Di Depan Istana, Pegawai PT Pos Tuntut Pergantian Direksi

Rabu, 06 Februari 2019  18:39

Di Depan Istana, Pegawai PT Pos Tuntut Pergantian Direksi

Aksi demo pegawai PT Pos Indonesia

Jakarta (BM) – Sejumlah pegawai PT Pos Indonesia melakukan aksi demo menuntut pergantian direksi perusahaan milik negara tersebut. Selain demo di depan Kementerian BUMN, massa juga melakukan aksi serupa di depan Istana Negara. Mereka berorasi di Taman Pandang Istana di kawasan Monas.

Dalam orasi mereka, Serikat Pegawai Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan tuntutan mereka. Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), massa menyerukan penggantian direksi PT Pos Indonesia.

"Kita minta kepada Pak Jokowi untuk segera mengganti direksi. Betul tidak?" ucap salah satu orator yang disambut setuju oleh massa, Rabu (6/2/2019).

Massa didorong ke dalam sehingga tidak mengganggu lalu lintas Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Medan Merdeka Utara. Kendaraan masih bisa melintas secara normal di sekitar kawasan Istana.

Sebelumnya, para pegawai PT Pos Indonesia melakukan aksi demo di depan gedung Kementerian BUMN, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa sempat menutup ruas jalan.

Pengguna jalan yang membunyikan klakson membuat massa membuka jalan. Mereka kini berada di lajur sebelah kiri, Rabu (6/2/2019).

Demonstran bernyanyi yel-yel meminta direksi PT Pos Indonesia diganti. Ada juga yang membawa alat musik saat menyuarakan tuntutannya.

Sementara itu, polisi berjaga di depan pintu gerbang kantor Kementerian BUMN. Pintu gerbang tidak dipasang kawat berduri.

Masa aksi meminta perwakilan dari mereka untuk masuk ke dalam bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Mereka ingin mengeluh soal direksi PT Pos Indonesia yang dianggap tidak beres.

"Tolong ibu menteri temui perwakilan kami. Kami ingin menyampaikan tuntutan, dan memiliki bukti direksi lakukan korupsi. Mereka tidak membayar gaji kami pada Februari. Mungkin juga bulan selanjutnya," ujar orator di mobil komando.

Massa akhirnya diterima oleh perwakilan Kementerian BUMN. "Tuntutan kita akan jadi perhatian serius dan jadi pertimbangan untuk Kementerian BUMN. Mudah-mudahan perhatian serius perusahaan kita ditindaklanjuti dan diproses tidak terlalu lama," ucap Ketua Umum SPPIKB Ahmad Komarudin.

 

Respons Direktur SDM

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pos Indonesia (Persero) Agus F Handoyo angkat suara mengenai demonstrasi karyawan yang menuntut pencopotan direksi.

Menurut Agus, keputusan mengangkat dan memberhentikan direksi ada di tangan pemegang saham. "Kalau itu kan ada di pemegang saham ya," ujarnya, Rabu (6/2).

Direksi perusahaan logistik pelat merah tersebut mengklaim telah membuka ruang untuk berdialog dengan karyawan. Namun, karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) mengaku tak bisa hadir.

"Dua hari yang lalu kami sudah buka ruang dialog, cuma mereka nggak bisa datang," imbuh Agus.

Sebetulnya, demo karyawan berlangsung di Bandung, 28 Januari 2019 lalu. Demo itu juga memiliki agenda yang sama, yakni meminta direksi yang menjabat saat ini untuk lengser.

Permintaan itu tak terlepas dari persoalan keterlambatan pembayaran gaji dan lembur karyawan karena penataan internal yang sedang dilakukan. Yakni, terkait efisiensi.

"Ini penataan di akhir tahun, jadi ada pengetatan-pengetatan anggaran. Biasa lah ketika akhir tahun ada yang melewati anggaran, itu ditata ulang," ungkap Agus. (det/rmo/cnn/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>