ICW Dorong Presiden Segera Bentuk Pansel KPK

Kamis, 12 Mei 2019  18:09

ICW Dorong Presiden Segera Bentuk Pansel KPK

Diskusi tentang pansel pimpinan KPK di ICW

Jakarta (BM) - Kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan di KPK akan berakhir tahun ini. Pemerintah didorong untuk segera membentuk panitia seleksi (pansel). "Kalau kita mengacu 4 tahun lalu pada tahun 2015, Presiden Jokowi mengumumkan 9 srikandi pansel itu di minggunya 3 bulan Mei. Tapi kita pesimistis bulan Mei ini akan jadi bulan pembentukan pansel karena masih disibukkan dengan konteks elektoral Indonesia," ucap peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2019).

"Jadi kita juga ingin mendorong agar presiden tidak hanya berfokus pada sektor elektoral, pada pemindahan ibu kota, atau penghitungan real count. Akan tetapi lebih jauh pembentukan pansel," imbuh Kurnia.

Namun kondisi saat ini, disadari Kurnia, cukup dilematis bagi pemerintah untuk membentuk pansel. Dia pun menyampaikan sedikit pandangan terkait itu.

Salah satu opsi yang disampaikan Kurnia adalah membentuk ulang pansel pimpinan KPK sebelumnya. Namun, apabila hal itu terjadi, menurut Kurnia, permasalahan bisa terjadi di DPR.

"Kalau seandainya DPR baru sudah dilantik maka itu akan membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan ke depan karena biasanya anggota DPR yang baru disibukkan dengan pemilihan Ketua DPR," ucap Kurnia.

"Ketakutan kita adalah fit and proper test calon pimpinan KPK bisa terganggu," imbuh Kurnia.

Selain itu, Kurnia memaparkan sejumlah catatannya terkait KPK dalam kepemimpinan Agus Rahardjo cs tersebut sejauh ini. Masukan dan kritikan disampaikannya mulai dari alokasi anggaran, sumber daya manusia, penindakan, pencegahan, serta organisasi dan konsolidasi internal.

 

Curhat Ketua KPK

Beberapa hari sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo juga sempat bertanya-tanya soal proses pergantian kepemimpinan KPK. "Situasinya mungkin berbeda dengan pada waktu kita dipilih. Kami dipilih kan (sudah) settled DPR-nya. Kalau ini kan bayangan saya pansel KPK itu bulan Mei sudah harus dibentuk. Padahal di bulan Mei itu anggota DPR-nya masih yang lama. DPR yang baru, baru Oktober," ujar Agus di MMD Initiative, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Agus bersama empat pimpinan KPK lainnya dilantik pada Desember 2015, tidak berbarengan dengan pemilu seperti tahun ini. Sedangkan berdasarkan jadwal dari KPU, penetapan hasil pemilu pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK)--bila ada gugatan tentang hasil pemilu--adalah pada 17-23 September 2019 dan peresmian keanggotaan Dewan pada kurun Juli-September 2019.

"Saya tidak tahu bagaimana memilihnya (pansel), tapi paling tidak ini masih DPR yang lama. Kalaupun Presiden Pak Jokowi yang sekarang. Kita belum tahu nanti yang akan menang siapa. Pak Jokowi sekarang yang mungkin nanti memilih panselnya," kata Agus.

Terlepas dari itu, Agus berharap pansel serta pimpinan KPK terpilih kelak tetap menjaga marwah lembaga antirasuah itu. Dia menitipkan pesan tentang 'perlawanan' koruptor yang masih tinggi terhadap KPK.

"Harapan saya memang KPK itu harus diperkuat. Memperkuat KPK itu kan caranya banyak. Salah satu contoh, kalau mau Komisioner KPK itu aman, itu sebetulnya KPK relatif lebih berisiko dibanding Ombudsman. Ombudsman relatif lebih punya kekebalan. Jadi selama menjabat, tidak bisa dipidanakan. Itu juga di UU KPK tidak ada," ucap Agus.        

 

Tak Mencalonkan

Dua dari 5 pimpinan KPK mengaku tidak akan mencalonkan diri lagi dalam seleksi pimpinan KPK selanjutnya. Yang pertama yaitu Ketua KPK Agus Rahardjo. Dia mengaku tidak akan maju lagi tetapi tidak menjelaskan apa alasannya.

"Pimpinan itu ada 5, tapi saya tidak bisa mewakili 4 yang lain. Tapi kalau saya sendiri, saya pikir saya tidak akan maju lagi," ucap Agus pada Jumat, 28 Desember 2018.

Sebelum memimpin KPK, Agus menduduki pucuk pimpinan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dia pun belum menyampaikan rencananya selepas habis masa jabatannya kelak.

Suara lain muncul dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dia mengaku tidak akan mengikuti seleksi calon pimpinan lagi. "Udah capek, ada yang lainnya," ucap Alexander, Rabu (30/1/2019).

Sedangkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak terang-terangan akan maju lagi atau tidak. Saut mengaku pilihannya kelak selepas masa jabatannya sebagai pimpinan KPK habis masih rahasia.

"Ke KPK itu kan saya bukan cari kerja, tapi 'menyapu', menyapu di panas terik itu perlu energi dingin yang extra calm down. Untuk extra calm down itu, ada juga di tempat lain, tidak di KPK saja," ucap Saut. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>