Demi Kesejahteraan, GTT dan PTT Tuntut Jadi Honorer Daerah

Selasa, 25 September 2018  15:03

Demi Kesejahteraan, GTT dan PTT Tuntut Jadi Honorer Daerah

Ketua GTT/PTT Kabupaten Lamongan, Syukron Ma’mun

Repoter: Komari S Praja

LAMONGAN (BM)-Sebagai upaya ningkatan kesejahteraan, Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lamongan menuntut agar mereka dimasukan sebagai honorer daerah Pemkab Lamongan dengan diterbitkanya SK Bupati tentang Pengangkatan GTT, PTT sebagai Honorer Daerah, Pemkab Lamongan.

 

Menurut Kordinator GTT/PTT Kabupaten Lamongan, Syukron Ma’mun, tuntutan tersebut sangat realistis demi kesejahteraan karena selama ini GTT/PTT sudah bekerja secara maksimal demi kepentingan kemajuan di Lamongan, termasuk kemajuan dunia pendidikan di Lamongan.

 

“Misalnya GTT sudah berupa maskimal turut mencerdaskan anak bangsa di Lamongan. Peningkatakan kesejahteraan sangat masuk akal karena selama ini pendapatanya sangat minim” kata Syukron Ma’mun, Selasa (25/7) siang.

 

Maka, lanjut Syukron, panggialn Syukron Ma’mun, GTT/PTT menuntut agar Bupati menerbitkan SK Pengangkatan GTT dan PTT sebagai Honorer Daerah sebagai bukti keterpihakan Pemkab terhadap GTT/PTT.  GTT/PTT  juga menuntut Raperda tentang Honorarium GTT, PTT Kabupaten Lamongan.

 

“Karena dengan SK Pengangkatan dari Bupati Lamongan, maka status GTT dan PTT menjadi jelas dan mendapatkan alokasi anggaran dari Pemkab. Selain itu SK tersebut bermanfaat untuk syarat mengikuti sertifikasi guru dan kepengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan  (NUPTK)” ungkap Syukron.

 

Sementara itu Kepala Badan Pegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lamongan, Ismunawan, seharusnya tuntutan tersebut disampaikan ke pusat dan daerah tinggal melaksanakan putusan dari pusat.

 

“Intinya tergantung pusat,  mengijinkan atau tidak” ungkap Ismunawan pada sejumlah awak media melalui whatshapp.

 

GTT/PTT Kabupaten Lamongan sendiri sebanyak 3.800 orang. Dan selama ini mendapat honor yayasan hanya berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu setiap bulan. Kondisi ini sangat jauh dari Upah Minimim Kabupaten (UMK ) Lamongan yang sebesar Rp 1.851.000 perbulan. ()

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>