Dua Kubu Klaim Keabsahan UNIKAMA

Senin, 12 Februari 2018  23:38

Dua Kubu Klaim Keabsahan UNIKAMA

Rektor Unikama Pieter Sahertian saat memberikan penjelasan kepada para mahasiswa.

MALANG(BM)–Konflik dualisme kepengurusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP) yang menaungi Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) membuat para mahasiswa cemas. Pengurus yang mengklaim memiliki keabsahan, menyegel Ruang Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP). Sehingga proses perkuliahan di kampus terganggu, Senin (12/2).

Mahasiswa banyak berkumpul di halaman depan gedung rektorat, tempat ruang PPLP berada. Sejumlah pengurus yang mengklaim memiliki keabsahan hukum, diduga menduduki ruang PPLP dan rektorat. Mereka juga menyiapkan rektor baru dan akan segera dilantik nantinya.

Ketegangan sempat terjadi saat beberapa dosen mengimbau mahasiswa agar tidak ditunggangi kepentingan tertentu. Petugas keamanan kampus terpaksa melerai agar tak terjadi adu fisik.

Suasana sedikit memanas, akhirnya reda ketika Rektor Pieter Sahertian datang ke lokasi. “Kami minta semua berkumpul,” kata Pieter melalui pengeras suara.

Pieter menyampaikan, jika memang ada persoalan internal di dalam kampus, soal PPLP. Satu mengklaim telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkum HAM, satu lagi juga menyuarakan yang sama.

“Biarlah persoalan ini, diselesaikan di luar. Jangan dibawa ke dalam kampus. Kita civitas, mahasiswa harus bersatu, karena Unikama terkenal dengan kampus multikultur. Jangan sampai dimanfaatkan kepentingan golongan dan pribadi,” kata Pieter. Kepada wartawan, Pieter mengakui, ada upaya pelantikan rektor baru oleh PPLP pimpinan Christea Frisdiantara yang memiliki SK Kemenkum HAM. Mereka kemarin, meminta bantuan pengamanan aparat kepolisian, karena akan ada pelantikan rektor baru.

“Pak Cristea meminta pengamanan polisi soal pergantian rektor, terdengar kabar ini, dan memicu reaksi mahasiswa, dosen dan karyawan. Karena mereka tidak tahu, dan mendadak ada pergantian rektor,” ujar Pieter di Kampus Unikama Jalan S Supriyadi, Senin (12/2). Dikatakan, bahwa proses hukum tengah berjalan. Biarlah PPLP menyelesaikan persoalan mereka di luar kampus. Sehingga tak menggangu kegiatan perkuliahan sekitar 8 ribu mahasiswa di kampus.

“Biarlah PPLP selesaikan persoalan diluar, sampai ada keputusan tetap. Jangan dibawa ke dalam, hingga bisa mengganggu perkuliahan,” terangnya.

Pieter memastikan dana kampus dari biaya perkuliahan di bank, aman. Sampai kedua belah pihak yang berseteru menyelesaikan persoalannya. “Soal registrasi juga tidak ada masalah, mahasiswa silakan membayar di bank yang ditentukan,” tegasnya.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000001.AH.01.08. Tahun 2018 menetapkan, persetujuan perubahan badan hukum Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP) yang dipimpin oleh Cristea Frisdiantara, disahkan pada 5 Januari 2018.

Baliho besar jajaran pengurus juga terpasang di halaman depan rektorat. “Itu PPLP pimpinan dari Pak Cristea,” ujar Pieter sambil menunjuk baliho bergambar pengurus dan surat keputusan Kemenkum HAM.

Menurut Pieter ada, pengurus PPLP lain di bawah pimpinan Soeja’i, yang juga diakui dan memiliki dokumen pengurus sah dikeluarkan Kemenkum HAM dan pengakuan dari PPLP Perguruan Tinggi PGRI. “Biarlah mereka menyelesaikan persoalan ini diluar, sampai ada keputusan tetap,” tandas Pieter.(lil/dra).
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>