Suami-Istri Tak Boleh sama-sama Jadi Penyelenggara Pemilu

Senin, 15 April 2019  16:32

Suami-Istri Tak Boleh sama-sama Jadi Penyelenggara Pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan, Imam Ghozali

Reporter: Komari S Praja

LAMONGAN (BM)- Pasangan suami-istri tidak boleh sama-sama menjadi penyelenggara pemilu. Bila warga menemukan maka diharapkan segera melaporkan ke Bawaslu agar direkomendasikan untuk dilakukan pergantian.

“Pasangan suami-istri tidak boleh sama-sama menjadi penyelenggara.  Kalau ada temuan silahkan dilaporkan ke pengawas agar direkomendasi untuk diganti” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan, Imam Ghozali, Senin (15/4) siang.

Menurutnya, meski pelaksanaan pemilu 2019 kurang beberapa hari, namun masih memungkinkan  penggantian tersebut. “Mungkin saja pergantian itu terjadi” ungkap Ghozali, panggilan Imam Ghozali.

Di sisi lain,  Devisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Lamongan, Toni Wijaya,  menjelaskan yang dimaksude penyelenggara pemilu adalah KPU dan turunanya (KPU hingga KPPS) , Bawaslu dan turunannya (Bawaslu sampai PTPS)  dan DKPP.

“Suami-istri tidak boleh sama-sama menjadi penyelenggara pemilu, hal ini sesuai dengan UU nomer 7 Tahun 2017” jelas Toni Wujaya yang juga memaparkan maka salah-satu pasangan suami-istri tersebut harus mengundurkan diri dari penyelenggara pemilu.

Kini pihan Bawaslu Kabupaten Lamongan juga berharap agar warga yang menemukan hal tersebut segera melaporkan ke jajaran Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu hingga dua hari memasuki hari tenang ini jajaran Bawaslu melakukan  pembrendelaan atribut, alat peraga kampanye, baliho, bendera caleg dan gambar spanduk pasangan capres-cawapres.

Penertiban tersebut dilakukan di seluruh kecamatan di Lamongan, Petugas yang terlibat dan penertiban  itu diantaranya dari Penitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), petugas Satpol PP, Petugas dari polsek dan Koramil. ()

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>