Diperiksa 5 Jam, Kivlan Zen: Polri dan TNI Kawan Saya

Senin, 13 Mei 2019  19:35

Diperiksa 5 Jam, Kivlan Zen: Polri dan TNI Kawan Saya

Jakarta (BM) –  Selama hampir lima jam mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayjen (purn) Kivlan Zen menjalani pemeriksaan atas tudingan makar di Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri, Senin (13/5). Kivlan dicecar 26 pertanyaan oleh penyidik.

Penyidik Dipitidum Bareskrim mulai melakukan pemeriksaan pada pukul 11.00.

Pantauan di lokasi, Kivlan keluar dari ruang Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim sekitar pukul 15.15 WIB. Kivlan melalui pengacaranya mengatakan telah mengklarifikasi tuduhan makar yang dilaporkan Jalaludin.

"Sekitar 26 pertanyaan, saya kira penyidik baik ya memperlakukan klien kami selaku saksi. Dan kami sudah diklarifikasi mengenai tuduhan-tuduhan mengenai makar dan penyebaran berita bohong," kata pengacara Kivlan, Pitra Romadoni, di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Pitra mengatakan pada pemeriksaan tersebut, pihaknya juga sempat menunjukkan bukti laporan balik terhadap Jalaludin. Dia mengatakan Kivlan hanya protes terkait dugaan kecurangan pemilu tanpa ada maksud makar.

"Dan telah kita klarifikasi poin-poin pentingnya antara lain, pertama, kita tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintah seperti dalam pasal makar tersebut. Kita hanya protes, unjuk rasa kecurangan-kecurangan di Bawaslu dan KPU," tuturnya.

Sementara itu, Kivlan menganggap masalah tuduhan makar ini sudah selesai. Dia menyatakan percaya kepada Polri.

"Saya anggap ini sudah selesai, insyaallah ini baik-baik saja. Saya percaya kepada Polri sebagai profesional dan sama teman perjuangan saya dalam untuk melindungi bangsa Polri dan TNI adalah kawan saya," tutur Kivlan.

Sebelumnya, Kivlan dilaporkan ke polisi atas dugaan penyebaran hoax dan dugaan makar oleh Jalaludin. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/0442/V/2019/Bareskrim.

Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) serta UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.

 

Tidak Punya Senjata

Kivlan Zen penuh percaya diri menghadapi tudingan makar yang dialamatkan kepadanya. Kesiapan itu ditegaskan saat dirinya memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pindana Umum Bareskrim untuk diperiksa.

 “Tidak ada persiapan apa-apa, karena saya sudah siap menghadapi tuduhan makar, saya siap menghadapi nya,” kata Kivlan di Bareskrim, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Senin (13/5).

Dia menegaskan tidak pernah memiliki sedikitpun niat untuk melakukan perbuatan makar. Apalagi dirinya adalah mantan prajurit TNI yang sudah banyak berbuat untuk bangsa ini.

Kivlan menyebut tuduhan makar kepadanya juga tidak beralasan. Sebab dia kini tidak lagi memiliki pasukan tempur seperti saat masih di TNI.

 “Saya tidak punya senjata, saya tidak punya pengikut, pasukan. Saya tidak punya niat untuk mendirikan negara sendiri, pemerintahan sendiri, nasional yang baru pengganti Jokowi, tidak ada,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, dia meluruskan seruan aksinya saat unjuk rasa di depan Gedung KPU dan Bawaslu pada pada 9 Mei lalu.

 “(Dalam video itu) saya hanya berbicara saja bukan inisiator unjuk rasa itu. Tapi sudah ada pemberitahuan ke polisi soal unjuk rasa itu kok. Bukti-buktinya sudah diberitahukan ke Polda dan Polres, ya saya bicara. Apa buktinya makar? Kan itu semua kebebasan dan keadilan kalau dituduh makar, ya runtuhlah dunia ini,” pungkasnya.

 

Bukan Tentara

Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono ikut angkat bicara terkait terjeratnya mantan Kepala Staf Kostrad, Kivlan Zen dalam kasus dugaan makar. Menurutnya, meskipun Kivlan Zen mantan tentara, tapi tetap harus mentaati hukum.

"Kalau pensiunan kan sudah bukan tentara, itu sudah sipil seperti saya rakyat biasa. Jadi, kita sesuai hukum," kata Hendropriyono usai menghadiri buka puasa bersama Ketua DPR Bambang Sosatyo di kediamannya, Jalan Widya Candra III, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Dia memberi saran kepada Kivlan Sen. Jika memang terbukti melakukan pelanggaran, maka harus mengikuti proses hukum yang berlaku. "Kalau ada pelanggaran hukum, ya konsekuen. Kalau tidak ya tidak," kata Hendro.

Megawati di Era Gus Dur

Rachmawati Soekarnoputri membandingkan laporan makar atas Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dengan sikap Megawati Soekarnoputri saat menjabat wakil presiden mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Rachmawati menilai Megawati-lah yang seharusnya dianggap makar.

"Kalau mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarnoputri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Chaeruddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Megawati melakukan insubordinasi pembangkangan terhadap Presiden. Dia melakukan apa yang dipilih adalah Bimantoro (Surojo Bimantoro)," kata Rachmawati di kediamannya, Jalan Jatipadang Nomor 54, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Menurut Rachmawati, Megawati tidak patuh terhadap presiden dalam penunjukan Kapolri. Bahkan, menurut Rachmawati, saat itu terjadi perpecahan di tubuh TNI dan Polri.

"Kemudian dia pecah belah lagi TNI-Polri. Moncongnya yang namanya Jenderal Ryamizard sebagai KSAD. Saya ingat sekali saya ada di Istana sama Gus Dur itu moncongnya sudah diarahkan ke Istana. Itu yang namanya makar unsurnya masuk, menggunakan kekuatan bersenjata, sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan, itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu, itulah kalau mau bicara tentang Pak Kivlan," sambungnya.

Dia lalu mempertanyakan sikap TNI-Polri dalam merespons kasus Megawati yang dianggapnya sebagai makar. Tak hanya itu, Rachmawati juga menyoroti kasus Sukmawati Soekarnoputri, yang sempat dilaporkan atas dugaan penista agama tetapi dihentikan. Rachmawati menyoroti keadilan terhadap kasus tersebut.

"Megawati gimana itu? Saya mau tanya itu ahli hukum. Bagaimana itu TNI-Polri menyikapi Mega? Kedua saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama, kenapa dia nggak diproses, tahu-tahu sudah di SP-3. Coba, mana keadilannya," ucapnya.

Rachmawati, yang juga sebagai Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, juga bercerita soal kasus makar yang pernah dituduhkan kepadanya. Pada 2016, Rachmawati bermaksud mengkaji pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 ke bentuk semula tanpa amendemen. Namun kajian itu, menurut dia, malah disalahartikan sebagai makar.

"Nggak usah jauh-jauh, pada tahun 2016 saya itu bertahun-tahun mengkaji bagaimana caranya kembali ke UUD 45 karena saya orang yang pertama menolak adanya amendemen. Saya bikin tim waktu itu, dan waktu itu juga bersamaan dengan lagi heboh ya 212, saya mengajukan testimoni ini ke MPR sudah bikin appointment ke MPR Pak Zulkifli, saya mau mengajukan ini. Intinya ingin supaya MPR bersidang untuk kembali ke UUD 46 kok dimakarkan?" ujar dia.

Karena itu, Rachmawati mengaku bingung mengapa masyarakat berbicara soal people power dianggap makar. Menurutnya, kritik adalah hal wajar di negara demokrasi.

"Jadi saya bingung kok dikit-dikit orang makar, orang bicara people power makar, itu hak kedaulatan rakyat. Mosok rakyat harus bungkam dengan keadaan kemiskinan, pengangguran, kita kena segala macam musibah, yang namanya utang-piutang begitu banyak sekali kok nggak boleh, melakukan semacam, kalau orang di jalanan itu curhat, kalau kita mau elitis ya kritik, gitu kan ya, kenapa belum apa-apa sudah dikatakan makar?" ucap Rachmawati.

"Kita merasa aneh juga. Kita ini sebagai warga negara Indonesia yang punya hak berpendapat sesuai pasal kok kalau melakukan kritik, istilahnya kritik saja ya, terhadap pemerintah itu dengan gampang dimakarkan. Kenapa?" sambung dia.

Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari menepis pernyataan Rachmawati. Eva menjelaskan Megawati sebagai wakil presiden berhak mengajukan nama untuk menjadi pejabat di lingkungan pemerintahan. Itu tidak ada urusannya dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.

"Satu, ya, makar itu kan mau menggulingkan pemerintah yang asli. Kalau tarik-menarik untuk mengajukan pejabat, itu karena Bu Mega juga berhak, wong dia wapres. Kaya Pak JK itu lo, BPJS maunya Pak JK ini, ternyata.... Ya sudah, biasa itu, nggak ada urusan dengan menggulingkan," kata Eva saat dimintai konfirmasi secara terpisah.

"Jadi menurutku, nggak paham tentang apa definisi makar, menggulingkan pemerintah yang sah. Mega itu tipenya bukan orang yang melawan hukum," sambung dia. (mer/det/rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>