Aparat Gabungan Amankan Buku Jasmerah Cs

Rabu, 09 Januari 2019  17:29

Aparat Gabungan Amankan Buku Jasmerah Cs

Padang (BM) - Aparat gabungan dari Kodim dan Kejaksaan Negeri Padang menyita sejumlah buku yang diduga mengandung paham komunis. Buku-buku tersebut disita dari Toko Buku Nagare Boshi di kawasan pecinan Pondok, Kecamatan Padang Barat.

Penyitaan dilakukan tim di kawasan pecinan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Selasa (8/1/2019) sore. Ada lima judul buku yang diamankan. Secara keseluruhan, buku yang diamankan berjumlah delapan.

"Kita amankan dulu, karena ini ada unsur PKI-nya. PKI sudah jelas dilarang," kata Danramil 01 Padang Barat-Padang Utara Mayor Inf Parningotan Simbolon di lokasi.

Buku yang diamankan berjudul 'Kronik 65', 'Mengincar Bung Besar', 'Jas Merah', 'Anak-anak Revolusi', dan 'Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno dan Soeharto'.

Berdasarkan pengamatan, buku 'Jasmerah' yang diamankan merupakan karya Wirianto Sumartono. Buku 'Anak-anak Revolusi' yang diamankan aparat merupakan karya Budiman Sudjatmiko. 'Kronik 65' yang diamankan merupakan buku karangan Kuncoro Adi.

"Saya tidak bisa memberikan keterangan secara benar. Tapi ini buku-buku sudah jelas judulnya tentang PKI, sementara di Indonesia PKI itu tidak diperbolehkan. Sekarang oknum-oknumnya ini sudah mengibarkan fitnah-fitnah," tambah Simbolon.

Dikatakannya, buku yang disita mengalami perubahan antara judul di cover buku dan isi di dalam buku. Menurutnya, isi dalam buku telah diubah dari yang sebenarnya.

"Di luar dan di dalam buku beda, seperti sudah diubah, makanya kami amankan ke Kodim. Selanjutnya pencetak buku juga akan kami panggil ke Kodim," ujarnya.

Simbolon menegaskan apa pun yang terkait dengan unsur PKI sangat dilarang. Setelah ini, pihaknya juga akan melakukan cross-check ke toko buku lainnya yang terindikasi menjual buku yang sama.

"Untuk di toko, ini baru pertama kita lakukan penyitaan," dia menambahkan.    

Kejaksaan Agung RI akan melakukan kajian untuk memastikan buku-buku yang disita di berbagai daerah itu mengandung unsur PKI atau tidak.

"Kalau memang itu ada paham yang selayaknya dilarang ya itu memang keluarkan keputusan pelarangan dan nanti kejaksaan yang akan stempel," kata Jaksa Agung M Prasetyo di gedung Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2014, kejaksaan memang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk meneliti barang cetakan. Dalam proses pengkajian buku-buku ini, Kejagung akan menggandeng Polri-TNI serta sejumlah ahli.

"Nanti akan bersama-sama di situ akan melibatkan ahli bahasa, ahli hukum, ahli agama, TNI-Polri, dan pihak kantor agama. Dari situ akan dipelajari bersama dan akan disimpulkan bersama."

Hingga kini Prasetyo belum memastikan ada-tidaknya unsur pidana dalam peredaran buku itu. Ada-tidaknya unsur pidana akan dilihat dari hasil kajian lintas sektoral itu.

"Stempel itu nanti berdasarkan kajian dari lintas sektoral. Nanti kita lihat dulu, kita belum bisa katakan pidana atau tidak," tutur Prasetyo. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>