Dalang 22 Mei Belum Diungkap! KontraS: Bentuk TGPF
Wakil Koordinator KontraS Bidang Strategi dan Mobilisasi, Feri Kusuma.
By: admin
12 Jun 2019 18:12
 
 

Jakarta (BM) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendorong pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait kerusuhan 22 Mei 2019. Menurut KontraS, TGPF ini berguna untuk menemukan fakta tentang perencanaan kerusuhan 22 Mei.

"Untuk menemukan sejauh mana peristiwa ini terjadi secara terencana, sistematis dan meluas yang berdampak sangat signifikan, maka perlu adanya tim pencari fakta untuk menemukan aktor pelanggaran HAM yang berat, yang melibatkan aktor dari negara dan atau nonnegara," ujar Wakil Koordinator KontraS Bidang Strategi dan Mobilisasi, Feri Kusuma di kantor KontraS, Jl Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Feri menuturkan pemerintah harus memastikan bahwa penanganan kasus kerusuhan 22 Mei harus akuntabel dan transparan. Menurutnya, prinsip akuntabel dan transparan perlu dikedepankan agar tak ada satupun warga negara yang dilanggar haknya.

"Pemerintah hari ini harus bisa memastikan bahwa proses pengungkapan dan penegakan hukumnya harus benar-benar akuntabel dan transparan. Bahwa tidak ada satupun warga negara dalam peristiwa ini haknya dilanggar," terang Feri.

KontraS menilai dalam penanganan kasus kerusuhan 22 Mei pihak kepolisian hanya memprioritaskan terhadap dugaan rencana pembunuhan 4 tokoh. KontraS menganggap penyelidikan terkait tewasnya 9 orang dan ratusan orang yang ditangkap sama pentingnya dengan dugaan rencana pembunuhan 4 tokoh.

"Polri sangat memprioritaskan penanganan kasus terhadap tersangka yang akan melakukan dugaan percobaan pembunuhan terhadap 4 pejabat publik. Di sisi lain, tewasnya 9 orang warga dalam kerusuhan, dan ratusan orang yang ditangkap sama pentingnya dengan penanganan kasus tersebut," ujar Staf Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi KontraS, Rivanlee Anandar.

Selain itu KontraS juga menyoroti temuan polisi yang menyatakan bahwa 9 orang yang tewas tersebut diduga perusuh. Namun, pihak keluarga korban justru tidak mengetahui jika anggota keluarganya yang tewas itu ada di lokasi kerusuhan.

"Polisi kemarin menyebutkan bahwa 9 orang tersebut terduga perusuh. Sementara itu belum bisa kami pastikan karena kami telah berbicara. Keluarga korban menyebutkan bahwa dia tidak tahu anaknya itu pergi ke sana. Dia hanya tau ada riuh ramainya situasi daerah dekat rumahnya, lalu dia penasaran tiba-tiba pulang tidak ada nyawa. Jadi belum bisa dipastikan apakah orang ini terlibat secara aktif ikut serta dalam aksi. Namun sayangnya kita tidak bisa memastikan lebih lanjut karena yang bersangkutan sudah tiada," papar Rivanlee.

Revanlee menilai kurang rincinya penjelasan dari pihak kepolisian terkait tewas 9 orang dalam kerusuhan 22 Mei dapat memunculkan asumsi negatif dari publik. Bahkan, berdasarkan pengaduan yang diterima KontraS, terduga pelaku kerusuhan yang ditahan mengaku tidak dapat akses untuk bertemu keluarga.

"Karena ketidakjelasan atau kurang detailnya polisi dalam menjelaskan duduk peristiwa yang terjadi akhirnya berpotensi muncul asumsi dari publik, siapa yang membunuh, entah itu akan menjadi asumsi liar atau meruncingkan polarisasi yang ada di masyarakat itu sendiri," kata dia.

"Selama beberapa hari ada beberapa informasi yang kami dapat bahwa orang yang ditahan entah di Polda dan Mabes Polri sendiri tidak mendapatkan akses untuk bertemu dengan keluarga, atau disulitkan aksesnya mendapatkan pendampingan hukam dan lain-lainnya," imbuhnya.

Dalang Kerusuhan

Sementara itu, secara terpisah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut penegak hukum belum mengungkap dalang kerusuhan 21-22 Mei karena masih dalam pendalaman kasus. Yang sejauh ini baru diungkap adalah asal-usul senjata api yang disita dalam kerusuhan.

"Ini masih proses, hanya memakan waktu. Yang kemarin yang dikenalin lebih dalam adalah bagaimana asal-usul senjata. Selanjutnya nanti akan maju lagi siapa sih sesungguhnya yang berada di balik ini semuanya. Jadi kemarin belum sampai ke dalang kerusuhannya, kemarin lebih mengungkap asal-usul senjata dan mau dipakai apa senjata itu," jelas Moeldoko di gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Keterangan para tersangka yang juga sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di antaranya H Kurniawan alias Iwan, Tajudin, dan Irfansyah. Tersangka H Kurniawan alias Iwan, Tajudin, dan Irfansyah dalam proses penyidikan diduga punya keterkaitan dengan Kivlan Zen (KZ), juga satu orang tersangka lainnya, yakni Habil Marati (HM).

Moeldoko menyebutkan masih ada kemungkinan keterlibatan pihak selain Kivlan Zen. "Ya bisa ada, bisa bagaimana nanti hasil investigasi berikutnya," ujarnya.

Moeldoko juga menepis anggapan bahwa pengungkapan dalang kerusuhan serta adanya rencana pembunuhan pada pejabat adalah skenario pemerintah.

"Skenario gimana? Masa pemerintah membuat skenario rusuh, kan nggak logis. Pemerintah itu melindungi masyarakatnya, pemerintah memberikan jaminan atas keselamatan bagi warganya, kok malah membuat sebuah skenario. Ini menurut saya tidak benar. Jangan mengada-ada," kata Moeldoko.

Tunggu Penjelasan Polri

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan usul untuk pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait kerusuhan 22 Mei 2019 menunggu penjelasan dari Kapolri. Menurutnya, penjelasan itu bakal diminta saat ada raker pengawasan Komisi III dengan Polri.

"Di Paripurna kita lihat teman-teman PKS menyuarakan soal itu, tapi kita minta juga nanti kalau di Raker pengawasan itu memang didalami betul dan kemudian kita evaluasi apakah jawaban Pak Kapolri atau pimpinan Polri yang lain itu sudah cukup memuaskan atau belum atau ada hal-hal lain yang nggak terjawab," kata Arsul, di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Arsul mengatakan jika ada hal-hal yang belum terjawab, barulah diambil tindakan lain. Tindakan yang lain itu, kata Arsul, mulai dari pembentukan TGPF, panitia khusus atau yang lainnya.

"Yang nggak terjawab itu nanti kita sikapi dengan TGPF, dengan pansus atau dengan yang lain," ujarnya.

Dia menyatakan tak menafikan TGPF, namun harus mendorong polisi melakukan pengungkapan dalang dan pelaku. Menurutnya polisi belum menjelaskan kenapa ada korban meninggal dengan peluru tajam.

"Menurut hemat saya kan seperti ini kita tidak menafikan TGPF, tetapi yang harus kita dorong polisi juga kan kemarin sudah melakukan pengungkapan tetapi kan dari sisi dalang dan pelaku. Polisi kan belum menyampaikan soal korban, kenapa kok ada yang meninggal dengan peluru tajam, apa hasil penyelidikan TIB nya dia itu kita ungkap dulu," tuturnya.

Selain itu, dia juga menyarankan Komnas HAM melakukan penyelidikan sendiri. Dia mengatakan penyelidikan itu dilakukan karena ada dugaan pelanggaran HAM.

"Padahal, Komnas HAM itu komisi negara yang secara resmi diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dalam kasus-kasus seperti ini. Karena ini menyangkut dugaan pelanggaran HAM, kenapa enggak kita dorong saja ya soal ini ke Komnas HAM untuk juga lebih aktif," jelasnya.(det/rmo/tit)


Create Account



Log In Your Account