Hadi Tjahjanto, Calon Tunggal Panglima TNI

Senin, 04 Desember 2017  18:01

Hadi Tjahjanto, Calon Tunggal Panglima TNI

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto

JAKARTA (BM) — Presiden Joko Widodo telah secara resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi.  "Surat tadi saya terima dan juga diserahkan langsung kepada Plt Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kami proses," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

Fadli menambahkan, dalam surat tersebut sekaligus disampaikan bahwa Gatot akan diberhentikan dengan hormat.

Selanjutnya, surat akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR yang menurut rencana digelar Senin siang. Sesuai mekanisme, surat akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh komisi terkait, yakni Komisi I.

Politisi Partai Gerindra itu berharap proses dapat diselesaikan sebelum DPR memasuki masa reses pada 13 Desember 2017. Keinginan untuk segera memproses pergantian tersebut juga disampaikan Presiden melalui surat tersebut.

"Dalam surat juga disampaikan keinginan untuk bisa diproses dalam waktu yang tidak lama," katanya.

Seperti diketahui, Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

 

Rekam Jejak

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menunggu arahan pimpinan DPR untuk segera melakukan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Dia menilai Marsekal Hadi memiliki rekam jejak yang bagus.

"Saya sebagai Ketua Komisi I DPR RI menunggu proses di Pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah apakah surat segera diproses sehingga sebelum masa reses ini kita sudah bisa melakukan fit and proper test, sebagaimana tugas Komisi 1 DPR RI" ujar Kharis, Senin (4/12/2017).

Kharis berterimakasih kepada Jenderal Gatot Nurmantyo yang telah menjalankan tugas dengan baik sebagai Panglima TNI. Dia berharap kecakapan Gatot dalam memimpin TNI dapat diteruskan ke penggantinya.

"Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Pak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dedikasi, kesungguhan profesionalisme dan kecakapan beliau memimpin TNI semoga dilanjutkan dan dikembangkan oleh penerus estafet kepemimpinan yang baru kelak" kata Kharis.

Kharis mengatakan Komisi I DPR akan segera melakukan fit and proper test kepada Mersekal Hadi.

"Semua anggota DPR RI wabil khusus Anggota Komisi I punya hak dan kewajiban yang sama untuk menelaah, memberikan penilaian apakah menerima atau mengembalikan surat Presiden Jokowi terkait pergantian Panglima TNI ini" jelas Kharis.

Juru bicara Presiden, Johan Budi SP, membenarkan soal pengusulan Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI ke DPR. Soal apa pertimbangan Presiden menunjuk Hadi sebagai calon Panglima TNI, Johan mengatakan Jenderal Gatot memasuki masa pensiun pada 1 April 2018, sehingga memang sudah harus dicari penggantinya.

"Pertimbangan pergantian adalah sebentar lagi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki masa pensiun, pada 1 April 2018," katanya.

Selain itu, Hadi dinilai cakap dalam mengemban tugas sebagai Panglima TNI. Hadi juga dianggap memenuhi syarat.

"Sedangkan penunjukan Hadi sebagai calon pengganti Gatot sesuai yang terlampir dalam surat persetujuan ke DPR, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat menjadi Panglima TNI sesuai dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI," jelasnya.

 

Era SBY

Pilihan Presiden Jokowi merotasi Panglima ke matra selain Angkatan Darat (AD) dinilai Partai Demokrat sesuai dengan sistem yang dijalankan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya pikir itu sudah benar, sistem sudah kembali lagi pada saat zaman Pak SBY kan, nanti kita berikan apresiasi," kara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Anggota Komisi I DPR ini menilai Hadi sebagai sosok yang memang cocok menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD. Sebelum Gatot (era Jokowi), Panglima TNI juga dijabat oleh prajurit AD, yakni Jenderal (Purn) Moeldoko (era SBY-Jokowi).

Mundur sebelum Moeldoko, yakni di era SBY, Panglima TNI dijabat oleh prajurit Angkatan Laut (AL) yakni Laksamana Agus Suhartono. SBY memang menerapkan sistem bergilir dalam memilih Panglima TNI selama menjadi presiden.

Syarief pun menilai Hadi sudah paham tugas Panglima TNI yang bakal diembannya. Hadi pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer (Sesmil) Presiden di awal-awal Jokowi menjadi R-1.

"Dia menjabat Kepala Staf TNI AU, sudah. Kedua, pernah menjaba sebagai Sekretaris Militer. Berari dia sudah tahu tugas-tugas Panglima TNI," kata Syarief.

Dia bersama jajaran Komisi I lainnya mengaku siap melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Hadi. Syarief akan menggali visi dan misi Hadi.

"Pertama menyangkut menjaga masalah keutuhan NKRI. Kedua, menyangkut luas wilayah yang banyak, bagaimana strategi ke depan. Ketiga, komitmen kita dalam menghadapi Pilkada yang sebentar lagi Pilpres, ini suatu tugas dan tanggung jawab yang cukup besar bagi TNI yang akan datang," tutur Syarif.

 

Jangan Asal “Stempel”

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengingatkan Komisi I DPR yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan tidak asal stempel menyetujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

 “Enggak boleh asal stempel ya, karena Panglima TNI kan posisi yang strategis dalam aktor pertahanan nasional,” ujar Gufron, di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Menurut Ghufron, DPR harus memberikan catatan kritis kepada Hadi Tjahjanto, termasuk mengecek rekam jejak dan menguji kemampuan serta kompetensinya sebagai calon pemimpin tertinggi TNI.

Proses uji kelayakan dan kepatutan Panglima TNI harus dilakukan secara ketat karena tugas yang akan diemban sangat berat.

Tugas Panglima TNI, di antaranya, memastikan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia hingga menjaga TNI tidak masuk ke dalam politik praktis.

Apalagi, pada 2018 dan 2019, Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Presiden.

“Saya kira banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Panglima TNI nantinya,” kata Ghufron. (kom/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>