Pansus Kosultasi Raperda Praktik Perawat Mandiri Ke Kemenkes

Kamis, 24 Mei 2018  15:22

Pansus Kosultasi Raperda Praktik Perawat Mandiri Ke Kemenkes

Ketua Pansus Raperda Perawat DPRD Lamongan, Saefudin Zuhri

Repoter:Komari

LAMONGAN (BM)-Pansus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  Praktik Mandiri Perawat DPRD Lamongan mendatangi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta untuk berkonsultasi terkait Raperda yang diharapkan sebagai pelindung perawat dalam menjalankan tugas.

 

“Kami ke Kemenkes itu diantaranya adalah memperjuangkan temen-temen perawat agar semakin professional dan terlindungi dengan payung hukum. Maka Raperda Perawat kita konsultasikan ke pihak Kemenkes” Ketua Pansus Raperda Perawat DPRD Lamongan,  Saefudin Zuhri, Kamis (24/5)

 

Menurutnya dari hasil konsultasi itu tersebut diantaranya Kementerian Kesehatan pada intinya tidak mempermasalahkan adanya perda tentang praktik mandiri perawat.

 

“Hanya saja pasal pasal di dalam Raperda tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lain terutama peraturan maupun UU yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan” ungkap Zuhri, panggilan Saefudin Zuhri.

 

Sehingga, lanjutnya,  jangan sampai seorang perawat tapi berpraktik seakan sebagai seorang dokter atau bidan, misalnya pasal tentang tindakan operasi kecil (khitan).

 

“Menurut penjelasan pihak Kemenkes, perawat hanya boleh melakukan tindakan keperawatan, boleh melakukan tindakan invasif (infus, injeksi ) tapi harus mendapat pendelegasian dari dokter” terang Zuhri.

 

Zuhri  menegaskan sebenarnya pihak sedang mengupaya agar pendelegasian dokter kpd perawat itu bisa dilakukan secara tertulis dan pada kasus tindakan medis yg ringan.

 

“Karena realitasnya rasio dokter terhadap penduduk di Lamongan masih sangat kecil, sementara lulusan perawat yang sudah punya kompetensi setiap tahun bertambah dan tidak tertampung di rumah sakit-rumah sakit. Melihat realitas ini, Paperda Tentang Praktik Mandiri Perawat memang layak untuk ditetapkan menjadi perda” tegas politisi dari PKB Lamongan itu.

 

Sebenarnya Raperda Praktik Mandiri Perawat itu  merupakan mengajuan yang dilakukan PPNI Lamongan yang bertujuan untuk melindungi perawat serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

 

“Salah satu tujuan dari kita mengajukan Raperda ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Dan diharapkan teman-teman perawat semakin profesional jika terdapat paying hukum” pungkas Yatno, Ketua Forum Perawat Praktik Mandiri Kabupaten Lamongan. ()

 

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>