Dugaan BAP Palsu Direspon Propam Polda Jatim

Senin, 12 Februari 2018  23:34

Dugaan BAP Palsu Direspon Propam Polda Jatim

Terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias Apeng dalam persidangan.

MALANG(BM)-Upaya terdakwa Timotius Tonny Hendrawan (63) alias Apeng, mengirimkan surat aduan ke Mabes Polri tentang dugaan Berita Acara Palsu (BAP) yang menjerat dirinya, akhirnya mendapat tanggapan dari Propam Mabes Polri. Hal itu diungkapkan Sumardhan, SH kuasa hukum Apeng usai mendampingi kliennya dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, Senin (12/2).

Sumardhan menjelaskan, pengaduan pihak terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias  Tonny Hendrawan alias alias Apeng,  warga Puri Palma V, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, ke Propam Mabes Polri, tentang dugaan BAP palsu yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim untuk menjerat Apeng, kini pihak terkait telah dipanggil Propam Polda Jatim.“ Saya sudah diperiksa oleh Propam Polda Jatim Kamis (8/2). Pemanggilan itu terkait pengaduan saya mewakili terdakwa Apeng ke Propam Mabes Polri. Saya diperiksa selama 1,5 jam ditanya tentang pengaduan kami tentang dugaan pembuatan BAP palsu yang tidak sesuai dengan faktanya,” kata Sumardhan usai mendampingi Apeng dalam persidangan.

Dijelaskannya, pihak Propam Polda Jatim yang memeriksa limpahan Propam Mabes Polri, bertanya dimana letak yang disebut dengan BAP palsu. Mereka juga menanyakan tentang berita acara  yang dibuat palsu terhadap Regent, pihak Bank Permata dan Agus Muryanto, yang dikatakan sebagai ponakan Notaris Sunarto.“ Kami menunjukan fakta, salah satu contohnya berita acara Regent yang tidak sesuai fakta, seperti yang sudah diketahui dalam persidangan sebelumnya. Kami meminta supaya penyidik diberikan sanksi secara tegas,” pintanya. Sumardhan menyerahkan bukti-bukti surat berkaitan dengan keperdataan kepada ketua majelis hakim Rightmen Situmorang juga disaksikan jaksa penuntut umum (JPU) Hadi Riyanto.

“Bukti surat bahwa permasalahan ini bukanlah pidana melainkan perdata, karena hutang piutang. Diataranya surat bukti utang Apeng di Bank Permata, bukti sertifikat milik Apeng, , bukti akte yang dibuat di kantor Notaris Wahyudi. Bukti surat berapa utangnya Apeng di Bank Permata, bukti surat yang dikirim oleh Apeng bahwa tidak ada jual beli. Kemudian bukti notaris memanggil Apeng dan Chandra selaku pelapor  untuk menentikan harga status tanah, namun saat itu Chandra tidak datang, juga ada bukti bahwa sertifikat itu atas nama Apeng,”  tegasnya.

Selain itu Sumardhan juga menyerahkan bukti bahwa terdakwa Apeng sudah pernah ditahan di Polda Jatim selama 23 hari pada Tahun 2009 terkait masalah ini. “  Bukti Pak Apeng pernah ditahan, dimana fakta itu bertentangan dengan surat dakwaan yang menjelaskan bahwa Apeng tidak pernah ditahan. Bukti akte yang dibuat saat Apeng masih berada di tahanan Polda Jatim. Kita juga membawa bukti yang dilaporkan oleh Chandra  adalah Apeng dan Sunarto terkait Pasal 372 -378 KUHP. Ada bukti  panggilan 2 orang sebagai tersangka yakni Hendru, kuasa hukum dan Notaris Sunarto. Ada bukti akte penyerahan sertifikat atau pengembalian sertifikat dari Chandra ke Apeng. Dalam dakwaan seolah-oleh sertifikat belum dikembalikan padahal sudah dikembalikan. Chandra tidak jadi beli hingga sertifikat 102 diserahkan melalui akte notaris Nur Afil. Bukti rekening koran dugaan suap yang dilakukan doi Polda Fee polda 500 juta,” tandasnya.(lil/dra).

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>