Polres Malang Kota dan BPN MoU Satgas Anti Mafia Tanah

Selasa, 09 Januari 2018  23:27

Polres Malang Kota dan BPN MoU Satgas Anti Mafia Tanah

Penandatangan MoU Satgas Anti Mafia Tanah, Kapolres Malang Kota dan Kepala BPN Kota Malang.

MALANG(BM)-Polres Malang Kota dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah. Penandatangan MoU (nota kesepahaman) antara Kapolres Malang Kota,AKBP Asfuri dan Kepala BPN Kota Malang, Masduki, berlangsung di ruang Ekskutif  Polres Malang Kota,Selasa (9/1).

Pembentukan Satgas Anti-Mafia Tanah itu dinilai strategis dalam mempercepat reformasi agraria yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain mampu menekan dan meminimalisasi permainan para mafia tanah yang bergerak di bawah tangan, juga sebagai medium ke seluruh instansi terkait untuk melakukan reformasi birokrasi.”Satgas gabungan yang kami bentuk, nantinya akan meminimalisir praktik mafia tanah. Kami berantas mafia tanah,”kata AKBP Asfuri usai penandatanganan MoU.

Menurutnya, pengurusan sertifikat tanah sering menjadi ladang praktif mafia. Masalah tanah menurutnya sangat kompleks dari tataran bawah hingga tataran atas (tingkat pimpinan), maka pihaknya akan terus melakukan kontrol ketat dan intens berkoordinasi dengan BPN Kota Malang. ”Kami terjunkan satu tim khusus dari Reskrim beranggotakan sepuluh personil” tuturnya.

Selain itu, pembentukan satgas bisa menjadi ruang bagi kita semua dalam melakukan pemetaan masalah pertanahan. “Tidak tertutup kemungkinan bahwa persoalan tanah juga dimainkan para mafia,"imbuhnya. Ketika disinggung sistem kerja serta strategi satgas, Asfuri mengaku akan mengkoordinasikan dengan tim BPN Kota Malang. Sebab,dirinya juga baru menjabat Kapolres Malang Kota,sehingga pihaknya perlu lebih interns berkoordinasi dengan pihak terkait.

Sementara Kepala BPN Kota Malang Masduki, mengatakan pihaknya akan berpartisipasi aktif memberantas mafia tanah dan pungli. Bahkan dirinya menyebut sejumlah modus yang dilakukan mafia tanah, seperti pemalsuan dokumen dan pungli. ”Kami akan tindak tegas,” katanya. Menurutnya, didalam suatu proses legalisasi atas hak tanah, pihaknya berpedoman pada peraturan peremerintah (Permen) No 128 tahun 2015 dan berpedoman pada standar operasional prosedur sebagaimana peraturan Menteri Agraria No 1 tahun 2010.

Khusus mengenai MoU satgas anti mafia tanah, pihaknya akan lebih berhati-hati didalam proses pendaftaran. Sebab,tidak menutup kemungkinan ada hal-hal tersembunyi didalam legalisasi aset tersebut. “MoU ini digelar sebagai tindak lanjut MoU antara Menteri Agraria dan Kapolri harus ditindak lanjuti sampai tingkat bawah,” bebernya.(lil/dra).

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>