Anies Minta BPN Batalkan Sertifikat HGB 3 Pulau Reklamasi

Selasa, 09 Januari 2018  18:30

Anies Minta BPN Batalkan Sertifikat HGB 3 Pulau Reklamasi

Anies Baswedan

Jakarta (BM) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi. Pulau tersebut yakni pulau C, D, dan G. Permintaan Anies tersebut diketahui melalui surat nomor 2373/-1.794.2 yang diteken pada tanggal 29 Desember 2017.

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan surat tersebut sudah dikirim ke Kepala BPN. "Suratnya ada, prosesnya intern kita, nggak usah diangkat ke publik kali. Bunyinya seperti itu suratnya, kita sudah kirim ke BPN." kata Yayan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Yayan mengklaim belum ada respon dari Sofyan ihwal permintaan itu. Permintaan itu, sambung dia, merupakan bentuk komitmen Anies membatalkan proyek reklamasi.

"Belum, belum. Kita juga belum ada diundang rapat. Yang jelas ini surat sudah dikirim ke BPN, ini kebijakannya pak gubernur sebagai suatu proses yang awalnya kan pak gubernur sudah seperti itu kebijakannya," terang Yayan.

Yayan belum mau menjelaskan lebih jauh saat ditanya upaya Pemprov DKI selanjutnya jika permintaan tersebut ditolak. Pemprov DKI memilih menunggu jawaban dari Kepala BPN.

"Nanti seperti apa BPN merespon, ya kita obrolin lagi. Tunggu saja nanti hasilnya BPN seperti apa," tutupnya.

Surat permintaan pembatalan sertifikat HGB Pulau C, D, dan G mulai beredar ke publik hari ini. Dalam surat itu Anies mengatakan sehubungan dengan penarikan dua raperda tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta, Pemprov DKI telah menarik surat-surat yang dapat melegalkan penerbitan sertifikat HGB tiga pulau tersebut.

"Pemprov DKI menarik seluruh surat-surat terkait dengan dan/atau berdampak pada penerbitan HGB kepada pihak ketiga atas seluruh pulau-pulau hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta," demikian kutipan salah satu poin dalam surat Anies.

Pada poin selanjutnya menjelaskan ihwal permintaan pembatalan sertifikat HGB untuk Pulau C, D, dan G.

"Meminta kepada BPN RI untuk tidak menerbitkan dan/atau membatalkan segala HGB untuk Pihak Ketiga atas pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, Pulau D, dan Pulau G," begitu petikan permintaan Anies.

BPN Jakarta Utara memang telah menerbitkan sertifikat HGB untuk Pulau D yang merupakan pulau hasil reklamasi PT Kapuk Naga Indah. Sertifikat tersebut diterbitkan pada 24 Agustus 2017.

 

Kembalikan BPHTB

Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap menanggung konsekuensi pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D milik PT Kapuk Naga Indah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap jika harus mengembalikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayar oleh PT Kapuk Naga Indah. "Pokoknya semua konsekuensinya kalau sudah dibatalkan prosesnya akan kita lakukan, semua konsekuensinya," kata Anies saat ditanya kesiapan Pemprov DKI mengembalikan BPHTB PT Kapuk Naga Indah, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (9/1/2018).

Anies mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menganulir sertifikat HGB Pulau D. "Kalau yang surat tadi sudah saya, kita dengan BPN. Jadi BPN komunikasi dengan kita," ujar dia.

BPN Jakarta Utara memang telah menerbitkan sertifikat HGB untuk Pulau D yang merupakan pulau hasil reklamasi PT Kapuk Naga Indah. Sertifikat tersebut diterbitkan pada 24 Agustus 2017.

Sebelum HGB tersebut diterbitkan, PT Kapuk Naga Indah sudah membayar BPHTB ke Pemprov DKI yang nilainya lebih dari Rp 400 miliar. Ketentuannya, sertifikat HGB dapat diterbitkan apabila BPHTB telah dilunasi.

Nilai BPHTB ditentukan sebesar 5% dari nilai jual objek pajak (NJOP) pulau reklamasi Rp 3,1 juta. 5% dari luas ini akan dikalikan NJOP sesuai dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD).

 

Dugaan Korupsi

Terpisah, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus memeriksa saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi di proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Selasa (9/1/2018), giliran Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta, Benni Agus Candra, yang diperiksa polisi.

"(Benni kami periksa) untuk menggali berkaitan peraturan-peraturan reklamasi. Hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan pulau reklamasi tersebut," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan di Mapolda Metro Jaya.

Adi mengatakan, sejauh ini pihaknya baru mengambil keterangan dari Pihak Pemprov DKI Jakarta. Belum ada dari pihak pengembang yang diperiksa.

"Belum ada. Kita baru mengambil dari keterangan Pemda. Kalau teman-teman ketahui reklamasi ini kan dibangun dari 1995 keputusannya itu, dari 1995 sampai sekarang ada beberapa aturan-aturan yang muncul berkaitan dengan itu," ucap dia.

Selain Benni, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta, Edy Junaedi akan diperiksa pada Kamis (11/1/2018) besok.

Polisi menduga ada korupsi dalam penetapan NJOP Pulau C dan D. NJOP Pulau C dan D hanya Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.

 

Dalami Kasus Reklamasi

Sementara itu, Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota Jakarta Bambang Widjojanto menegaskan pihaknya akan mendalami kasus reklamasi yang ditangani Polda Metro Jaya. Komite bentukan Pemprov DKI ini akan membantu penegak hukum soal pengusutan reklamasi.

"Oh kalau badan pajak, kita akan periksa nanti. Akan diperiksa sejauh mana informasinya," kata Bambang di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018).

BW, panggilan akrab Bambang, akan membantu pengusutan kasus dugaan korupsi reklamasi Teluk Jakarta. Namun BW mengaku belum dapat menjelaskan bantuan yang dimaksud.

"Mungkin klarifikasi yang perlu dibantu. Ini bisa saja. Kita akan mempelajari (bantuannya seperti apa). Kita akan membantu penegak hukum," terang dia.

Tapi eks Wakil Ketua KPK itu menekankan KPK Ibu Kota Jakarta bukan lembaga hukum. Karena itu, urusan penindakan hukum sepenuhnya menjadi wewenang Polda Metro Jaya.

"Itu nanti yang sudah masuk di ranah penindakan jadi urusannya penegak hukum, nggak bisa masuk ke situ," jelas BW.

Terkait kasus reklamasi, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sudah memeriksa 2 pegawai BPRD DKI Jakarta dan 1 pegawai BPRD Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga sudah memeriksa Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri dan Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono untuk kasus yang sama.

Hasil gelar perkara, ada indikasi penyelewengan anggaran proyek reklamasi Pulau C dan D. Dugaan penyelewengan dimaksud adalah penetapan NJOP dua pulau tersebut.

Hasil perhitungan appraisal KJPP, NJOP Pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi. Namun realisasinya mencapai Rp 25-30 juta per meter persegi. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>