Rokok Tanpa Cukai Rugikan Masyarakat

Jumat, 14 September 2018  16:42

Rokok Tanpa Cukai Rugikan Masyarakat

Bupati Fadeli dan Wabup Kartika Hidayati saat pentau produksi rokok

Reporter: Komari S Praja

LAMONGAN (BM)-Rokok tanpa cukai membuat konsumen dan masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok dirugikan. Karena bagi konsumen rokok beresiko mengkonsumsi rokok dengan kadar nikotin, mill dan tar yang sangat membahayakan kesehatan.

 

“Sementara bagi masyarakat secara luas, rokok tanpa cukai berarti menutup peluang bisa mendapatkan manfaat dari hasil pembayaran cukai rokok oleh produsen” kata Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Lamongan, Agus Hendrawan, Jum’at (14/9) siang.

 

Menurut Agus, panggilan Agus Hendrawan di Lamongan, cukai yang dibayarkan produsen rokok kembali  kepada daerah sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang bagi kepentingan masyarakat.

 

“Seperti bantuan sarana produksi dan ternak bagi kelompok pembudidaya ternak kambing dan ayam petelur di sekitar daerah pertanian tembakau. Bantun benih ikan dan pernagkatnya juga diberikan untuk usaha perikanan dengan media terpal” jelas Agus.

 

Sedangkan di bidang kesehatan, tambahnya,  dana cukai juga digunakan untuk pembinaan Paguyuban Tuberkulosis Paru, pengadaan sarana prasarana pencegahan penyakit menular, serta pengadaan alat kesehatan dan sarana prasarana kesehatan di puskesmas.

 

“Lewat dana cukai pula, sehingga bisa melengkapi sarana dan prasarana kesehatan di RSUD Ngimbang dan RSUD dr Soegiri” tambah Agus.

 

Selain itu, industri kecil menengah di daerah penghasil tembakau juga menerima pelatihan konveksi, perbengkelan, membatik dan tenun ikat. Untuk Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (IPRT) juga dibantu dari dana ini.

 

“Dan bagi petani tembakau, manfaat yang diterima mereka berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha tani baik untuk kegiatan produksi, panen , maupun pasca panen” ungkap Agus.

 

Karena itu Pemkab Lamongan gencar melakukan pengawasan, penindakan dan sekaligus sosialisasi terhadap peredaran rokok tanpa cukai, atau yang sering dikenal dengan rokok polosan.

“Hasil pengawasan tahun lalu, pelanggaran peredaran rokok tanpa cukai banyak ditemui di pengecer dan warung-warung kecil. Sementara pedagang menengah ke atas sudah lebih patuh, dan tidak ditemui pelanggaran” terang Agus.

 

Meski demikian, paparnya,  pengawasan dan sosialisasi akan terus digencarkan. Karena ada ancaman hukuman yang cukup berat dari pelanggaran ini.

 

“Undang-undang 39/2017 tentang Cukai mengatur pidana paling lama lima tahun bagi penjualan rokok tanpa cukai. Sementara pasal 29 mengatur denda hingga 10 kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayar” pungkas Agus Hendrawan. ()

 

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>