Nelayan Gelar Demo, Tuntut Cabut Permen KKP

Senin, 08 Januari 2018  23:17

Nelayan Gelar Demo, Tuntut Cabut Permen KKP

Ribuan nelayan di Lamongan saat gelar long march menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

 LAMONGAN(BM)-Ribuan nelayan Pantai Utara  Kabupaten Lamongan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar melegalkan kembali alat tangkap cantrang dan payang secara nasional. "Unjuk rasa ini sebagai gerakan awal para nelayan Lamongan untuk menuntut agar Permen KKP yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang segera dicabut," kata Kordinator aksi, Agus Mulyono, Senin (8/1).

Menurut Agus, panggilan Agus Mulyono, selama ini alat tangkap payang atau cantrang sudah dipakai secara turun-temurun oleh nelayan. Cantrang sendiri merupakan alat tangkap ikan tradisional bukan alat perusak atau bom ikan.

 “Dampaknya dirasakan oleh masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir pantura secara luas. Minimnya hasil tangkapan, menyebabkan jumlah pengangguran semakin bertambah dan kesejahteraan masyarakat pesisir pun menurun drastis” tegasnya. Demo ribuan nelayan tersebut dimulai dari kantor Rukun Nelayan Brondong, kemudian  longmarch menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Selain membentangkan sejumlah spanduk yang bernadakan tuntutan mencabut Permen KP  tersebut, mereka juga melakukan orasi secara bergantian di sepanjang jalan. “Inilah bentuk perjuangan kita. Kita bersatu melawan sebuah kebijakan yang tidak berpihak pada nelayan” ujar Agus yang menegaskan nelayan mencari ikan untuk  menafkai anak anak dan istri..

Saat di depan gapura pintu masuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, ribuan orang ini juga menggelar aksi penandatanganan kesepakatan untuk meminta legalitas penggunaan alat tangkap cantrang oleh perwakilan dari kelompok nelayan dan pekerja di kompleks TPI.

Aksi longmarch nelayan tersebut juga membuat jalan Daendels macet total sebab para aksi memenuhi jalan raya. Dan mereka juga bertekad untuk menggelar aksi ke Istana Negara untuk bertemu langsung dengan Presiden jika aksi kali ini tidak mendapat tanggapan dari pemegang kebijakan. (kom/dra)

 

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>