Buwas: Di Video 'Ganti Presiden' Bukan Pramuka

Selasa, 16 Oktober 2018  18:35

Buwas: Di Video 'Ganti Presiden' Bukan Pramuka

Budi Waseso menggelar jumpa pers terkait video viral mirip pramuka berteriak '2019 Ganti Presiden'

Jakarta (BM) - Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso (Buwas) memberikan pernyataan terkait video viral anak sekolah berteriak '2019 ganti presiden'. Ia  katakan, itu bukanlah Pramuka. Baju cokelat yang digunakan oleh anak-anak pun dikatakan hanya mirip seragam Gerakan Pramuka.

"Hasil pendalaman dari saya, tim Kwarnas dan Kwarda, kita kesimpulan, ternyata mereka bukan Pramuka. Jangan sampai Pramuka diseret ke kepentingan bukan Pramuka. Saya tidak mau Pramuka dicederai oleh sekelompok orang yang seolah-olah itu Pramuka," ucap Buwas di Kantor Kwarnas Pramuka, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Buwas yakin seragam yang dikenakan bukanlah seragam Gerakan Pramuka. Ada beberapa tanda yang dilihat oleh Buwas.

"Tidak ada pembina Pramuka di sekelompok orang yang gunakan pakaian seragam mirip seragam Pramuka. Tidak ada tanda kemahiran khusus dan kemahiran umum sehingga itu bukti mereka bukan Pramuka," kata Buwas.

"Tida ada badge Kwarda dan Kwarcab, itu yang harus kita pahami, nomor Gudep (Gugus Depan) juga tidak pakai, dan tidak pakai tutup kepala sebagaimana mestinya, dan tidak ada logo Boy Scout, itu juga tidak ada," sambungnya.

Setelah memastikan hal itu bukan Pramuka, Buwas merasa tidak perlu lagi mendalami masalah itu. Termasuk di mana lokasi kejadian viral itu.

"Saya kira saya tidak perlu soalkan itu, karena bukan Pramuka. Kenapa saya persoalkan? Karena itu bukan Pramuka, tapi mirip, biarkan itu yang dalami bukan Pramuka, karena saya tidak ada kewenangannya," kata Buwas.

Buwas pun tidak akan menuntut ke jalur hukum karena hal itu bukan Pramuka. Dia serahkan kasus itu kepada pihak kepolisian.

"Yang paling penting bagi saya adalah, menjelaskan bahwa itu bukan Pramuka. Jangan sampai Pramuka dicederai. Soal kelanjutan apakah ada pelanggaran hukum, saya serahkan kepada kepolisian," ucap Buwas.

Sebelumnya, sebuah video beredar di Instagram soal sekumpulan anak sekolah yang mengenakan seragam pramuka berteriak-teriak 'ganti presiden'. Mereka berada di sebuah pelataran gedung, yang belum diketahui lokasinya.

Dalam video itu terlihat beberapa orang dewasa. Salah satunya memimpin untuk memberikan aba-aba. Awalnya ia meminta anak-anak ini meneriakkan takbir ke hadapan kamera. Kemudian pria tersebut mulai meneriakkan soal '2019 ganti presiden'.

"2019...," teriak pria itu memberi aba-aba.

"Ganti presiden," balas anak-anak yang memakai baju pramuka dengan semangat.

 

Dilarang

KPU menyayangkan adanya video dan gambar anak kecil serta anak-anak sekolah yang ikut mengampanyekan gerakan 2019 ganti presiden. KPU meminta Bawaslu menindak lanjuti hal tersebut.

"Kami menyayangkan, menyesalkan dan mesti Bawaslu menindaklanjuti. Karena itu jelas pelanggaran kampanye," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Wahyu mengatakan, anak dilarang dilibatkan dalam kegiatan kampanye. Dia mengharap seluruh pihak dapat mematuhi hal tersebut.

"Jelas ya dalam kampanye itu kan dilarang melihatkan anak-anak, jadi kita juga berharap siapapun yang melakukan itu untuk memahami bahwa kampanye itu tidak boleh melibatkan anak-anak," kata Wahyu.

Namun menurutnya, kampanye dengan melibatkan anak kerap terjadi di setiap pemilu. Wahyu mengatakan bukan pesan politik dari kampanye yang dipermasalahkan, namun keterlibatan anak yang menjadi perhatian.

"Jadi itu penting dipahami oleh semua pihak karena berdasarkan catatan kami, dari pemilu ke pemilu kasus pelibatan anak dalam kegiatan kampanye itu terus saja selalu ada," kata Wahyu.

"Kita tidak menyoal pesan politiknya, tetapi yang kita soal adalah pelibatan anak dalam kegiatan politik atau dalam kegiatan kampanye, itu yang kita soal," sambungnya.

 

Tanggapan Risma

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyesalkan video anak sekolah berseragam pramuka berteriak ganti presiden yang viral. Risma tak ingin anak dilibatkan dalam politik.

"Saya berharap tidak terjadi di Surabaya. Saya harap tidak ada satu pihak untuk turun dan mengajak anak di politik praktis. Biarkan anak anak konsen unuk masa depannya," kata Risma usai menerima kunjungan Wakil Bupati Semarang di ruang sidang Wali Kota di Balai Kota Surabaya, Selasa (16/10/2018).

Risma menjelaskan alasannya agar anak anak tidak dilibatkan dalam politik praktis karena tantangan persaingan global yang semakin dekat.

"Saya persiapkan semuanya karena persaingan global dunia 2020 akan terbuka. Kalau anak-anak kita kalah, kita akan dijajah kembali. Penjajahan itu bidang ekonomi, anak anak jangan sampai terjajah dan harus keluar dan menjadi tuan dan nyonya sendiri minimal di kotanya," ungkap Risma.

Risma pun kembali meminta kepada semua pihak agar tidak mengajak dan memasukkan anak-anak dalam politik praktis.

"Saya mohon dengan hormat para politikus termasuk saya tidak melibatkan anak-anak di dalam politik praktis. Biarkan mereka konsentrasi untuk masa depan agar tidak menjadi bangsa yang kalah, saya ingin anak anak saya jadi pemenang dan sejajar dengan anak anak di dunia dan apa bisa, saya sampaikan itu bisa. Tidak ada yang tidak mungkin," tegas dia. (mer/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>