Bentuk Tim Hukum, Wiranto: Saatnya Saya Bertindak Tegas

Senin, 13 Mei 2019  17:38

Bentuk Tim Hukum, Wiranto: Saatnya Saya Bertindak Tegas

Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto

Jakarta (BM) – Meski mendapat sorotan, dan menimbulkan pro-kontra, pembentukan Tim Asistensi bidang Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto terus berjalan.

Wiranto menegaskan keberadaan tim tersebut tidak bekerja seperti aparat intelijen. Kerja Tim yang antara lain terdiri dari Prof Muladi, Prof Romli Atmasasmita, dan Prof Mahfud MD itu bersifat ad hoc (sementara) dalam membantu penegakkan hukum.

Tujuannya tak lain agar aparat di lapangan tak bertindak sewenang-wenang seperti dikhawatirkan banyak pihak.

"Tim ini bukan kayak intel, tapi mitra pemerintah dalam memberikan second opinion untuk memastikan apa yang dilakukan aparat keamanan tidak sewenang-wenang, diktatorial," kata Wiranto di kantornya, Jumat (10/5).

Salah satu alasan ia membentuk Tim Asistensi yang bersifat ad hoc tersebut, kata mantan Panglima ABRI itu, sebab dalam beberapa waktu terakhir ini terdeteksi aksi-aksi di masyarakat yang terindikasi sudah melanggar hukum.

Tanpa menyebut nama, Wiranto mencontohkan ada tokoh-tokoh yang sebelum dan pasca pencoblosan Pemilu mengeluarkan berbagai pernyataan yang insinuatif. Mereka cenderung menghasut masyarakat untuk tidak mempercayai institusi-institusi lembaga terkait penyelenggaraan Pemilu.

"Sudah saatnya saya akan bertindak tegas karena ada hukum ini, tanpa pandang bulu agar negeri ini selamat," kata lelaki kelahiran Yogyakarta, 4 April 1947 itu.

Mahkamah Konstitusi, ia melanjutkan, sudah jelas menyatakan bahwa tindak pidana makar itu pasal-pasalnya tidak perlu sempurna. Kalau sudah ada suatu rencana permulaan, persiapan-persiapan ke arah sana, itu sudah masuk kategori pidana makar. "Janganlah mempermainkan negeri ini dengan ucapan-ucapan seperti itu," kata Wiranto.

Saat ditanya siapa saja tokoh yang dimaksudnya itu, dia tak bersedia mengungkapkan. Tapi kemudian mantan ajudan Presiden Soeharto itu antara lain merujuk ke tokoh Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab. Dia mengakui Rizieq yang belakangan dianggap sebagai Imam Besar FPI itu sebagai temannya sejak pertengahan 1990-an. Dia mengenal Rizieq muda sebagai orang yang penuh nasionalisme.

"Dari luar negeri bikin maklumat macam-macam. Waktu masih muda nasionalismenya kuat, tapi sekarang kok kayak gini. Ayo, kembali ke jalan yang benar lah," ujar Wiranto.

Pada bagian lain, dia memastikan pemerintah tidak akan mengembalikan kehidupan pers seperti di masa Orde Baru. Bila ada media yang melakukan kesalahan, tak akan dibreidel sebab ada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran yang akan menanganinya.

Wiranto juga sempang menyinggung soal Eggie Sudjana dan Kivlan Zen, serta 'setan gundul' yang dilontarkan Andi Arief. Selengkapnya, tonton Blak-blakan "Wiranto Bicara Makar hingga Setan Gundul" di , Senin (13/5/2019).

 

Bubarkan

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR F-Demokrat, Erma Suryani Ranik, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membubarkan Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menko Polhukam Wiranto. Menurut dia, tim itu tidak berguna.

"Saya minta Pak Jokowi perintahkan Menko Polhukam untuk bubarkan itu tim. Timnya tidak berguna," kata Erma di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Alasannya, tugas Tim Asistensi Hukum itu dinilai Erma tumpang tindih dengan tupoksi Polri dan Kejaksaan Agung. Erma pun mengatakan Komisi III akan mengagendakan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung M Prasetyo.

"Akan kami panggil Kapolri dan Kejaksaan, terkait tim ini. Ngapain bikin-bikin tim itu lagi? Menurut saya tidak berguna," ujarnya.

"Pemerintah sudah punya polisi, jaksa, kok pakai tim. Artinya tidak percaya dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Semua urusan kalau ada yang melakukan tindak pidana ya sama kepolisian, kejaksaan," tegas Erma.

Tim Asistensi Hukum sendiri sudah mulai bekerja sejak Kamis (9/5). Tim yang terdiri dari sejumlah pakar hukum berbagai bidang ini langsung mengkaji aktivitas yang diduga melanggar hukum, termasuk aksi inkonstitusional.

"Kita mengajak pakar-pakar yang di masyarakat, representasi masyarakat, kita ajak bersama-sama untuk menelaah itu, menganalisis itu. Agar dari masukan itu, aparat keamanan, polisi, kejaksaan, bisa bertindak melakukan aksi yang sudah di-back up masukan dari pakar hukum yang otomatis representasi dari masyarakat," kata Wiranto di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Menurutnya, pemerintah mendapat dukungan terkait penindakan tegas bagi pelanggar hukum. Tindakan tegas ini dipastikan Wiranto juga sesuai dengan aturan hukum.

"Justru kehadiran ahli-ahli hukum ini membantu kita menjamin kita bahwa kita bukan diktator bukan Pak Jokowi sewenang-wenang. Kita hanya semata-mata justru menegakkan hukum yang sudah kita sepakati bersama. Artinya apa? kalau kita nggak melaksanakan itu berarti tidak melindungi masyarakat, berarti kita yang melanggarnya hukum," papar dia. (det/rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>