Tak Berimbang, Pemkab Tinjau Ulang MoU PDAM

Jumat, 11 Agustus 2017  09:11

Tak Berimbang, Pemkab Tinjau Ulang MoU PDAM

Bupati Malang, H.Rendra Kresna

MALANG(BM) - Permasalahan kerjasama pengelolaan air bersih antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang yang dinilai sangat merugikan. Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna mengatakan,kompensasi yang dibayarkan PDAM Kota Malang selama ini sangatlah kecil dan tidak berimbang dengan anggaran pengelolaan sumber mata air yang dipakai dan dijual kepada masyarakat kota.

"Hal ini tentunya perlu adanya komunikasi ulang dari ke dua belah pihak. Jangan sampai terjebak kepada menang-menangan," ungkap Rendra Kresna,Kamis (10/8).

Maka itu Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang melihat adanya kerja sama yang tidak seimbang dalam persentase keuntungan. Pemkab Malang hanya kebagian Rp 80 per meter kubik dari PDAM Kota Malang selama ini. Padahal, air yang dipakai oleh PDAM Kota Malang dijual kepada pelanggan dengan kisaran Rp 3.000 sampai Rp 3.500 per meter kubiknya.
Nominal Rp 80 per meter kubik inilah yang membuat berbagai kalangan di Kabupaten Malang meminta adanya perubahan harga kepada PDAM Kota Malang. Bahkan pihak DPRD Kabupaten Malang sudah memberikan sinyal keras agar tidak usah diperpanjang kerja samanya dan aliran air yang berasal dari sumber Wendit ditutup.
"Kami meminta sumber mata air wajib dijaga dan dirawat secara berkala untuk mengantisipasi semakin susut dan berkurangnya debit air, karena sudah banyak sumber mata air tidak terjaga dan dieksploitasi secara terus-menerus tanpa adanya perawatan, oleh karena itu kami hanya meminta harga yang wajar dan layak. Bukan untuk kami hasilnya, tapi untuk masyarakat yang memiliki sumber air tersebut, selain itu," ujar Rendra. 

Selain itu, tambah Rendra, Pemkab Malang secara resmi juga telah mengirim dua kali surat resmi kepada PDAM Kota Malang dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, tapi belum menghasilkan kesepakatan apa pun.
Rendra berharap banyak, jangan sampai Pemkab Malang terpaksa mengambil tindakan terakhir karena komunikasi tidak berjalan dan pihak PDAM Kota Malang bersikukuh dengan harga lama yang diberikan selama ini. Tindakan terakhir yang ditegaskan oleh Rendra adalah pengambilalihan pengelolaan air dari PDAM Kota Malang ke PDAM Kabupaten Malang. 

"Kalau opsi ini yang dipakai, maka kota wajib bayar sesuai harga pasar kepada Pemkab Malang," ucap bupati yang konsen dengan permasalahan lingkungan hidup dan diganjar berbagai prestasi nasional seperti Nirwasita Tantra, Adipura, Proiklim Desa tahun ini tersebut.
Bahkan, apabila PDAM Kota Malang merasa telah menanamkan investasi dalam pengelolaan air bersih yang sumbernya dari wilayah Kabupaten Malang dan meminta untuk dikembalikan nilai investasinya, Rendra secara tegas akan mengembalikannya. "Tinggal dihitung saja berapa, nanti kami bayar. Tapi, bukan ini yang kami inginkan," ujarnya.
Rendra tetap percaya dengan kekuatan komunikasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Menurut dia, segala hal yang melibatkan dua belah pihak, serumit apa pun, bisa diselesaikan dengan pikiran terbuka dan hati dingin. Apalagi permasalahan ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak terhadap air yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Rendra juga siap apabila permasalahan tersebut perlu diselesaikan dan difasilitasi di tingkat kepala daerah masing-masing. 



"Saya siap untuk itu. Ini demi kebaikan bersama. Sekali lagi, prinsipnya tidak menang-menangan dan kuat-kuatan," pungkasnya.
Sikap bupati Malang tersebut diharapkan bisa membuka komunikasi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti yang disampaikan Syamsul Hadi, direktur utama PDAM Kabupaten Malang."Itu harapan Pak Bupati dan kami sepakati untuk tindak lanjutnya. Kami hanya minta kontribusi yang layak dan wajar untuk kelestarian sumber mata air yang dipakai," tandasnya.(lil/dra).

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>