bd)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>