Ketua Komisi D & Lamongan Wacth Desak Kebun Tebu Dibatalkan

Senin, 18 Maret 2018  11:36

Ketua Komisi D & Lamongan Wacth Desak Kebun Tebu Dibatalkan

Sejumlah warga membuat boneka di area yang akan ditanami tebu sebagai bentuk protes program kebun tebu di kawasan hutan

Repoter:Komari

 

LAMONGAN (BM)-Penolakan program  kebun tebu atau agroforestry tebu  untuk menggantikan tanaman polowijo (terutama jagung) di wilayah hutan di Kecamatan Laren dan Solokuro Kabupaten Lamongan datang dari sejumlah kalangan. Sebelumnya bagi petani memprotes rencana tersebut  dianggap mengurangi atau menghabiskan lahan persil warga yang biasanya ditanami padi dan jagung, kini protes tersebut datang dari kalangan dewan.

 

“Program ini  kalau  perlu dibatalkan saja, sebab kalau hal ini masih dipaksakan hasilnya pasti tidak akan baik saya jamin tidak akan berhasil” kata Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Ali Mahfudl, Minggu (18/3).

 

Ali Mahfudl juga sangat menyayangkan terjadinya alih fungsi hutan tersebut  karena tidak lagi berpihak pada masyarakat pinggir hutan. “Kita akan mengumpulkan bukti-bukti dan masukan dari berbagai pihak untuk bisa mengambil langkah dan membuat solusi” ungkapnya.

 

 

Menurutnya, penolakan tersebut dintaranya atas dasar  keluhan sejumlah perwakilan petani yang diterimanya beberapa waktu lalu. “Perwakilan tersebut intinya menolak lahan garapnya ditanami tebu” tergasnya.

 

Sebelumnya, Direktur Lamongan Watch, Shobikin Amin, menjelaskan, area  hutan yang akan dijadikan kebun tebu tersebut, diantaranya di Desa Gampang Kecamatan   Laren, Desa Solukuro, Desa Dadapan, Dagan, Payaman, Keranji.

 

“Maka bisa dipastikan jika kebun tebu ini tetap berlanjut, banyak sekali warga penggarap persil kehilangan pendapatnya mengingat sebelumnya mereka menanami padi dan jagung” terang Shobikin Amin.

 

Dan untuk itu, lanjut Shobikin Amin, maka  kebijakan kebun tebu di kawasan hutan dibawah wilayah ADM Perhutani Tuban tersebut harus dibatalkan” ungkapnya serius.

 

Di sisi lain, ADM Perhutani  Tuban, Agus Santoso, beberapa waktu lalu, menjelaskan program kebun tebu tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat agar Indonesia tidak bergantung terkait gula dari  negara lain.

 

“Kita Perhutani hanya melaksanakan tugas karena wilayahnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kami di sini hanya sebagai operator” terang  Agus Santoso pada Berita Metro.  ()

 

 

 

 

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>