Bupati Ngada Resmi Ditahan KPK

Senin, 12 Februari 2018  17:49

Bupati Ngada Resmi Ditahan KPK

Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu (tengah) tiba di gedung KPK Jakarta, Senin (12/2).

Jakarta (BM) - Bupati Ngada, Marianus Sae, resmi ditahan KPK selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (rutan) Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK. Dari pantauan, Marianus keluar dari ruang pemeriksaan pukul 17.03 WIB, Senin (12/2/2018). Tak ada keterangan apapun yang disampaikan Marianus.

Tampak Marianus telah mengenakan rompi tahanan warna oranye. Dia kemudian dikawal menuju ke mobil tahanan. "MSA (Marianus Sae) di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati.

Marianus sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Wilhelmus Iwan Ulumbu (kontraktor di Ngada, NTT). Total suap yang diterima Rp 4,1 miliar terkait sejumlah proyek infrastruktur di Ngada, NTT.

Tim KPK memprediksi Bupati Ngada, Marianus Sae, menggunakan uang suap yang diterimanya untuk kepentingan Pilgub NTT 2018. "Apakah akan dilakukan untuk biaya kampanye, prediksi ya, prediksi tim kita, kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2018).

Namun, Basaria menyebutkan belum ada aliran yang ditemukan KPK terkait uang yang diterima Marianus terkait kepentingan kampanye. Hanya saja, mengingat status Marianus sebagai calon gubernur NTT, Basaria menyebut kebutuhan dana yang cukup besar tentu diperlukan.

"Tapi apakah itu pasti ke sana, kita belum bisa mengatakan itu. Karena kita belum menemukan jalur sesuatu diberikan kepada pihak yang akan melakukan, tim-tim yang berhubungan dengan pilkada tersebut. Tapi prediksi dari tim kita, karena yang bersangkutan balon ya, bakal calon gubernur sudah barang tentu membutuhkan banyak dana," ucap Basaria.

Dalam perkara tersebut, Marianus diduga menerima suap total Rp 4,1 miliar. Uang itu diterima Marianus terkait proyek di Kabupaten Ngada, NTT. "Total uang, baik yang transfer atau cash, sekitar Rp 4,1 miliar. Itu yang kita ketahui," ujar Basaria.

Berikut ini rincian penerimaan suap Marianus yang disampaikan Basaria:

- Marianus diduga menerima Rp 1,5 miliar secara tunai di Jakarta pada November 2017

- Marianus diduga menerima transfer Rp 2 miliar pada Desember 2017

- Marianus diduga menerima Rp 400 juta secara tunai di rumah dinas Bupati Ngada pada 16 Januari 2018

- Marianus diduga menerima Rp 200 juta secara tunai di rumah dinas Bupati Ngada pada 6 Februari 2018.

KPK pun telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Pertama, Marianus sebagai pihak yang diduga menerima, dan kedua, Wilhelmus Iwan Ulumbu yang diduga sebagai pemberi.

 

Proyek Lain

Marianus Sae dijerat KPK terkait suap proyek infrastruktur di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, rupanya KPK menyoroti proyek-proyek lain, termasuk tentang perizinan.

"Masalah banyaknya proyek dan izin di daerah NTT sudah barang tentu akan didalami oleh tim kita nanti," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2018).

Menurut Basaria, tim koordinasi, supervisi, dan pencegahan (korsupgah) KPK tengah berada di seluruh provinsi. Dengan demikian, arus informasi dari tim di daerah ke tim penindakan KPK akan lebih cepat.

"Kita tahu sekarang tim korsupgah kita sudah masuk ke seluruh provinsi. Otomatis mereka akan mengetahui lebih banyak karena mereka ada disana. Jadi informasi yang di daerah sekarang sudah terintegrasi dengan tim penyidik, tim penindakan. Ini akan mempermudah saluran informasi antar tim," ujar Basaria.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (11/2) kemarin. Dari operasi tersebut, KPK mengamankan 5 orang dari 3 tempat berbeda.

Kemudian, KPK menetapkan 2 tersangka, yaitu Marianus Sae (Bupati Ngada) dan Wilhelmus Iwan Ulumbu (Direktur PT Sinar 99 Permai). Marianus diduga menerima Rp 4,1 miliar dari Wilhelmus secara bertahap, baik secara tunai maupun lewat ATM.

Uang itu diduga terkait proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan Wilhelmus selaku kontraktor. Selain itu, KPK memprediksi uang suap itu digunakan Marianus untuk kepentingan nyalon di Pilgub NTT 2018.

Selain itu, KPK menyoroti kemungkinan penerapan pasal pencucian uang pada Marianus. "Apakah ini akan dilakukan tindak pidana pencucian uang? Kita sepakat kalau memang ada bukti tindak pidananya sudah pasti kita akan menerapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang," kata Basaria. (det/kom/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>