Djoko Edhi: Sri Mulyani Harusnya Jadi Tersangka

Senin, 16 April 2018  18:14

Djoko Edhi: Sri Mulyani Harusnya Jadi Tersangka

Diskusi 'Skandal Bank Century'

JAKARTA (BM) – Kasus Bank Century kembali menjadi pembicaraan hangat di kalangan elit, sejak Pengadilan memutus, memerintahkan KPK segera menetapkan tersangka mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan sejumlah nama lain.

Bak bola liar, setiap pengamat dan analis memiliki argumen sendiri-sendiri untuk bicara terkait kasus tersebut. Yang cukup mengejutkan adalah munculnya nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang disebut-sebut berpotensi menjadi tersangka.

Adalah mantan anggota Komisi Hukum DPR Djoko Edhi Abdurrahman yang menyebut nama Sri Mulyani untuk ditersangkakan dalam kasus Bank Century.

Menurut Djoko Edhi, ketika bailout terjadi SBY sedang di Washington DC dan Wapres Jusuf Kalla menjadi presiden ad interim. Adapun Sri Mulyani terlibat karena memang dialah Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSSK) yang memutuskan final pemberian Fasilitas Pembiayaam Jangka Pendek (FPJB) kepada Bank Century.

Hanya, Djoko berpendapat, kesalahan Sri Mulyani lebih ringan dibanding Boediono karena Sri Mulyani awalnya menyetujui pendanaan terbatas sekitar Rp 600 miliar, bukan Rp 6,7 trilyun.

"KPK harus segera bekerja keras untuk mengungkap semua kejahatan nyata dari skandal Bank Century," demikian permintaan Djoko Edhi yang diungkapkan dalam diskusi Skandal Bank Century, "Setelah Budiono Siapa Tersangka Berikutnya?" di Sabang Merauke Circle dan Institute Soekarno Hatta, Hotel Century, Jakarta, Senin (16/4).

Menurut salah satu eks anggota Pansus Century, Ahmad Yani, kasus ini mudah jika KPK serius mengusutnya.  "Sesungguhnya, persolan Century itu terang benderang. Kalau penyidik ingin usut tidak rumit. Lebih rumit kasus (kopi sianida) Jessica," ucap Ahmad dalam diskusi tersebut.

Menurut Ahmad, DPR telah memberi rekomendasi dalam kasus Century pada Rapat Paripurna DPR Maret 2010 lalu. Rekomendasi itu menetapkan ada perbuatan melawan hukum dan tindakan pidana.

"Opsi C (opsi yang menang dalam Rapat Paripurna DPR), itu disebut Dewan Gubernur BI (Boediono) dan KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) waktu itu yang tanggung jawab," ucap Ahmad.

Politikus PPP tersebut menduga, KPK saat ini tidak akan berani menetapkan Boediono sebagai tersangka. Menurut Ahmad, KPK sudah mendapat intervensi dari pihak lain.

"KPK tidak mau usut ini, saya yakin. Makanya itu puncak kemarahan Fahri (Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah), yang bilang bubarkan KPK," tuturnya.

"KPK juga saat ini nggak mandiri-mandiri banget. Ada kepentingan lain, kepentingan lain yang tidak ingin Indonesia tegak," sambung Ahmad.

Sementara itu, eks Anggota Pansus Century yang lain, Muhammad Misbakhun mengatakan, ini momen bagi KPK untuk meningkatkan kepercayaan publik. Penetapan Boediono menjadi tersangka dengan posisinya sebagai mantan wakil presiden, bisa menambah elit yang telah ditersangkakan oleh KPK.

"Ini sebenarnya, KPK dalam momentum untuk menaikkan kinerja KPK. Dia bisa menangkap, Wali Kota, Bupati. Mau nggak (Boediono)? Ketua DPR sudah, Ketua MK sudah, semua sudah," kata Misbakhun dalam kesempatan yang sama.

Menurut politikus Golkar itu, KPK harus segera menindaklanjuti putusan PN Jakarta Selatan. Misbakhun menyatakan, ini sebagai tanda KPK patuh kepada putusan hukum.

"Kalau hukum sudah memerintahkan, ya monggo (silahkan). Jangan lagi ada kalimat, kita akan pelajari dulu putusan praperadilan," sebutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan tim Biro Hukum KPK masih mempelajari putusan praperadilan soal kasus skandal Bank Century. KPK siap melakukan penyidikan lanjutan bila ditemukan dua alat bukti terkait tersangka baru.

"Jadi walaupun tanpa ada putusan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang praperadilan, kalau memang sudah mencukupi dua alat bukti yang cukup pasti akan dilanjutkan," kata Syarif usai mengisi acara di Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin (16/4).

 

Praperadilan Century

Terpisah, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM menilai putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK menetapkan tersangka terhadap Boediono dkk tidak memiliki landasan hukum kuat. Namun demikian KPK memang berkewajiban menuntaskan kasus Bank Century.

Peneliti Pukat FH UGM, Zaenur Rohman, menjelaskan bahwa Pasal 77 KUHP memberikan kewenangan kepada PN untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi.

"Praperadilan bisa digunakan untuk menguji penetapan tersangka, itu berdasarkan putusan MK. Dengan demikian, putusan praperadilan Century yang memerintahkan penetapan tersangka tidak ditemukan landasan hukumnya," ujar Zaenur Rohman kepada wartawan di Kantor PUKAT FH UGM, Senin (16/4/2018).

Namun demikian, kata Zaenur, tanpa merujuk pada putusan praperadilan itu pun, KPK tetap harus menuntaskan kasus Bank Century. Terlebih, sudah ada beberapa nama disebut terlibat dalam kasus tersebut.

"Apalagi KPK dalam dakwaan Budi Mulya telah menyebut nama Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk telah melakukan atau turut serta (terlibat skandal Century)," lanjutnya.

Zaenur mengatakan, berdasarkan dakwaan Budi Mulya yang disusun KPK secara gamblang menunjuk pihak-pihak yang diduga terlibat kasus Century. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban KPK untuk membuktikan dugaan tersebut.

"KPK perlu mempelajari putusan Budi Mulya. Banyak alat bukti dalam kasus Budi Mulya yang dapat dipelajari untuk melanjutkan kasus Century. Setelah itu, KPK perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak lain sesuai konstruksi perbuatannya masing-masing. KPK tidak perlu terpengaruh kontestasi politik yang ada," papar dia. (det/rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>