Disindir Mendagri, Risma: Harus Kais yang Lain

Rabu, 06 Juni 2018  18:34

Disindir Mendagri, Risma: Harus Kais yang Lain

Jakarta (BM) –  Mendagri Tjahjo Kumolo menyindir Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait pembayaran THR bagi PNS di lingkungan Pemkot Surabaya. Sindiran itu mengarah pada pernyataan Risma yang mengaku berat mengucurkan THR PNS dari APBD. “Apakah benar Pemkot Surabaya miskin sekali nggak ada uang?” demikian sindiran yang dilontarkan Mendagri.

Mandapat sindiran itu, Risma tetap bersikukuh tidak bisa mengucurkan anggaran THR dari APBD 2018 karena sudah terploting sesuai kebutuhan. Bahkan, ia mengaku sudah menghubungi Menkeu Sri Mulyani menyampaikan kekuatan keuangan Surabaya.

"Ya kan tidak bisa. Tadi saya sudah sampaikan ke bu Menkeu jatahnya cuma segitu. Kalau itu mau tambah harus seizin DPRD," ungkap Risma di Kantor Pos Besar Jalan Kebun Rojo Surabaya, Rabu (6/6/2018).

Risma menegaskan Surabaya mempunyai uang. Namun tetap tidak bisa digunakan. "Kalaupun ada saya harus kowok-kowok (mengais) yang lain. Ada uangnya tapi uangnya sudah terploting," tegas Risma.

Sebelumnya, Risma mengatakan bahwa pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani, sebab jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil. "Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masa pakai APBD," kata Risma seperti dikutip dari CNNTv, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Lebih dari itu, Risma mengatakan bahwa pemberian THR kepada PNS tidaklah wajib. Sebab, kata Risma, pemberian THR tersebut baru dilakukan tahun ini.

"Nggak lah, nggak wajib. Nggak ada, baru tahun ini lah. tahun kemarin-kemarin nggak ada (THR) kok. Nggak ada baru tahun ini," tuturnya.

 

Reaksi Menkeu

Merespons keberatan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan sudah menghubungi para kepala daerah untuk memastikan THR dan gaji ke-13 PNS cair.

Salah satu yang dihubungi adalah Tri Rismaharini, yang akrab disapa Risma.

"Saya sudah bicara dengan Bu Risma (Wali Kota Surabaya) tadi pagi," kata Sri Mulyani di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Sri Mulyani menjelaskan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk memastikan seluruh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota menganggarkan THR dalam APBD masing-masing.

"Saya tadi sudah berkomunikasi dengan pak Mendagri dan dari direktorat jenderal perimbangan keuangan sudah melakukan inventarisasi kepada seluruh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten. kita telpon satu-satu kita cek satu-satu," kata Sri Mulyani

"Posisi 542 provinsi dan kabupaten telah menganggarkan THR atau dalam nomenklatur daerah itu disebut gaji ke-14," sambung Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga memastikan pembayaran THR untuk PNS daerah sudah mulai dilakukan hari ini, meskipun tak serentak.

"Itu sudah dianggarkan banyak daerah yang sudah membayarkan mulai hari ini atau besok. Nanti Pak Mendagri akan mengeluarkan statement. Tapi poin saya adalah semua daerah sudah menganggarkan di dalam APBD-nya," tegasnya.

 

Apa Surabaya Miskin?

Seperti diketahui, sejumlah daerah keberatan dana THR dan gaji ke-13 PNS daerah diambil dari APBD, termasuk Surabaya. Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan aturan soal THR itu merupakan hasil rapat koordinasi Kemendagri bersama pemda dan DPRD.

"Wong itu surat yang kami buat adalah permintaan daerah pada saat kami rakor kepala daerah yang dihadiri oleh sekda dan ketua-ketua DPRD seluruh Indonesia, bahwa semua nggak ada masalah kok," kata Tjahjo di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Terkait dengan sejumlah daerah yang keberatan, salah satunya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang menilai pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani, Tjahjo enggan berkomentar. Politikus PDIP tersebut mengatakan daerah lain, seperti Lampung, tidak keberatan atas aturan itu.

"Saya kemarin ke Lampung, Lampung juga sudah menganggarkan kok. Yang di Surabaya, apakah benar Pemkot Surabaya miskin sekali nggak ada uang? Anggaran gaji pegawai tinggi sekali lho," ujarnya.

Terkait pernyataan Risma itu, Tjahjo justru mempertanyakan ketersediaan uang di Surabaya. Dia membandingkan dengan Lampung, yang sudah menganggarkan dana untuk pemberian THR.

"Saya kemarin ke Lampung, Lampung juga sudah menganggarkan kok. Yang ada di Surabaya, apakah benar Pemkot Surabaya miskin sekali nggak ada uang? Anggaran gaji pegawai tinggi sekali lho," imbuhnya.

 

Tak Profesional

Gerindra menyebut kebijakan Presiden Joko Widodo terkait THR PNS yang menjadi polemik itu tak profesional. "Pemerintah tidak profesional terkait alokasi anggaran THR maupun anggaran pensiun maupun gaji ke-13. Harusnya kan jauh-jauh hari sudah disiapkan, sudah diumumkan berbulan-bulan sebelumnya," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR F-Gerindra Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Rabu (6/6/2018).

Menurut Riza, kebijakan THR PNS daerah menggunakan APBD tak seharusnya diumumkan menjelang Lebaran. Kebijakan pemerintah pusat disebutnya membuat daerah tidak siap.

Riza mengatakan setidaknya ada 3 masalah terkait dana THR PNS daerah dari APBD. Pertama, soal waktu pengumuman kebijakan ini.

"Mendadak, sudah mendadak diumumkannya, tidak disiapkan jauh-jauh hari penganggarannya. Kan orang awalnya tahunya dibiayai APBN seluruhnya. Ternyata dibebankan kepada APBD," ucap Riza.

"Nah, teman-teman di daerah banyak yang tidak tahu dan tidak menganggarkan untuk THR karena sebelumnya kan nggak ada, hanya gaji ke-13," imbuh dia.

Riza menjelaskan mekanisme penganggaran APBD tak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Ada mekanisme dan peraturan yang mesti diikuti.

"Harus persetujuan DPRD, kan tentu ada mekanismenya, melalui rapat-rapat pembahasan dan yang tidak kalah penting anggarannya harus siap dan ada," tutur Riza. (det/rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>