DPRD Dukung Gunakan Dana Tak Terduga

Selasa, 14 November 2017  23:09

DPRD Dukung Gunakan Dana Tak Terduga

Proses pembangunan sementara lokasi PKL berada disisi selatan

Mojokerto(BM)-Tidak hanya Pemerintah Kota sajayang empati terhadap nasib para pedagang PKL yang lokasi berjualannnya yang hingga saat ini belum mendapatkan perhatian.Kini kalangan DPRD Mojokerto juga menyatakan keprihatinannya terhadap musibah yang menimpa para PKL Benteng Pancasila. Upaya rekonstruksi lahan relokasi dan pembangunan dilokasi bekas kebakaran dicarkan alternatif. Kalangan DPRD mengkonsultasikan pemulihan lahan penampungan sementara dengan menggunakan anggaran tak terduga ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), pekan lalu. 

"Sengaja kami mengkonsultasikan perihal penyerapan Dana Tak Terduga sebesar Rp 500 juta untuk rencana pembangunan tempat penampungan sementara PKL ke LKPP agar mendapat kepastian. Dan pihak LKPP menyatakan,  karena sifatnya darurat legal pembangunan itu tanpa melalui proses lelang, " papar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto,  Edwin Endra Praja,  Selasa. 
Politisi Gerindra menunjukkan regulasi penyerapan dana darurat tersebut. "Kondisi force major itu tertuang didalam Peraturan Pemerintah nomer 54 pasal 28; bahwa dalam keadaan darurat pelaksanaan rekonstruksi dapat menggunakan dana tak terduga," tandasnya. Meski tanpa lelang,  pihak LKPP menyarankan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diaperindag)  tetap mengundang aparat terkait seperti Kejari dan pihak kepolisian. "LKPP menyarakan agar lembaga pengawasan seperti Kejari dan Polri diundang terhadap penggunaan anggaran.  Ini penting untuk meminimalisir dugaan kongkalikong," imbuhnya. 
Menurut Edwin yang tak kalah penting adalah jangan mengurangi volume proyek,  pengkondisian garapan dan kecurangan lainnya.  "Dalam pelaksana diperbolehkan mengambil keuntungan maksimal 15 persen sesuai ketentuan," pungkasnya. Proyek pembangunan penampungan sementara PKL Benpas Mojokerto mulai dikerjakan Minggu ini. Di lokasi itu,  sejumlah alat berat dikerahkan untuk meratakan tanah urug dilokasi penampungan sementara.  
Ruby Hartoyo, Kepala Disperindag Kota Mojokerto menambahkan bahwa pihaknya telah mengkonsultasikan penyerapan anggaran ini ke LKPP.  
“Karena bersifat darurat, proyek pembangunan relokasi sementara PKL ini tanpa dilelang tapi penunjukan langsung, kita ke LKPP untuk mendapatkan legitimasi biar tidak ada keraguan, " ujarnya.
Ruby mengatakan, arahan dari LKPP ini dipakai acuan dalam pembahasan persiapan pembangunan bersama tim Pemkot. Dalam pembangunan penampungan sementara nanti ada beberapa perubahan, karena pihak PT KAI melarang pengurukan disejajarkan dengan batas tanah gundukan PT KAI, sehingga perlu dibuatkan tandon. “Karena anggarannya terbatas dan volume pekerjaannya bertambah, otomatis nanti, tidak semua menggunakan kontruksi galvalum, tapi ada beberapa kios yang masih menggunakan tenda, " terangnya.(nan/dra)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>