Komsi C Desak Pengerjaan Proyek APBD Sesuai Batas Akhir

Kamis, 06 Desember 2018  14:16

Komsi C Desak Pengerjaan Proyek APBD Sesuai Batas Akhir

Komisi C DPRD Lamongan sidak proyek di salah satu proyek

Reporter; Komari S Praja

LAMONGAN (BM)- Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan mendesak agar proyek-proyek yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komis C DPRD Lamongan, Siti Maskamah Mursyid SE, pada sejumlah awak media saat melakukan sidak di proyek pembangunan di salah satu titik di jalan yang menghubungkan Wilayah Kecamatan Deket dan wilayah Kecamatan Karangbinangun, Kamis (6/12) siang.

“Kita cek ke lapangan untuk memastikan proses pembangunan. Kita mendorong agar proyek sesuai dengan batas akhir yang telah ditentukan. Proyek pembangunan di salah satu titik di jalan yang menghubungkan Wilayah Kecamatan Deket dan wilayah Kecamatan Karangbinangun sendiri batas akhir proyek pada 27 Desember 2018 ini ” kata Siti Maskamah Mursyid SE.

Sementara itu, pelaksana proyek menegaskan pihaknya berkeyakinan sebelum batas akhir, pekerjaaan tersebut sudah tuntas.

Seperti diketahui Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lamongan  juga terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah proyek pembangunan yang di danai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan.

Menurut Ketua TP4D, Dino Kriesmiardi, diantaranya proyek yang diawasi secara intensif tersebut  adalah proyek pembangunan di salah satu titik di jalan yang menghubungkan Wilayah Kecamatan Deket dan wilayah Kecamatan Karangbinangun tersebut.

“Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Lamongan terus melakukan pengawasan agar dana APBD yang dianggarkan untuk pembangunan di jalan tersebut tidak terjadi penyimpangan”  jelasnya beberapa waktu lalu.\

TP4D sendiri  melakukan pengawalan dan pendampingan hukum  dalam pembangunan daerah,  melalui upaya-upaya persuasif dan preventif, namun  TP4D  tidak berperan untuk melindungi penyimpangan dalam penggunaan APBD.

“Itu semua adalah agar tidak terjadi penyimpangan dalam hal pengunaan dana APBD, sehingga pembangunan berjalan sesuai dengan aturan dan dapat dinikmati masyarakat” jelas pria yang juga sebagai Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lamongan tersebut . (kom)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>