Refleksi Undang-Undang Desa, Bibit Samad Rianto Didatangkan

Selasa, 17 April 2018  17:30

Refleksi Undang-Undang Desa, Bibit Samad Rianto Didatangkan

Bibit Samad Rianto dan narasumber lainya di Seminar dan Lokakarya Refleksi Empat Tahun Pelaksanaan UU Desa di Lamongan

Repoeter:Komari

LAMONGAN (BM)- Sebesar Rp 187 triliun kucuran Dana Desa (DD) telah digunakan untuk percepatan pembangunan desa di seluruh wilalah Indonesia, meningkatkan indeks pembangunan manusia sehingga meningkatkan kualitas hidup, khususnya warga di pedesaan.

 

Hal tersebut disampaikan Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto di Lamongan saat  menjadi salah satu narasumber dalam Seminar dan Lokakarya Refleksi Empat Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Desa di Pendopo Lokatantra, Pemkab Lamongan, Selasa, (17/4),siang.

 

Menurut pria Ketua Satgas Dana Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu, Dana Desa (DD) telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 123,145 km, jembatan desa sepanjang 791.258 km, pasar desa sebanyak 5.220 unit, BUMDes sebanyak 26.070 unit dan infrastruktur lainnya.

 

“Kucuran Dana Desa (DD) Dan selama 4 tahun terakhir  telah berhasil membangun berbagai sarana dan prasarana di desa” ungkapnya.

 

Seminar dan Lokakarya Refleksi Empat Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Desa di Pendopo Lokatantra tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lamongan, PABDeSi dan Perkumpulan pelaku Pemberdayaan Masyarakat Lamongan (PPPML)

 

Ketua Panitia dari AKD Lamongan, Djatmiko, mengatakan acara tersebut digelar untuk melihat sejauh mana Undang-Undang Desa bisa berperan langsung dalam percepatan pembangunan desa.

 

" Dana Desa selama ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masarakat. Namun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban juga terjadi beberapa kendala di dalamnya. Oleh karena itu melalui acara ini akan dilakukan diskusi bersama para narasumber untuk memecahkan kendala tersebut, ungkap Djatmiko.

 

Sedangkan Bupati Fadeli mengapresiasi kegiatan tersebut, diharapkan  pelaksanaan Dana Desa akan semakin akuntabel.

 

“Saya yakin Kepala Desa di Kabupaten Lamongan telah melaksanakan Undang-Undang Desa sebaik-baiknya. Baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Banyak sarana prasarana serta infrastruktur desa yang pembangunannnya didanai oleh Dana Desa. Dana Desa juga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, " papar  Bupati Fadeli.

 

Dalam pelaksanaanya Fadeli menjelaskan sebagai  langkah preventif, Pemkab Lamongan telah melakukan MoU dengan Kajari dan Polres Lamongan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Desa mulai darai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

 

“Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga ditunjang oleh administrasi Dana Desa yang cukup bagus. Pengelolaan Dana Desa yang baik juga akan berkontribusi bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan di 2018” urai Fadeli.

 

Selain mendatangkan Dr. Bibit Samad Rianto, Lokakarya Refleksi Empat Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Desa  juga mendatangkan narasumber Kepala Inspektorat Lamongan, Agus Suyanto, Kajari Lamongan serta pejabat dari Polres lamongan..

 

Di Lamongan sendiri, tahun ini mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 321.349.755.000,-. Jumlah Dana Desa tersebut turun dari anggaran tahun 2017 yang sebesar Rp. 363.423.524.000. ()

 

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>