Bantuan Pangan NonTunai Dipertanyakan,Diduga Tak SesuaiHarga

Selasa, 04 November 2018  14:16

Bantuan Pangan NonTunai Dipertanyakan,Diduga Tak SesuaiHarga

Ketua Jaringan Masyarakat Lamongan (Jamal) Afandi,

Reporter: Komari S Praja

LAMONGAN (BM)-Jaringan Masyarakat Lamongan (Jamal) mempertanyakan Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT)  yang diberikan pada masyarakat miskin di Lamongan. Karena bantuan non tunai pengganti bantuan Raskin tersebut diduga harganya tidak sesuai dengan nominal yang diterimakan.

“BNPT yang diberikan tiap keluarga miskin mendapat bantuan senilai Rp.110.000 perbulan  yang bisa dibelikan barang kebutuhan pokok seperti beras dan telur di warung yang sudah ditunjuk. Namun ada beberapa persoalan, yaitu  bantuan yang diterima masyarakat berupa beras 8 kilogram dan telur sejumlah 10 butir total harganya hanya Rp. 85.000” kata  Ketua Jaringan Masyarakat Lamongan (Jamal) Afandi, Minggu (4/11) siang.

Hal  ini diantaranya terjadi di Kecamatan Kembangbahu dan Kecamatan Tikung. “Di dua kecamatan tersebut penerima BNPT hanya menerima 1,  8 Kg beras dengan asumsi setiap kilogramnya berharga Rp.8.500, dan  telur ayam horn 10 butir dengan asumsi telur seharga  Rp.20.000  setiap kilogramnya” terang cak pandik, panggilan panggilan Afandi.

Padahal, lanjutnya,  sesuai fakta di pasar tradisional dan atau modern harga telur Rp.18.500  perkilogramnya, dan ukuran telur besar setiap kiligramnya  berisi 16 butir, sedangkan ukuran kecil perkilogram berisi 18 butir.

“ Analisa di lapangan jika beras 9 kilogram dan 10 butir telur total harganya sekitar Rp.85.000. Ini artinya ada selesih” jelas Cak Pandik memaparkan.

Menurutnya dari kondisi itu berarti ada selisih Rp.25.000 setiap penerima dalam dari total bantuan Rp.110.000 setiap bulanya.

“Jika diasumsikan dengan kalkulasi penerima BPNT di Kabupaten Lamongan sebanyak  14.000 Kepala  Keluarga (KK),  maka nilai kerugian negara sebesar Rp.350.000.000,- per bulan di Kabupaten Lamongan”  ungkap Cak Pandik.

Dari kondisi ini, papar Pandik, maka Dinas Sosial harus turun ke lapangan untuk memantau atau mengawasi barang Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT) yang harus dibeli penerima.

“Harus ada evaluasi secara menyeluruh, sehingga masyarakat miskin penerima bantuan tidak dirugikan” katanya mendesak.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Mugito, menegaskan, dalam hal ini tidak ada selisih atau kerugian dari perima manfaat BPNT, karena nilai harga sudah sesuai dengan barang.

“Kalau ada sisa uang, maka masih ada di ATM masing-masing penerima. Jadi tidak benar kalau ada selisih” pungkas Mugito. ()

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>