Tak Ada Pungutan Biaya Rayon di Pilkades Serentak Mendatang

Jumat, 12 Juli 2019  13:26

Tak Ada Pungutan Biaya Rayon di Pilkades Serentak Mendatang

Kabag Pemdes Pemkab Lamongan, Abdul Khowi

Reporter: Komari S Praja

LAMONGAN (BM)-Sebentar lagi pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa ( Pilkades) serentak di Kabupaten Lamongan akan  digelar, tepatnya pada Bulan September 2019 mendatang. Dalam Pilkades tesebut tidak ada pungutan biaya rayon bagi calon.

 

Menurut Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Pemkab Lamongan, , Abdul Khowi, pelaksanaan demokrasi di tingkat desa tersebut dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa masing-masing.

 

 “Pilkades mendatang dibiayai oleh APBD dan APBDes.  Sumber APBDes sendiri ada tiga, yaitu dari dari bantuan pemerintah, Pendapatan Asli Desa (PAD) dan darisumbangan pihak ketiga“ kata Kabag Pemdes Pemkab Lamongan, Abdul Khowi, Jum’at (12/7) siang.

 

Anggaran dari  APBD Lamongan yang disiapkan oleh Pemkab Lamongan untuk pelaksanaan Pilkades itu sebesar Rp 13,4 miliar.  Anggaran tersebut sesuai dengan regulasi yang ada diperuntukkan untuk Alat Tulis Kantor (ATK),  surat suara, kotak suara serta honor-honor.

 

Dalam Pilkades yang digelar serentak  di 385 desa tersebut juga  diharapkan tidak ada politik uang atau  money politik  sehingga menghasilkan kepala desa-kepala desa yang terhormat dan berwibawa.

 

Sebelumnya Kepolisian Resor (Polres) Lamongan akan menindak tegas pelaku money politik atau politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar Bulan September 2019 mendatang.

 

“Ya penanganan kasus money politik  dalam Pilkades  mendatang yang menangani Polres” kata Kapolres Lamongan, AKBP Feby DP Hutagalung, beberapa hari lalu.

 

 Secara terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskirm) Polres Lamongan, AKP Wahyu Norman Hidayat pada awak media menjelaskan sesuai aturan, money politik merupakan tindakan pidana dan pelaku dan penemerina terancam hukuman.

 

“Pemberi dan penerima politik uang (money politik) di dalam pilkades, akan kita jerat dengan pasal 149 ayat (1) & (2) dengan ancaman penjara sembilan bulan dan denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah” ungkap AKP Wahyu Norman Hidayat. ()

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>