KPK Geledah DPRD dan Dinas PUPR Mojokerto

Jumat, 18 Juni 2017  20:10

KPK Geledah DPRD dan Dinas PUPR Mojokerto

Pintu ruangan DPRD Kota Mojokerto, Jatim yang disegel oleh KPK, Sabtu (17/6/2017) dini hari.

Mojokerto (BM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mojokerto, Minggu (18/6). Sejumlah dokumen dan CCTV disita dari penggeledahan itu.
Dari pantauan, belasan anggota tim KPK itu keluar dari kantor DPRD Kota Mojokerto sekitar pukul 16.19 WIB. 
 
Mereka membawa 3 koper jinjing. Dua koper ukuran sedang warna hitam dan kuning serta sebuah koper besar warna hijau.
 
Sekretaris DPRD Kota Mojokerto Mokhamad Effendy yang ikut dalam penggeledahan mengatakan tim KPK menyita buku APBD TA 2017 di ruang sekretariat DPRD, buku tata tertib di ruang Tata Usaha (TU) dan dokumen hasil rapat dengar pendapat (hearing) perencanaan pembangunan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Selain itu, komputer server berisi rekaman semua kamera CCTV di gedung dewan turut disita.
 
"Di atas (ruang kerja pimpinan DPRD Kota Mojokerto) tak ditemukan apa pun, hanya dokumen. Tadi saya tanya ke penyidik juga tak dijelaskan dokumen apa," kata Effendy kepada wartawan di lokasi.
 
Effendy menuturkan penggeledahan di kantor DPRD yang berlangsung sejak pukul 11.25 WIB, telah rampung. Menurut dia, tak ada lagi ruangan di gedung wakil rakyat itu yang disegel penyidik KPK. Dia juga memastikan tak ada uang yang disita penyidik dalam penggeledahan ini. "Segel sudah dibuka karena besok kami ada kegiatan," ucapnya.
Penggeledahan itu berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat kemarin.
 
Penangkapan itu dilakukan KPK pada Jumat kemarin hingga Sabtu lepas tengah malam. Ada 6 orang yang ditangkap yaitu Purnomo (Ketua DPRD Mojokerto), Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Mojokerto, Wiwiet Febryanto (Kadis PUPR Mojokerto), dan 2 orang yang diduga sebagai perantara yaitu H dan T.
 
KPK pun menetapkan Purnomo, Abdullah, Umar, dan Wiwiet sebagai tersangka. Sedangkan, H dan T masih berstatus sebagai saksi.
 
Geledah PUPR 
Sebelumnya, Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat setempat.
 
Pejabat KPK datang ke kantor tersebut pada Minggu (18/6) sekitar pukul 11.30 WIB dengan menggunakan tiga unit kendaraan minibus serta mengenakan rompi bertuliskan KPK.
 
Sasmito salah satu petugas jaga kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto mengatakan, petugas KPK yang datang izin sekitar sepuluh orang dengan menggunakan tiga unit kendaraan minibus warna hitam dan putih.
 
"Begitu masuk, petugas tersebut langsung naik ke lantai dua untuk melakukan pemeriksaan. Dan mohon maaf, rekan media dilarang masuk gerbang kantor ini," ujarnya seperti dilansir Antara.
 
Penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas KPK ini diduga merupakan pengembangan atas kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan pimpinan Dinas PUPR Pemerintah Kota Mojokerto.
 
Dari luar bangunan kantor Petugas Kepolisian bersenjata lengkap berjaga di luar kantor bersama dengan petugas keamanan kantor setempat.
 
Sebelumnya di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto juga dilakukan penggeledahan oleh tim petugas KPK terkait dengan kasus yang sama.
 
Tim dari petugas KPK juga terlihat membawa koper berukuran sedang yang diduga akan digunakan sebagai tempat membawa berkas yang dibutuhkan dalam penyelidikan KPK.
 
Gubernur Jatim
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo atau Pakde Karwo menyatakan mendukung apa yang dilakukan KPK tersebut sebagai bentuk clean and good goverment.
 
Ia juga menceritakan bagaimana ketika Kepala Dinas Peternakan Jatim dan Kepala Dinas Pertanian Jatim di tangkap KPK karena dugaan kasus penyuapan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, Pakde Karwo segera menunjuk Pelaksana Tugasnya (PLT). "Makanya saat kasus DPRD, langsung 1x24 jam saya PLT kan," tambah Pakde Karwo
 
Pakde Karwo menambahkan bahwa langkah tersebut akan menawarkan iklim investasi yang baik. "Jadi investor akan tertarik kalau clean and good goverment," tambahnya.
 
Pakde Karwo juga menambahkan bahwa untuk mencegah adanya KKN suprastuktural seperti antara OPD dengan DPRD memang sulit.
 
Proses IT Tracking untuk lingkungan pemprov, dan dari Pemprov ke masyarakat sudah ada, sehingga bisa digunakan untuk mendeteksi KKN. "Tapi antara pemprov ke DPRD itu belum ada," tutup Pakde Karwo. (det/ssn/tit)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>