Masyarakat Lamongan Kompak Hidup Tetap Rukun Usai Pilpres
Senam bersama masyarakat, tokoh agama dan forkopimda di sela-sela peryataan tolak suruh dan tetap hidup rukun pasca Pilres
By: komari
16 Jun 2019 16:46
 
 

Reporte: Komari S Praja

 

LAMONGAN (BM)-Ribuan masyarakat, tokoh agama dan Forum Pimpinan Daerah  Kabupaten Lamongan kompak dan bersepakat menciptakan suasana tetap kondusif dan tetap rukun di tengah-tengah masyarakat pasca Pemilihan Presiden (Pilres).

Komitmen hidup rukun dan penolakan terhadap aksi kerusuhan itu ditandai dengan pelepasan balon ke udara bersama di Alun-alun Kota Lamongan, Minggu (16/6) pagi, sebagai wujud persatauan dalam bingkai NKRI.

“Dalam kesempatan ini kita juga  bersepakat untuk menolak kerusuhan yang dapat merusak ketentraman dan kedamaian” kata Kapolres Lamongan AKBP Feby DP Hutagalung, Minggu (16/6).

Penolakan kerusahan itu, lanjut Feby, panggilan AKBP Feby DP Hutagalung,  dengan bersepakat membuat hastag tolak kerusuhan  bersama dengan masyarakat.

“Makna dari hastag tersebut adalah bentuk sikap masyarakat Lamongan terkait situasi nasional yang berkembang saat ini pasca pemilu. Dimana sebelumnya telah terjadi aksi kerusuhan di 21-22 Mei terjadi aksi kerusuhan di depan Kantor Bawaslu itu diduga dilakukan oleh pihak - pihak yang ingin membuat situasi secara nasional tidak kondusi” ungkapnya.

Polres Lamongan dan TNI dalam hal ini Kodim  0812 dan Forkopimda berupaya untuk mengajak masyarakat untuk waspada terhadap provokasi atas adanya potensi kerusuhan.

Di sisi lain, suksesnya dalam meredam konflik dan sebagai kabupaten yang paling aman Lamongan berhasil dinobatkan sebagai Kabupaten yang menjadi wakil Jawa Timur menyabet penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Menkopolhukam di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Penghargaan itu secara langsung diterima oleh Bupati Lamongan Fadeli.

"Alhamdulillah Lamongan juga berhasil sebagai kabupaten yang aman," katanya.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lamongan meminta masyarakat untuk mempercayakan semua proses pada mekanisme hukum terkait gugatan Pilpres yang saat ini sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).


“Dalam hal ini, semua pihak diharapkan mengikuti aturan main dan mempercayakan pada institusi yang diberi kewenangan yaitu MK” kata Ketua MUI Lamongan, KH Abdul Aziz Khoiri, saat itu.


Menurutnya, memang yang benar adalah jika dirasa ada kecurangan yang dialami oleh peserta pemilu maka harus diselesaikan dengan cara sesuai mekanisme.

"Mari kita ikuti proses hukum yang ada yaitu Institusi yang sudah diberi kewenangan untuk memutus sengketa Pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi," ungkap KH Abdul Aziz Khoiri. ()


Create Account



Log In Your Account