220 Desa Belum Bisa Cairkan DD dan ADD

Senin, 12 Februari 2018  23:02

220 Desa Belum Bisa Cairkan DD dan ADD

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lamongan, Agus Hendrawan

LAMONGAN(BM)-Sebanyak 220 desa di Kabupaten Lamongan belum bisa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018, karena  masing-masing desa belum menyelesaikan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018.

“Kecepatan pencairan DD dan ADD sangat tergantung dari kelengkapan administrasi dari desa. Jika desa ingin segera mencairkan DD dan ADD, maka harus merampungkan APBDes, “ ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakt Khusnul Yaqin melalui Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan, Senin (12/2).

Menurutnya, salah satu syarat pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni rampungnya Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018. Tanpa adanya APBDes, desa tidak akan bisa mencairkan anggaran DD dan ADD” ungkap Agus Hendrawan.

Terkait  itu, lanjut Agus, panggilan Agus Hendrawan,  Dinas Pemberdayaan Masyarakat terus mendorong agar pemerintahan desa segera merampungkannya, mengingat hingga saat ini dari 462 desa di Lamongan, baru sebanyak 242 yang merampungkan APBDes dan sebanyak 220 desa belum menyelesaikan APBDes-nya.

“Jika dirunut per kecamatan, saat ini ada tiga kecamatan yang seluruh desanya sudah merampungkan APBDes. Yakni Kecamatan Sugio, Modo dan Ngimbang” tegas Agus.

Pada tahun 2018  ini jumlah anggaran ADD sama dengan tahun 2017 sebelumnya, yakni Rp 126.496.109.300. Sedangkan untuk Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat, Kabupaten Lamongan tahun ini mendapatkan anggaran sebesar Rp 321.349.755.000.

“Jumlah Dana Desa tersebut  mengalami penurunan jika dibandingkan dengan   anggaran tahun 2017 lalu. Pada tahun 2018  ini,  Lamongan  mendapat Rp 321.349.755.000, padahal tahun 2017 lalu sebesaar Rp 363.423.524.000,“ kata Agus yang memaparkan penurunan, dikarenakan perbedaan penghitungan. Sebelumnya hanya menggunakan alokasi dasar dan alokasi formula. Sementara tahun 2018 ini ditambah dengan alokasi afirmatif, yakni alokasi bagi desa yang sangat tertinggal.

Pada sisi penggunaan anggaran, ADD sebanyak 60 persen bisa digunakan untuk penghasilan tetap kades dan perangkatnya. Sedangkan 40 persen sisanya digunakan untuk pembangunan fisik, operasional BPD, LPM, PKK, Posyandu. Sedangkan pada DD penggunannya untuk bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan prioritas kabupaten yang tidak bertentangan dengan prioritas penggunaan DD dari Kementerian Desa.

“ADD pada tahun 2018 ini pencairanya  hanya dilaksanakan melalui 2 tahap, yakni 40 persen dan 60 persen. Ini memudahkan dan agar waktu tidak tersita untuk mengerjakan pertanggungjawaban pengajuan ADD,” kata Agus yang menjelaskan  untuk Dana Desa, pencairanya  tetap dilakukan dalam tiga tahap, karena  menjadi domain kebijakan Kementerian Keuangan. (kom/dra)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>