Tertibkan Bayar Pajak, Komisi B Undang Pemilik Rumah Makan

Selasa, 13 Maret 2018  16:42

Tertibkan Bayar Pajak, Komisi B Undang Pemilik Rumah Makan

Komisi B DPRD, Dinas Pendapatan jelaskan fungsi dan manfaat pajak pada pengusaha rumah makan dan restoran di DPRD Lamongan

Reporter: Komari

LAMONGAN (BM)-Komisi B DPRD Lamongan mengundang sejumlah pemilik usaha rumah makan dan restoran sebagai upaya penertiban pajak, mengingat salah satu fungsi pajak tersebut   adalah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk proses pembangunan.

 

Menurut Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri, pemilik usaha rumah makan dan restoran yang dikenakan pajak adalah mereka yang memiliki pendapatan  minimal Rp 500 ribu perhari.

 

“Ini semua adalah bentuk dari pelaksanaan dari Undang-undang dan Perda demi pelaksanaan Pembangunan. Intinya setiap rumah makan atau Restoran yang pendapatnya melebihan Rp 500 Ribu perhari memiliki kewajiban untuk membayar  pajak 10 persen dari pendapatan tersebut” kata Saifuddin Zuhri di hadapan sejumlah pemilik rumah makan dan restoran di salah ruang DPRD Lamongan, Selasa (13/3) siang.

 

Dan, lanjut Zuhri, panggilan Saifuddin Zuhri, pajak tersebut sebenarnya akan membuat pemilik usaha semakin berkembang  mengingat mereka akan mendapat fasilitas dari pemerintah.

 

“Diantaranya PKL yang berada di sekitar lokasi  rumah makan atau restoran yang taat pajak tersebut akan dilakukan penertiban. Sehingga rumah makan tersebut akan semakin rame pembeli ” ungkapnya.

 

Sedangkan menurut Okta Rosadinata, Wakil Ketua Komisi B DPRD Lamongan menambahkan,   kalau hak pemerintah berupa pajak  tidak diberikan, maka kelangsungan usaha akan menemui kendala, diantaranya akan erancam ditutup,  dan berpotensi akan diperiksa oleh BPK.

 

"Kalau melanggar aturan,  makan akan ada rekomendasi ke Satpol PP bertindak tegas untuk menutupnya. Tapi jika taat pajak maka akan mendapat fasilitas dari pemerintah” tegas Okta Rosadinata. 

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Hery Purwanto, agar pembayaran pajak menjadi tertib yang sesuai dengan pendapatan usaha, maka sebaiknya rumah makan dan restoran menggunakan system e-billing.

 

"Salah satu upaya meminimalisir kebocoran pajak dan tidak jujurnya pemilik rumah makan,  maka sebaiknya menggunakan sistim e-billing. Penerapan system ini juga untuk mencegah adanya saling curiga,"terangnya. 

 

Di sisi lain, perwakilan pemilik usaha rumah makan dan restoran, Dwi, menyebutkan harus ada solusi yang tepat karena selama ini pendapatan setiap harinya tidak sama, bahkan beberapa waktu terakhir cenderung sepi pembeli.

 

“Misalnya di tempat saya, selama ini pendapatanya belum sesuai harapan. Kalau dihitung bisnis sampai saat ini belum BEP, karena selama ini masih sepi. Dan dengan kondisi seperti ini terus bagaimana caranya agar bisa bayar pajak mengingat kita juga memiliki karyawan yang juga butuh digaji” keluhnya di hadapan Komisi B DPRD Lamongan,  Dinas Pendapatan Daerah dan Satpol PP tersebut. ()

 

 

 

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>