Dirjen Pajak Pastikan, Tak Ada Militer dalam Kasus Transfer

Selasa, 10 Oktober 2017  18:08

Dirjen Pajak Pastikan, Tak Ada Militer dalam Kasus Transfer

Ken Dwijugiasteadi

JAKARTA (BM) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebut ada beberapa alasan 81 Warga Negara Indonesia (WNI) berbondong-bondong melakukan transfer dana US$ 1,4 miliar atau sekitar Rp 18,9 triliun dari Guernsey ke Singapura melalui Standard Chartered. Salah satunya karena takut harta kena intip petugas pajak setempat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, telah memperoleh Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak beberapa bulan lalu mengenai transaksi mencurigakan nasabah Indonesia melalui Standard Chartered senilai US$ 1,4 miliar.

"Dari LHA PPATK disebutkan ada beberapa alasan 81 WNI transfer dana US$ 1,4 miliar dari Guernsey ke Singapura melalui Standard Chartered," kata Ken di kantornya, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Ken menuturkan, seluruhnya terkait dengan perpajakan. Alasan itu, Ia mengakui, bukan untuk menghindari pajak. Akan tetapi takut dengan otoritas pajak setempat karena Guernsey mulai akan memberlakukan skema pelaporan perpajakan global atau Common Reporting Standard (CRS).

"Dari LHA PPATK disebutkan bukan menghindar, tapi takut dengan pajak. Karena data informasi di Guernsey mau dilaporkan melalui CRS. Itu yang mereka takut dilaporkan ke pajak, padahal pajak sendiri sudah punya datanya," jelas Ken.

Alasan lainnya, Ken lebih jauh bilang, nasabah-nasabah itu melakukan transfer dana ke Singapura karena ingin ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. Dari data Ditjen Pajak, dari 81 WNI, sebanyak 62 di antaranya sudah ikut tax amnesty.

"Kalau ditanya untuk apa menarik dana di bank itu. Ada yang jawab dipindahkan ke Singapura karena mau ikut tax amnesty, dan itu benar," tutur Ken.

Namun demikian, Ken menegaskan Ditjen Pajak dapat memperoleh data atau informasi Wajib Pajak (WP) Indonesia kepada otoritas pajak Singapura meskipun Automatic Exchange of Information (AEoI) kedua negara diimplementasikan di 2018.

"AEoI Singapura-Indonesia baru 2018, tapi kamis udah bisa minta data tersebut, by request boleh. Kami akan lihat, apakah uang di sana sudah dipajaki atau belum. Kalau belum, ya kami lakukan sesuai peraturan perundang-undangan," tutur dia.

Saat ini, Ken bilang, Ditjen Pajak tengah melakukan pengecekan atau pemeriksaan data pajak 81 WNI tersebut. Baik untuk Wajib Pajak yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum. Targetnya selesai akhir bulan ini.

"Kami masih dalami yang sudah ikut tax amnesty, harta sudah seluruhnya dilaporkan ke Surat Pernyataan Harta (SPH) atau belum. Sedangkan sisanya saya belum periksa, masih diteliti. SPT dicek, SPT sebelum dan sesudah tax amnesty. Ini sudah separuh selesai (pemeriksaan). Targetnya akhir bulan ini selesai," ujar Ken.

Dalam perkembangan lainnya mantan staf kepresidenan era Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, membantah dirinya adalah salah satu dari 81 nasabah Bank Standard Chartered di Guernsey Inggris yang mentransfer uang 1,4 miliar dolar ke Singapura. Andi menyesalkan mis-informasi tentang dirinya di media sosial.

Informasi seputar transfer dana dalam jumlah besar itu terungkap setelah regulator keuangan di Eropa dan Asia Tengah memeriksa Standard Chartered terkait transfer dana senilai Rp 18,9 triliun. Dana sebesar itu ditransfer nasabah Indonesia dari Guernsey (Inggris) ke Singapura. Dana18,9 triliun rupiah milik nasabah asal Indonesia, dipindahkan pada akhir 2015, sebelum Guernsey menerapkan peraturan pelaporan global untuk data pajak, Common Reporting Standard, pada awal 2016.

Sementara itu, Penelusuran Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap transfer duit milik nasabah Standard Chartered Plc asal Indonesia sebesar 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18,9 triliun (kurs Rp 13.500) ke Singapura, menemukan adanya dugaan praktik penghindaran pajak.

PPATK telah melakukan analisis sejak beberapa bulan lalu terkait pergerakan beberapa dana besar ini. Hasil analisis tersebut, sudah diserahkan oleh PPATK kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

"Hasilnya sudah kita kirim ke DJP,  karena memang dugaan sementara itu adalah tax evasion (tax fraud). Yang kita sampaikan itu terkait dengan sejumlah perusahaan dan pengusaha WNI," kata Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, Senin (9/10).

Dian enggan merinci lebih jauh soal temuan lembaganya. Menurut dia, hasil analisis PPATK tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti Direktorat Pajak untuk membuktikan apakah transfer tersebut dugaan penghindaran pajak atau tidak.

"Detailnya saya kira lebih baik menanti hasil investigasi DJP atas hasil analisis kita tersebut. Kami akan terus koordinasi dengan DJP atau aparat penegak hukum lain just in case ada tindak pidana lain (selain tax fraud).

Soal adanya Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Dian mengatakan hal tersebut bisa saja. Namun dia tidak mau buru-buru menyimpulkan karena lembaganya masih mendalami hal tersebut.

Saya kira agar tidak menimbulkan simpang siur dan tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, lebih baik kita tunggu dulu hasil investigasi DJP dan keterangan yang akan disampaikan mereka," katanya. (lip/kum/voa/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>